Nadia Salsabyla 
(Mahasiswi PBA di UMSIDA)

Mediaoposisi.com-Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Begitu utamanya masalah kesehatan, hingga Rasulullah pernah bersabda mengenai statusnya yang disejajarkan dengan kebutuhan dasar manusia yang lain,

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Siapa saja di antara kalian yang berada di pagi hari sehat badannya; aman jiwa, jalan dan rumahnya; dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan ia telah diberi dunia seisinya (HR al-Bukhari dalam Adab al-Mufrâd, Ibn Majah dan Tirmidzi).

Jika memang kesehatan adalah bagian dari kebutuhan manusia yang mendasar, lalu siapakah yang bertanggungjawab atas terpenuhinya kebutuhan ini? Apakah ini tanggungjawab masing – masing individu masyarakat? Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa kesehatan itu mahal harganya, dari pencegahan hingga pengobatan. Bagaimana dengan mereka yang miskin.

BPJS Kesehatan berwacana menetapkan skema urun biaya dengan peserta untuk tindakan medis tertentu. Tindakan medis itu yang berpotensi memiliki penyalahgunaan dikarenakan selera atau perilaku peserta. (18/1)

Wacana skema urun biaya sengaja dirumuskan untuk mengatasi masalah dasar dalam tubuh BPJS Kesehatan.  Yakni defisitnya BPJS Kesehatan.  Ide hibah pajak rokok sebesar 75 % disinyalir tak mampu menjadi solusi.  Himgga skema urun biaya seolah menjadi angin segar.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011.

Secara harfiah sebuah lembaga apapun bentuk dan sumber dananya,  tidak akan mampu mengcover dan menjamin kebutuhan masyarakat (warga negara). Karena secara karakteristik,  satu-satunya institusi yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat adalah negara. Pun dengan kesehatan.

Inilah yang menjadi pemicu dasar persoalan defisitnya BPJS Kesehatan tak kunjung terselesaikan. Dikarenakan sebuah lembaga kesehatan mencoba mengambil alih peran negara.

Bukan tanpa sebab,  mekanisme sistem Kapitalis yang diadopsi negeri ini memang mengharuskan pengebirian tanggung jawab negara. Makin bertambah bukti kegagalan negeri ini mengurusi hak dasar warganya.  Masihkan kita rela diatur dengan sistem Kapitalis yang tidak memihak pada wong cilik? [MO|ge]

Posting Komentar