Oleh: Tety Kurniawati 
(Anggota Akademi Menulis Kreatif) 

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Hendrar bahkan meminta masyarakat tak menggunakan jalan tol bila tak mau mendukung pasangan nomor 01 itu. Hal tersebut disampaikan Hendrar saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah (PPJT di Semarang Town Square, Semarang. (cnnindonesia.com 2/2/19)

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah Umar Hasyim mengatakan, pernyataan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'aruf Amin adalah lucu dan berlebihan.

Menurut Umar, pembangunan jalan bebas hambatan di Jawa Tengah sudah digagas sejak era Gubernur Jawa Tengah, Mardiyanto. Oleh karena itu, menurut dia, klaim pembangunan jalan tol tersebut hanya kerja dari salah satu pasangan calon tertentu adalah berlebihan. (kompas.com 3/2/19)

Fenomena klaim keberhasilan mewarnai serangkaian agenda kampanye rezim petahana. Bagi calon presiden petahana Joko Widodo, percepatan pembangunan jalan tol  tersebut sangat penting bagi distribusi barang dan mobilitas orang. Dampaknya akan positif bagi perekonomian. (Kompas.com 3/2/19). Maka bagi kubu petahana, sejumlah ruas jalan tol yang rampung dibangun identik dengan monumen keberhasilan kepemimpinan. Namun benarkah demikian?

Idealnya jalan tol dibangun guna memangkas waktu tempuh hingga diharapkan biaya logistik menjadi lebih murah. Percepatan pergerakan ekonomi di lokasi-lokasi yang dilewati jalan tol pun terealisasi.

Sementara fakta menunjukkan, jalan tol yang harusnya mengakomodir fasilitas umum. Justru menjadi lahan bisnis jasa komersil. Dimana rakyat harus merogoh kocek dalam-dalam jika hendak menggunakan jalan.

Rakyat diperas keringatnya untuk membiayai pembangunan-pembangunan ambisius yang ditunggangi kapitalis asing lewat berbagai pungutan pajak. Kemudian masih harus dibebani membayar tarif kala hendak menggunakan fasilitas. Sungguh keberadaan jalan tol berbayar ini bukan keberhasilan tapi nyata-nyata sebuah kedzaliman.

Penerapan sistem ekonomi kapitalisme-neolib telah melahirkan pembangunan yang tak lebih hanya memuaskan syahwat para pemilik kapital. Jauh dari upaya memastikan rakyat meraih kemaslahatan. Sebab keuntungan materi yang jadi target capaian. Alhasil rakyat hanya akan senantiasa menjadi korban.

Syariah Islam mengatur bahwa sumber dana pembangunan infrastruktur berasal dari optimalisasi pengelolaan sumber daya alam negeri. Jika  sumber daya alam ini dikembalikan pada pemiliknya yakni rakyat dan tidak lagi dikuasai oleh pihak asing. Niscaya potensi besarnya akan mampu membiayai segala pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat.

Sejarah mencatat bagaimana khilafah Islam membangun infrastruktur berupa jalur rel kereta antara Turki-Madinah. Rel tersebut dibangun atas upaya dan dana gotong royong antara rakyat dengan Khalifah. Aqidah Islam dan kecintaan terhadap Khilafah membuat sinergi antara pemerintah dan rakyat. Hingga rakyat suka rela berkorban untuk negara. Khalifah pun begitu peduli dan mencintai rakyatnya. Setiap pembangunan infrastruktur baginya tak lebih adalah wujud kewajiban dan tanggung jawab meri'ayah (mengurus) kepentingan rakyatnya.

Tidakkah kita mendamba pemimpin yang mencintai rakyat hadir diantara kita?  Pemimpin yang menghamba pada Allah semata. Halal haram jadi pedoman segala prilakunya. Mengatur negeri dengan kebijakan politik,  pengelolaan sumber daya alam, serta seluruh aset ekonomi negeri  sesuai syariah Illahi. Hingga rahmatan lil alamin mewujud nyata dimuka bumi. [MO/sr]

Posting Komentar