Gambar: Ilustrasi

Oleh: Yuliani S. Pd. M. Hum 
(Pemerhati Umat)

Mediaoposisi.com-Disahkannya Peraturan Menteri Kesehatan no. 51 tahun 2018 tentang
Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan, tentu membuat rakyat resah sekalipun hal tersebut belum diberlakukan. Namun adanya Permen ini menunjukkan bahwa kezaliman semakin mewarnai kebijakan-kebijakan publik di negeri ini.

Deputi Direksi Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi
Mohamad Arief mengungkapkan, urun biaya yang dibebankan pada masyarakat sebesar
Rp 10 ribu setiap kali kunjungan rawat jalan di rumah sakit tipe C dan D juga klinik utama.
Selain itu, Rp 20 ribu untuk rumah sakit tipe A dan B. (republika.co.id 18/01/19). Masih
dari sumber yang sama, penetapan urun biaya paling tinggi Rp 350 ribu untuk paling
banyak 20 kali kunjungan dalam waktu tiga bulan.

Di tengah kesulitan beban ekonomi saat ini dan dalam dekapan sistem
sekuler, masyarakat yang sakit semakin terbebani dengan kebijakan yang justru tidak
bijak. Bahkan, sebagaimana ketentuan Perpres no. 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan,
per 1 Januari 2019 rakyat dipaksa menanggung beban biaya pembiayaan kesehatan
dengan membayar kepada BPJS kesehatan. Jika tidak, akan dikenakan sanksi
administrasi, sekalipun peraturan tersebut belum diberlakukan.

Memang rakyat membayar premi tiap bulan, namun hal tersebut tidak menjamin
rakyat mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Apalagi akhir-akhir
ini, BPJS mengalami defisit keuangan, minimnya fasilitas, dan tenaga medis
justru menambah peliknya persoalan. Sehingga dapat terlihat bahwa nyawa masyarakat
dipertaruhkan layaknya perjudian. Miris!

Kesimpulannya, Permenkes ini merupakan kebijakan neoliberal karena orang yang
sakit berat ataupun ringan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan
sesuai dengan sakit yang ia derita. Bukan diperas dengan memaksa masyarakat
membayar sejumlah biaya tertentu dengan dalih mempermudah pelayanan. Untuk itu, negara
wajib memberikan fasilitas yang memadai serta steril dari model pembiayaan sekuler
dan komersil yang terlihat pada penyerahan urusan kesehatan pada korporasi asuransi
BPJS kesehatan.

Padahal Rasulullah SAW bersabda yang artinya:
“Seorang pemimpin adalah bagaikan penggembala, dan dia akan 
diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya).” (HR. Bukhori)

Islam memandang bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang baik dan
mudah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara terhadap rakyatnya.

“Siapa saja yang memasuki pagi hari merasakan aman pada kelompoknya, 
sehat badannya, dan tersedianya bahan makanan di hari itu, maka seolah-olah dia 
telah memiliki dunia semuanya.” (HR. Bukhari)

Siapapun akan merasakan, bahwa orang yang sakit adalah orang yang
membutuhkan bantuan bukannya justru semakin dipersulit. Dan hanya Syariat Islamlah dalam bingkai sistem pemerintahannya yang mampu menyelesaikan problem pelik tentang
kesehatan ini. Hal ini terlihat dalam bingkai sejarah kekhilafahan yang diukir dengan tinta emas.

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila 
Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu…”
(TQS. Al-Anfal : 24)

Wallahu a’laam bishowaab

Posting Komentar