Ayu Ratna Sari
(Member Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com-Di era pergantian presiden tahun 2019, beberapa kandidat mulai memperkenalkan visi dan misi yang ingin di lakukan ketika ia menjadi orang nomer satu di Indonesia.

Bahkan ia mempopulerkan visi dan misinya dengan cara menampilkannya di tv, membuat banner-banner di jalanan, bahkan sampai ada debat capres dan cawapres agar rakyat melihat siapa diantara kedua capres tersebut yang pantas untuk menjadi presiden melalui janji-janji yang diberikan untuk rakyat.

Akan tetapi janji-janji yang diberikan saat kampanye tak seindah realisasinya, (3/7) pasangan capres dan cawapres Jokowi-Jusuf Kalla menyampaikan akan memberikan 10 juta lapangan baru selama masa jabatannya, untuk menurunkan tingkat pengangguran.

Ia juga berjanji, bahwa kita harus berani stop impor beras, pangan, daging, kedelai, sayur, buah, dan juga ikan karena menurut capres dan cawapres itu Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan tanah yang subur, harusnya kita menjadi negara pengekspor, ujarnya. (2/7) dan masih banyak lagi janji capres dan cawapres yang di berikan oleh rakyat.

Sayangnya janji hanya tinggal janji, janji manis yang diberikan pun menjadi pahit saat ia telah menjadi presiden. Bahkan ketika ia sudah menjabat nyatanya Jokowi membuka pintu selebar-lebarnya bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk mencari nafkah di Tanah Air.

Bahkan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bahkan sampai tahun 2018 jumlah tenaga kerja asing yang tercatat sebanyak 126 ribu per Maret. (5/4). Lagi-lagi rakyat tengah di bodohi oleh janji-janji yang di berikan saat kampanye, janji tersebut hanya di gunakan sebagai kedok penguasa untuk menutupi kebohongannya.

Potret Indonesia hari ini menunjukkan bahwa indonesia tetap berada di jalur kapitalisme yang kental dengan praktik neo-liberalisme.

Sistem ini semakin nampak jelas ketika pemilu sedang berlangsung, mereka hanya mengambil kepentingan rakyat sebagai penggalangan suara, tetapi ketika mereka sudah terpilih mereka seolah-olah masa bodo’ terhadap rakyat, tidak memikirkan lagi apakah rakyat sejahtera atau makin sengsara.

Masihkah kita mempertahankan pemimpin yang ingkar janji? Memang butuh ganti pemimpin yang ideal yang mampu mensejahterakan rakyat. Islam Solusinya

Di dalam Islam, khalifah berperan sebagai pemimpin ummat, baik urusan negara maupun agama. Yang harus sesuai dengan Al-Qur’an dan Assunah, maka wajar ketika kita lihat dimasa kepemimpinan umar beliau begitu takut ketika melihat ada salah satu rakyatnya yang kelaparan karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan,

maka dengan bersegera beliau membelikan beberapa makanan untuk di masak, dan beliau pun juga memasakkannya, ketika ingin pulang maka beliau memberikan uang untuk keluarga tersebut.

(Baca: siroh) begitu ketakutannya beliau terhadap allah akan hisabnya yang pedih, namun pemimpin hari ini begitu mudahnya untuk melanggar dan menyengsarakan rakyatnya.

Namun apakah dengan diterapkannya sistem hari ini mampu menciptakan seorang pemimpin yang meriayah urusan umat?

Tentu saja tidak akan bisa, karena sejatinya pemimpin yang ideal tidak bisa di terapkan kecuali dengan sistem islam, karena sekalipun pemimpinnya baik, tetapi jika sistem yang di terapkannya bukan berasal dari hukum allah, maka tetap saja kerusakan akan terus di rasakan oleh seluruh rakyat dan negara.

Bahkan Mahfud MD pernah mengatakan malaikat saja ketika masuk ke dalam sistem indonesia ia bisa jadi Iblis. Ini menunjukkan bahwa sebuah sistem sangat berpengaruh di dalam kinerja seorang pemimpin.

Maka memang tidak bisa kita hanya mengganti pemimpin yang baik saja, tanpa merubah sistem, akan tetapi kita juga harus mengganti sistem yang mampu menerapkan hukum-hukum Allah agar semua bisa berjalan di dalam institusi negara dan rakyat pun sejahtera. [MO|ge]

Posting Komentar