Oleh: Erna Rukmanah 

Mediaoposisi.com-Sudah menjadi 'kewajiban' jika kampanye menjadi ajang obral janji bagi para kandidat calon pejabat, mulai dari calon wakil rakyat, hingga calon presiden dan wapres-nya.  Maka rakyat sebagai pihak yang diberi obral janji mereka, harus mulai bersikap cerdas dalam menyikapinya,  apalagi pesta demokrasi ini merupakan hajatan rutin lima tahunan, yang berarti rakyat sudah biasa dengan janji-janji yang diobral.

Terutama ketika janji-janji tersebut terbukti dikhianati, alias tidak ditepati. Masih ingat dalam ingatan kita sebagai rakyat, tentang janji-janji kampanye yang diobral oleh rezim sekarang ketika Pilpres 2014 lalu.

Dia berjanji bahwa akan menyediakan lapangan kerja yang luas, menghentikan impor berbagai komoditas terutama kebutuhan pokok, akan menentukan hutang luar negeri, guru honorer akan diangkat jadi PNS,  dan puluhan janji lainnya yang diumbar yang tidak satupun ditepati pada saat dia menjabat sekarang.

Misalnya,  janji untuk menghentikan impor berbagai komoditas khususnya kebutuhan pokok. Ternyata selama tahun 2018 saja, Indonesia mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand sebanyak dua juta ton, padahal di Indonesia sedang panen raya. Pemerintah juga mengimpor jagung, padahal di Indonesia sedang suruh,  karena menurut data Direktorat Jendral Tanaman Pangan, Kementan, produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta ton pipilan kering  (PK) pada 2018. Menurut data Badan Ketahanan Pangan Kementan, hal tersebut surplus 14,5 juta ton PK, karena kebutuhan jagung PK tahun 2018 hanya sekitar 15,5 juta ton. (Finance.detik.com,3/11/2018).

Prestasi yang paling melejit dari rezim adalah utang luar negeri, yang ketika kampanye berjanji tidak akan mengambil hutang luar negeri. Justru utang rezim ini melebihi utang rezim rezim sebelumnya. Menurut SULNI  (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Januari'19) yang diterbitkan oleh BI, total utang luar negeri sebesar USD 372,864 miliar atau Rp. 5.592,96 triliun (dengan asumsi 1 USD= Rp 15.000), selama satu periode kepemimpinan rezim.

Ini hanya tiga bukti rezim ingkar janji dari sekian banyak janji-janji yang diingkari. Karena berbentuk kebijakan, hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan rakyat. Impor berbagai  komoditas, termasuk beras dan jagung, tentu sangat merugikan para petani. Demikian pula dengan hutang luar negeri yang pembayarannya dibebankan kepada APBN (kontan.co.id, 9/12/2018), berarti dibebankan pula kepada rakyat, mulai dari cicilan pokoknya hingga bunganya.

Dengan Bukti-bukti tersebut, tampaknya cukup bagi rakyat untuk punya alasan mengapa tidak mendukung pemimpin ingkar janji. Mekanisme pemilu demokrasi meniscayakan terjadinya pengingkaran terhadap janji-janji kampanye, diantaranya karena beberapa hal berikut:

1). Obral janji kampanye merupakan alat untuk mendulang simpati dan suara rakyat;
2). Asas berpolitiknya adalah meraih kemanfaatan pribadi walaupun harus mengorbankan rakyat;
3). Tidak dilandaskan kepada aspek ruhiyah, bahwa berpolitik, memimpin masyarakat dan mengurusi kepentingannya adalah dalam rangka menjalankan perintah Sang Khaliq, Allah SWT.
Maka Rasulullah saw mengancam para pemimpin yang ingkar janji, menipu rakyat demi kesenangan diri dan kelompoknya, yang artinya:
" Tidaklah seorang hamba, yang Allah minta untuk mengurus rakyat, mati pada hari dimana dia menipu (mengelabui) rakyatnya kecuali Allah mengharamkan syurga baginya" (HR Bukhari -Muslim)

Maka sudah saatnya bagi rakyat kaum muslimin untuk tidak mendukung calon (pemimpin) yang seperti itu, dan juga untuk menolak sistem demokrasi yang selama ini menjadi penyebab munculnya para pemimpin yang tidak amanah dan ingkar janji.[MO/sr]

Posting Komentar