Oleh: Angesti Widadi

Mediaoposisi.com- Di era millenial seperti sekarang ini, rasanya semua bisa diprivatisasi dengan bebas. Hak rakyat dengan mudahnya dirampas oleh swasta. Rakyat dipaksa bernapas dengan menjerit, semua aset milik rakyat sudah banyak dilabeli milik swasta. Mulai dari sumber daya alam hingga jalan raya, semua telah dijual kepada swasta oleh negara. Sehingga rakyat mengalami krisis hak karena terjepit oleh kekuasaan swasta bahkan asing. Pejabat pun berlenggok seolah bisa melakukan apa saja dengan kekuasaanya. Dengan angkuhnya bicara bahwa jalan tol milik penguasa karena dibangun atas kerja keras Jokowi.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'aruf Amin di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Hadi saat menghadiri silaturahim Jokowi dengan paguyuban pengusaha di Jawa Tengah di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu (2/2/2019)  (https://regional.kompas.com/read/2019/02/03/19334201/wali-kota-semarang-bilang-jangan-pakai-jalan-tol-jika-tak-dukung-jokowi-ini )

Bukan hanya angkuh, tetapi Ia juga mengatakan bahwa bagi rakyat yang tidak mendukung Jokowi di pilpres 2019, dilarang menggunakan jalan tol.

Miris memang, jalan tol yang harusnya bisa dinikmati gratis oleh rakyat justru dijadikan bahan kampanye pilpres 2019 dan dilabeli oleh swasta hingga hanya segelintir rakyat saja yang bisa menikmatinya.

Jalan tol Infrastruktur milik Rakyat
Islam mengenal kepemilikan umum dalam sistem keuangan dalam daulah khilafah. Ada banyak hak rakyat dalam pengelolaan keuangan di sistem Islam. Sumber daya alam melimpah yang terbuat dari bahan dasar api, air, dan padang rumput  seperti migas, tambang, emas, listrik, BBM merupakan aset rakyat yang dikelola oleh negara untuk dibagikan secara merata kepada rakyat. Selain itu ada juga kepemilikan milik umum seperti jalan raya, sungai, perairan, danau yang bisa dinikmati bersama tanpa harus membayar.

Sangat kontras perbedaan dengan dunia kapitalistik seperti sekarang ini. Sistem kapitalis memang hanya memandang asas manfaat dalam sebuah sistem kepemimpinan. Infrastruktur milik rakyat diserahkan kepada swasta hingga dijual mahal sehingga rakyat tidak bisa menikmatinya. Jalan raya merupakan aset rakyat yang tidak boleh diprivatisasi. Penguasa harusnya membiarkan rakyat menikmati jalan tol dengan gratis, bukan malah dijadikan ladang bisnis. Penguasa dalam sistem ekonomi kapitalis tidak menjunjung tinggi hak rakyat karena mereka terlalu fokus pada materi riil yang bisa mereka dapatkan ketika berkuasa.

Dalam Islam, penguasa merupakan imam sebagai perisai rakyat dimana rakyat berlindung dibelakangnya. Pemimpin dalam Islam bertanggungjawab penuh atas hak rakyat. Penguasa merupakan imam bagi rakyatnya sekaligus pelayan rakyat.

Nabi saw bersabda yang artinya ”Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR.Ibn Majah dan Abu Nu’aim )

Imam ( khalifah ) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia pimpin “ (HR.al-Bukhari).[MO/sr]


Posting Komentar