Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Diulangi, untuk mempertegas diawal artikel, Jokowi Jancuk itu yang menyebut pendukungnya. Jokowi juga mendiamkan tanda setuju dengan gelar 'jancuk' dari pendukungnya. Dan pendukung Jokowi, berbangga menyematkan gelar 'Jancok' kepada Jokowi.

Jadi, kalau saya menyebut Presiden Janncok, itu repetisi, bukan ijtihad pribadi. Sampai disini, istilah dan gelar Jancuk itu memang memiliki dasar, dan disepakati pihak yang diberi gelar.

Adapun insiden 'penganiayaan terhadap dua pegawai KPK' yang kemudian dibahasakan ulang dengan istilah 'keributan' itu jelas murni tindak pidana. Bahkan, pidana penganiayaan ini dilakukan terhadap pegawai KPK, abdi negara. Ingat ! Abdi negara, bukan abdi penguasa. Jadi jangan ulangi pertanyaan bodoh, pegawai KPK yang gaji siapa ?

Dugaan Penganiayaan juga dilakukan ditempat umum, di sebuah hotel yang dikenal luas, bahkan disaksikan beberapa pihak. Disana, ada dugaan kuat oknum pro rezim, melakukan penganiayaan kepada pegawai KPK.

Bahkan, dua pegawai KPK ini sedang melakukan tugas. Menangani kasus korupsi. Bukan sedang kongkow atau clubing di hotel.

Sudah dilaporkan ke penenggak hukum. Tapi ingat ! Novel Baswedan dulu juga sudah lapor, status laporan masih muter-muter mirip notebook intel celeron untuk membuka aplikasi CorelDRAW, dengan memori 1 giga. Lemot, Lola, loading lama.

Entah, akan berujung apa nasib kasus novel Baswedan. Begitu juga untuk kasus penganiayaan dua pegawai KPK ini. Meski sudah lapor, tidak ada jaminan pelaku penganiayaan yang dibahasakan 'keributan' dapat segera ditangkap.

Soalnya bukan pada dapat ditangkapnya pelaku. Tapi kenapa pelaku berani melakukan penganiayaan ? Ditempat publik ? Disaksikan banyak orang ?

Jawabnya sederhana, pelaku tahu saat ini rezim yang dipimpin Presiden jancok. Dalam logika Jancuk, pelanggaran hukum itu adalah berbeda kepentingan politik dengan rezim. Selama satu kubu, satu guru tunggal elmu, akan aman dan baik-baik saja.

Ya, terjadinya insiden penganiayaan pegawai KPK ini, adalah tanggung jawab Presiden Jancuk. Bukan hanya ini, dalam era Presiden Jancuk, rasa aman dan kenyamanan sebagai hak konstitusional warga negara, terabaikan. Jangankan rakyat jelata, pegawai KPK saja tidak aman.

Ulama dan Kiyai diserang orang gila, itu terjadi di era Presiden Jancuk. Toke China nabrak hingga tewas, hanya diganjar 1 tahun penjara. Yang ngetweet, kena 1,5 tahun penjara. itu semua terjadi di era Presiden Jancuk.

Jadi, semua soal dan karut marutnya negeri ini adalah tanggung jawab Presiden Jancuk. Dia yang memimpin, dia pula yang harus tanggung jawab. Bukannya hanya bicara laporkan, laporkan, laporkan, tapi begitu lemot dijawab : BUKAN URUSAN SAYA. []

Posting Komentar