Oleh : Rizkya Amaroddini
(Jurnalis Media Oposisi)

Mediaoposisi.com-  Hasil debat paslon 01 dan 02 memberikan kontroversi di masyarakat. Memang tidak ada lagi terkait pemberian kisi-kisi sebelum debat dan contekan. Namun realita adanya wireless communication yang di tanam dalam telinga dan pulpen yang sering di pencet  memberikan penilaian bahwa itu tindak kecurangan.

 Jika memang bukan, lantas kenapa di gunakan saat debat berlangsung ?  Apakah itu sebuah rekaman ataukah panduan dalam memberikan arahan untuk menjawab saat prosesi debat ?

Selain itu, data-data yang di berikan Jokowi pun tidak sesuai realita. Koalisi Masyarakat Anti Hoaks melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas kebohongan publik yang disampaikan capres petahanan itu saat debat capres kedua, Minggu (17/2) malam.

Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Anti Hoaks, Eggi Sudjana, mengungkap bahwa keterangan palsu itu antara lain terkait klaim Jokowi impor jagung hanya menyatakan 160 ribu ton. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 700 ribu ton.

Lalu klaim Jokowi tidak ada konflik sengketa tanah karena sudah ada pembagian sertifikat. Begitu pula dengan klaim soal tidak ada kebakaran hutan selama
3  tahun terakhir.

"Di sini kami bukan alasan bela Prabowo atau tidak. Kami Masyarakat Anti Hoaks, artinya masyarakat yang ingin jujur, tidak boleh dibohongi," ujar Eggi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (19/2).

Bagaimanakah seorang pemimpin memberikan berita hoaks yang di konsumsi masyarakat dalam mendekati pemilihan Presiden. Apakah seperti itu wujud seorang pemimpin ? Selalu menyengsarakan rakyat. Data memang di butuhkan dalam menguatkan argument namun bukan data hoaks.

Kalau anda menyuruh rakyat untuk melihat sendiri, rakyat pun sudah paham dan semakin cerdas. Jadi sebaik apapun rangkaian kebohongan di balut data-data, maka akan terkuak juga. Sebaik-baik menyimpan bangkai, maka akan tercium juga. [MO/ra]

Posting Komentar