Oleh: Andini Sulastri


Mediaoposisi.com - Sebuah petisi online dibuat untuk menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena disebut mendukung perbuatan zina. Komnas Perempuan meluruskan tuduhan tersebut. Komisioner Komnas Perempuan Imam Nakhae'ie menegaskan RUU ini dibuat bukan untuk melegalkan perzinaan hingga LGBT. Dia mengatakan RUU ini akan khusus pada kasus kekerasan seksual.
"Sebetulnya petisi yang menolak RUU PKS dengan alasan bahwa RUU PKS pro-zina, pro-aborsi, pro-LGBT, dan seterusnya, itu tidak membaca baik RUU itu. RUU PKS sama sekali tidak ingin melegalkan perzinaan, melegalkan aborsi atau bahkan melegalkan LGBT," ucap Imam kepada wartawan. (detik.com)
Dengan dihapusnya undang-undang mengenai kekerasan seksual, itu artinya memberi kebebasan pelaku tindak kekerasan seksual dalam melakukan hal tersebut. Pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi larangan berbuat tindak kekerasan seksual, jika  pasal ini dihapus, itu mengartikan adanya kebebasan dalam kekerasan seksual tersebut dan tidak adanya hukuman atau tindak pidana atas kasus kekerasan seksual.

Adapun pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan apa saja yang meliputi tidak kekerasan adalah pelecehan seksual, kontrol seksual, perkosaan, eksploitas seksual, penyiksaan seksual, dan Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran. 

Hal ini pun sama seperti pasal 5 ayat 1 jika terjadinya penghapusan, yaitu akan adanya kebebasan dalam kekerasan seksual tersebut dan tidak adanya hukuman atau tindak pidana atas kasus kekerasan seksual. Didalam penghapusan ini pun ada larangan kontrol seksual yang didalamnya terdapat makna bahwa adanya kebebasan dalam berbusana. 

Dan dinyatakan akan adanya tindak pidana terhadap siapa yang mengatur busana/pakaian seseorang. Termasuk peran seorang Ibu, seorang Ibu akan dipidanakan apabila menyuruh/mengatur anaknya dalam berbusana/berpakaian. Disinipun ada kebolehan wanita berpakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki berpakaian wanita.

Jadi kalau biasanya seorang pengemban dakwah muslimah menyampaikan mengenai pentingnya berhijab sesuai syariat Islam, maka itu merupakan kekerasan seksual. Padahal jelas itu adalah perintah Allah yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat Ali-‘Imran ayat 31.
Landasan dihapusnya undang-undang tersebut adalah adanya data yang menyatakan peningkatan kasus kekerasan seksual di setiap tahunnya. Namun keputusan yang di ambil justru merupakan kekeliruan. Karena dengan penghapusannya kebijakan tersebut akan berdampak pada keadaan negara ini juga.

Dengan penghapusan kebijakan ini tidak membuat kasus tersebut menurun, justru tidak menutup kemungkinan akan lebih meningkat. Karena orang dapat lebih bebas tanpa rasa takut akan pidana dalam melakukan kekerasan seksual. Dan akan berpakaian bebas bahkan vulgar dengan pakaian seksi di tengah-tengah masyarakat.

Hal tersebut justru merusak negara dan merupakan tindakan yang menyimpang dari Islam. Pernyataan ini pun menentang Allah bahkan menantang Allah. Karena Allah yang melarang zina, Allah yang menyuruh menutup aurat, tapi manusia justru menyimpang semua kalamullah tersebut.[MO/as]

Posting Komentar