Oleh: Ayu Mela Yulianti, SPt.
(Pemerhati Masalah Ekonomi Masyarakat)

Mediaoposisi.com-Majalah ekonomi asal Inggris, The Economist mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kritik itu menekankan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengedepankan geliat investasi menarik Investor.

Menanggapi hal tersebut pihak istana akhirnya buka suara. Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika menyampaikan banyak kritik yang perlu diklarifikasi karena tidak didasarkan data yang akurat dan peta komprehensif atas kemajuan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu.
"Kami mengapresiasi kritik yang disampaikan oleh The Economist, namun banyak dari kritik yang perlu diklarifikasi," kata Erani dalam keterangannya, Sabtu (26/1/2019). (Jakarta,Detikfinancecom.2019).

Adalah hal yang patut diapresiasi terkait dengan kritik yang disampaikan pihak luar atas pembangunan yang terjadi di Indonesia. Utamanya pembangunan ekonomi.
Namun yang patut diwaspadai adalah jika kritik yang disampaikan berujung pada dikte yang menyebabkan bangsa kehilangan jati diri.

Terlepas dari tingkat akurasi data yang digunakan oleh pihak pengkritik. Sesungguhnya problem utama penilaian pihak luar atas "melambatnya" pertumbuhan ekonomi di Indonesia bukanlah karena sedikitnya investor yang datang untung menginvestasikan modalnya atau uangnya didalam negeri.

Akan tetapi adalah akibat jeratan sistem ekonomi liberal kapitalistik yang menjerat Indonesia saat ini. Yaitu sistem ekonomi yang berrumpu pada liberalisasi sektor publik yang diserahkan kepengurusannya pada para kapital. Semacam sumber daya alam berupa barang tambang dan energi, hutan dan laut.

Sehingga hal ini  telah menimbulkan sejumlah masalah antara lain analisa ekonomi yang hanya mampu berbicara diatas kertas, tanpa mampu diaplikasikan realisasinya dimasyarakat, dalam mendongkrak perbaikan ekonomi masyarakat.

Kenyataannya Mayoritas masyarakat berada dalam kesulitan ekonomi. Baik untuk pemenuhan hajat hidup asasinya maupun hajat hidup sekunder dan tersiernya.
Nilai kemajuan ekonomi, juga kesejahteraan masyarakat, semua hanya ada dalam hitungan kertas dan laporan kerja yang penuh spekulasi.

Lain teori lain lapangan. Lain laporan data diatas kertas, lain realitas yang terjadi dalam  kenyataan hidup. Masyarakat tetap berada dalam ketimpangan sosial ekonomi yang semakin runcing.
Kemajuan apa yang dirasakan real oleh masyarakat ?, istana dan rakyat jelata sungguh terpisah jauh kehidupannya. Ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri.
Dan ini adalah akibat dari penerapan sistem ekonomi liberal kapitalistik.

Pertumbuhan Ekonomi dalam Pandangan Islam
Sungguh, Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Tidak terkecuali aspek ekonomi masyarakat.

Islam memandang ekonomi yang tumbuh baik dan berkembang dalam masyarakat, jika efek dari perputaran roda dan laju ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan dalam masyarakat.
Kemudahan dalam memperoleh barang dan jasa. Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah indikator pertumbuhan ekonomi kearah positif.
Tidak terjadi penumpukan dan penimbunan harta, sehingga masyarakat umum sulit untuk memperoleh harta. Berputarnya harta dengan baik ditengah-tengah masyarakat, ini juga adalah indikator pertumbuhan ekonomi kearah positif.

Tentulah untuk menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang baik, Islam sungguh telah menetapakan berbagai macam hal mekanisme mumpuni dalam pengaturannya. Antara lain Islam melarang adanya penimbunan harta. Harta wajib berputar, tidak boleh disimpan dan ditimbun oleh seseorang atau sekelompok orang. Sehingga harta akan senantiasa berputar dalam masyarakat dalam bentuk aktivitas perdagangan barang dan jasa.

Sehingga Islam memiliki definisi yang sangat jelas dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi.
Islam memandang jika pertumbuhan ekonomi tidaklah bisa diukur dari seberapa banyak investor datang menginvestasikan hartanya didalam negeri.

Islampun memandang jika pertumbuhan ekonomi tidaklah bisa diukur dari pertumbuhan fisik bangunan dan infrastruktur didalam negeri saja. Juga pertumbuhan ekonomi tidaklah bisa diukur hanya dari pembangunan fisik bangunan dan jalan-jalan saja.

Namun, pertumbuhan ekonomi dalam Islam diukur dari tingkat keberhasilan pemenuhan atas kebutuhan hidup tiap individu manusia atau warga masyarakatnya. Utamanya kebutuhan pokok individu warga masyarakat. Berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Jadi titik tumpunya ada di pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu masyarakat. Bukan di nilai rata-rata pemenuhan kebutuhan pokok warga masyarakatnya.

Dikisahkan dalam sejarah Islam, betapa bersungguh-sungguhnya Khalifah Umar bin Khathab dalam memenuhi kebutuhan hidup tiap individu warga masyarakat yang dipimpinnya.

Setiap malam sang Khalifah berkeliling mengunjungi warga masyarakat dibawah kepemimpinannya, untuk memastikan bahwa seluruh warga masyarakat terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.
Hingga dikisahkan pada suatu malam jika sang Khalifah sampai mau dan rela memanggul sendiri sekarung gandum demi memenuhi kebutuhan hidup sebuah keluarga yang kehabisan bekal makanan dan kelaparan.

Sang Khalifah rela memasakkan bubur gandum, untuk memastikan bahwa keluarga yang kehabisan dan kelaparan tadi langsung terpenuhi kebutuhan hidupnya, berupa makanan.
Kunjungan dan blusukan sang Khalifah dilakukan tanpa protokoler yang lengkap, tanpa basa basi dan tanpa pencitraan. Semua dilakukan dengan sebuah kesadaran bahwa ia bertanggungjawab atas kehidupan tiap individu warga masyarakat dibawah kepemimpinannya.

Pertumbuhan ekonomi dan laju perputaran ekonomi dibawah kepemimpinan sang khalifah sangat baik. Tanpa bantuan investor asing yang menanamkan investasinya dinegeri yang dipimpinnya.  Semua dikelola mandiri, tanpa bantuan asing atas nama investasi. Hingga pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan baik dan merata ditengah-tengah warga masyarakatnya.

Semua dikelola berdasarkan hukum syariat Islam yang diterapkan secara sempurna oleh sang Khalifah Umar bin Khathab. Hingga tak ada lagi dan tak dapat ditemukan satu individu warga masyarakatpun yang kelaparan dibawah kepemimpinannya.

Semua terpenuhi secara baik kebutuhan kehidupannya dan dapat melaksanakan kegiatan perekonomian dengan baik, karena adanya kepastian nilai barang dan jasa dipasar.
Karenanya, saatnya kembali mempertanyakan kebijakan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang tidak pernah bisa memberikan manfaat yang banyak bagi kebanyakan warga masyarakat.[MO/sr]


Posting Komentar