Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Ada banyak persoalan di negeri ini, diantaranya -bahkan ada yang menganggap semuanya- akan selesai dengan proses politik coblos-coblosan dengan mengikuti pemilu (baik Pileg, Pilsen, dan Pilpres).

Karenanya, Nasrudin Joha perlu mengeluarkan 'fatwa pemilu' agar Bani Nasjo (sebutan untuk penggemar tulisan Nasrudin Joha) tidak tersesat dan salah dalam menentukan amal.

Perlu untuk diketahui, tahun ini (2019) adalah tahun dimana untuk pertama kalinya terjadi Kodifikasi Rezim Pemilu.

Maksudnya, pemilihan legislatif (DPR) baik tingkat pusat dan daerah, pilihan senator (anggota DPD) dan pilihan Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan secara serentak dan bersamaan. Jadi, selain memilih caleg, calsen, pemilih juga diminta untuk memilih capres/cawapres.

Pemilu itu merepresentasikan satu aspek saja, yakni memilih calon pemimpin, calon pejabat politik, baik untuk menjadi Presiden, wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPD. Jadi, tidak ada dalam pemilu pilihan untuk menerapkan sistem, semua pemimpin dalam pemilu dipaksa untuk menerapkan sistem sekuler demokrasi.

Maksudnya, siapapun yang terpilih, baik muslim maupun kafir, baik laki-laki maupun perempuan, baik dari parpol Islam maupun parpol sekuler, baik untuk menjadi Presiden, wakil Presiden, anggota DPR dan anggota DPD, kesemuanya wajib tunduk, taat dan patuh pada kedaulatan rakyat, sebagai substansi sistem politik Demokrasi.

Sistem politik demokrasi, telah menjadikan suara rakyat (kedaulatan rakyat) sebagai sumber hukum. Karena itu, didalam sistem Demokrasi, proses legislasi tidak pernah menjadikan Alqur'an, As Sunnah, serta apa yang ditunjuk oleh keduanya baik Ijma' Sahabat maupun Qiyas Syar'i, sebagai sumber hukum.

Untuk itu bisa dipastikan, bahwa siapapun yang terpilih melalui pemilu baik untuk menjadi Presiden, wakil Presiden, anggota DPR dan anggota DPD, kesemuanya tidak diakadkan untuk menerapkan hukum Islam.

Namun juga perlu diketahui, bahwa era pemerintahah di rezim zalim Jokowi dengan dukungan partai-partai pro penista agama, perlu untuk mendapatkan perhatian lebih agar umat ini tidak terperosok dalam kepemimpinan politik yang zalim untuk kedua kalinya.

Diatas dasar manath politik (fakta politik) yang demikian, terkadang umat menjadi galau untuk menetapkan keputusan, untuk menghindari kekufuran semuanya, atau mengambil sebagian pilihan maslahat berdasarkan dugaan pribadinya, dalam mengikuti pemilu 2019.

Karena Nasjo hanya berjuang untuk Islam, menjadikan Islam sebagai asas sekaligus pedoman perjuangan, maka pendapat dan ijtihad politik Nasjo adalah sebagai berikut :

Pertama, Nasjo tidak merekomendasikan kepada siapapun untuk menjadi sebab langgengnya sistem politik demokrasi sekuler, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik terlibat aktif maupun pasif, karena tindakan seperti ini selain haram juga akan memperlambat proses revolusi Islam.

Revolusi perubahan hakiki, yang akan menerapkan Islam secara kaffah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, Nasjo menyeru dirinya atau siapapun yang secara sukarela menisbatkan dirinya sebagai Bani Nasjo, atau siapapun yang 'tercerahkan' dengan untaian kata dan tulisan Nasjo, secara total dan keseluruhan, mengharamkan memilih pemimpin represif dan anti Islam, haram memilih capres Jokowi, haram juga memilih partai partai pendukung kezaliman Jokowi, haram pula memilih semua caleg dan calsen, yang mendukung kezaliman Jokowi.

Ketiga, Nasjo tetap mendorong kepada siapapun, baik kepada dirinya atau kepada siapapun yang secara sukarela menisbatkan dirinya sebagai Bani Nasjo, untuk tetap Istiqomah berjuang menegakkan Islam kaffah. Sebab, hanya dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah, akan menjadi jaminan kemaslahatan bagi umat baik didunia maupun diakherat.

Demikian fatwa politik Nasrudin Joha menjelang pemilu 2019. Siapapun, yang mengikuti fatwa ini InsyaAllah selamat. Dan tentu saja, Nasjo berlepas diri dari siapapun yang tetap Istiqomah dijalan kekufuran setelah jelas petunjuk cahaya yang datang dari Allah SWT. [MO/ge]

Posting Komentar