Oleh : Adila Indah S. Harahap

Mediaoposisi.com- Ummat islam, yang dalam Al-quran Allah sebut sebagai kaum terbaik di kalangan ummat lainnya tentu sekarang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi ummat muslim sendiri, hal ini terlihat jelas dari banyaknya penganiayaan ummat muslim di berbagai belahan bumi. Kasus yang saat ini hangat diperbincangkan adalah pembantaian terhadap muslim Uyghur di Cina.

Sayangnya pemerintah RRC (Republik Rakyat Cina ) ini sendiri mengaku bahwa kegiatan ini merupakan sebuah re-edukasi untuk memberantas tiga kekuatan jahat yakni “ekstremisme, separatisme, dan terorisme”.

Dikutip dari The epoch Times, menurut  Kepala Komisi Eksekutif Kongres China (CECC), lebih dari 1 juta tahanan yang didominasi oleh etnis Uyghur ditahan di sebuah tempat dimana pemerintah Cina menyebutnya sebagai “Kamp Pendidikan Ulang (Re-edukasi)” upaya dilakukan pihak berwenang di cina untuk mencela bahkan menghilangkan kepercayaan Etnis Uyghur terhadap agama yang mereka anut dan berjanji untuk setia kepada Partai Komunis Cina (PKC) dan para pemimpin nya.

Jika mereka gagal mengikuti perintah, mereka akan dikenakan hukuman berupa penyikasaan yang tidak manusiawi, Etnis Uighur dirantai seperti binatang, dicabut makanan, dan dipukuli sampai tubuh mereka bengkak dan menuangkan darah. Para wanita muda Uighur diperkosa setiap hari oleh para pejabat PKC di kamp-kamp dan dapat dibunuh jika mereka menolak, Perempuan-perempuan tersebut juga diberikan pil anti hamil.

Biasanya ada 40 hingga 50 orang di satu ruangan kecil, tetapi lima sampai 10 secara teratur dikeluarkan dan mereka menghilang begitu saja, mereka tidak pernah kembali. Puluhan orang terbunuh sepanjan waktu.

Respon Internasional terhadap penindasan Etnis Uyghur ini masih bungkam, hal ini dikarenakan oleh faktor-faktor politik dalam permainan, Uighur, tidak seperti orang Tibet, mereka memiliki pengakuan nama yang relatif rendah dan sedikit dukungan yang serius di luar negeri.

Hal ini tentu saja sulit untuk membela hak-hak Etnis Uyghur jika setiap negara bertindak sebagai negara atau atas dasar nasionalisme, bukan atas dasar agama dan saudara seiman, seperti di negara Indonesia, pemerintah terlihat seperti menutup mata terhadap pelanggaran HAM pada Etnis Uyghur ini. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menduga bahwa sikap Jokowi yang tidak mau bersuara, disebabkan hubungan baik saat ini antara pemerintah Indonesia dengan China.

Fadli Zon juga mengatakan bahwa dalam Universal Periodic Review di UN November lalu, sebenarnya masyarakat berharap ada suara tegas dari pemerintah Indonesia. Tapi sayangnya, sikap tersebut sama sekali tidak tercermin dalam pernyataan perwakilan pemerintah Indonesia.

Kemudahan utang terhadap pemerintah cina juga diduga menyebabkan presiden Joko Widodo enggan menyuarakan pelanggaran HAM terhadap muslim Uyghur. Menurut Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Syafti Hidayat, Karena kedekatan pemerintah Jokowi dengan China. Jokowi tak mau hubungannya terganggu dengan China gara-gara kelompok muslim Uyghur.

Terlebih, selama empat tahun terakhir, utang luar negeri Indonesia terhadap China tidak bisa dibilang sedikit. Makanya, dia menilai sikap pemerintah tersebut hanya karena agar ke depannya tidak kesulitan dalam mengajukan utang lagi.

Dari kasus Uyghur ini kita belajar bahwa kepemimpinan sekuler demokrasi telah menghilangkan rasa cinta persaudaraan antar sesama muslim, nasionalisme yang ditanamkan membuat masyarakat muslim hanya mementingkan nasib bangsa nya sendiri, padahal dalam surah Al Hujurat ayat 10 Allah mengatakan.

Sesungguhnya orang-orang Mukmin bersaudara, karena itu lakukanlah ishlah di antara kedua saudaramu. Rasulullah juga mengatakan bahwa “Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya (sesama muslim) seperti ia mencintai dirinya sendiri”.[Bukhari no. 13, Muslim no. 45].

Dalam sistem demokrasi kapitalis, mencintai dan melindungi kaum muslimin bisa saja dilakukan, namun hanya dalam lingkup di negara tersebut, hal itupun jika penduduk muslim di negara tersebut masih mendominasi, seperti di negara Indonesia, Malasyia, Arab, Brunei Darussalam dan lainnya.

Berbeda dengan penduduk kaum muslim minoritas seperti di negara USA, India, Myanmar, Cina dan lain-lain, hak-hak mereka dalam beragama dirampas begitu saja oleh kepala pemerintahannya dengan alasan memberantas teroris.

Yang kita rasakan saat ini adalah lemah dan tak berdaya nya posisi kita sebagai seorang
muslim untuk membantu saudara muslim lainnya khususnya terhadap muslim Uyghur, karena pemerintah lah satu-satunya yang dapat berdiplomasi dengan pemerintah cina terkait pelanggaran HAM ini. Lagi-lagi pemerintahan demokarasi ini tidak mau ikut campur dengan dalih kepentingan politik dan ekonomi terhadap pemerintahan Cina.

Satu-satu nya cara yang bisa mengayomi dalam melindungi kaum muslimin di seluruh dunia adalah tegaknya kembali sistem khilafah yang merupakan warisan Nabi SAW. Karena dalam sistem khilafah, penguasa tertinggi dalam khilafah yang kita sebut sebagai khalifah benar-benar mejamin kesejahteraan kaum muslim di seluruh dunia.

Sultan Abdul Hamid dua, yang merupakan sang khalifah terakhir daulah utsmaniyah pernah berpesan “Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini (Palestina), karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka”.

kepada Theodor Herzl saat meminta Negara palestina dengan harga 150 juta pound emas. Hal ini membuktikan bahwa khalifah dalam pandangan dunia sangat terhormat, berwibawa dan disegani, perekonomian dalam sistem khilafah sangat kuat sehingga khalifah tidak perlu bantuan utang dari negara lain.

Sehingga ketika terjadi penindasan kaum muslimin di suatu wilayah oleh kaum kafir, Khalifah bisa mengambil tindakan langsung. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim terhadap penindasan muslim Uyghur dan muslim lainnya di berbagai belahan bumi lainnya adalah senantiasa memperjuangkan tegaknya kembali sistem khilafah. [MO/ra]

Posting Komentar