Oleh: Amanurrahma Lie 
(Aktivis Muda, Pengajar, Alumni Unpam)

Mediaoposisi.com-  Pro dan kontra terjadi dalam menanggapi usulan dari Dewan Ikatan DAI Aceh. Meskipun demikian kedua tim pasangan calon presiden merespon siap dalam hal ini. Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait meyakini pasangan Jokowi-Ma’aruf siap bila mengikuti test baca Al-Qur’an, Merdeka.com (30/12/2018). Hal senada juga dilontarkan oleh Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, beliau menegaskan bahwa kedua pasangan calon ini pun siap-siap saja untuk mengikuti test tersebut, tribunnews.com (02/01/2019).

Tes Baca Al-Qur’an untuk pasangan calon presiden ini diusulkan oleh Dewan Ikatan DAI Aceh untuk memberikan edukasi politik kepada pemilih muslim khususnya untuk memperlihatkan kapabilitas keduanya dalam hal memanifestasikan nilai-nilai agama serta keimannya, viva.co.id (31/12/2018). Hal ini bertujuan untuk menghentikan polemik keislaman kedua pasangan calon yang semakin meresahkan masyarakat khususnya kaum muslimin.

Cukupkah?
Pasca dikeluarkan usulan ini, berbagai respon bermunculan dari segala lini. Pasalnya, diadakan tes ini berkaitan dengan kapabilitas seorang pemimpin negara dengan agamanya yang sangat mendasar. Padahal, membaca Al-Qur’an adalah hal wajib bagi setiap muslim sama seperti halnya sholat, puasa, dzakat, dan lain-lain. Ada dan tidak adanya test tersebut menjadikan kepiawaian membaca Al-Qur’an takkan sirna dipundak seorang muslim. Maka hal ini merupakan hal wajib yang sangat umum untuk diketahui bahkan diuji untuk seorang muslim. Sebab membaca Al-Qur’an adalah cara untuk seorang muslim bersentuhan dengan kitab dari penciptanya.

Tapi, ada hal yang timpang dalam tes ini. Jika kapabilitas agama hanya diukur melalui membaca saja tidaklah cukup. Sebab jika hanya membaca saja, anak TK, SD bahkan orang kafir ataupun munafik mampu melakukan hal ini. Jadi ini membuktikan bahwa, sangat receh tantangan tes ini untuk membutikan sebuah kapabilitas agama seseorang yang mempunyai level pemimpin. Hal ini bagaikan anak SMA yang akan diujikan dengan soal anak TK atau bahkan Paud, tidak sepadan.

Tes kapabilitas terkait agama untuk tingkat pemimpin muslim harusnya lebih dari sekedar membaca Al-Qur’an. Sebab, pemimpin adalah perisai yang akan melindungi masyarakat dan menjadi problem solver dalam Negara yang akan dipimpinnya. Memahami agama saja juga adalah tingkat yang masih sangat rendah untuk hal tersebut. Sebab makna mengimani pada dasarnya bukan hanya diimani dengan hati atau dilisankan lewat mulut, tapi harus dibuktikan dalam aktivistas.

Untuk level pemimpin, Tahap mengamalkan agamanya secara totalitas dalam semua aspek kehidupan adalah challenge lansung yang Allah kirimkan kepada para ahlul hukam (penguasa) untuk menyelesaikan perkara-perkara yang bukan hanya terjadi dalam hal individu saja tapi sampai ranah masyarakat dan Negara. Hal ini sudah tercatat dengan tinta emas telah lakukan oleh para pemimpin muslim selama 13 abad lamanya.

Dalam surat An-nahl Allah Azza wa Jalla berfirman: “Dan Kami turunkan kepadamu al-kitab (al-qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu, dan petunjuk serta rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri” (TQS.An-Nahl:89).

Di ayat lainnya Allah berfirman: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah (kepadamu), dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka” (TQS. Al-Maidah:49).

Kedua surah ini mewakili surah lainya dalam Al-Qur’an yang membahas terkait kewajiban seorang muslim wabil khusus pemimpin untuk menyelesaikan perkara apapun (baik masalah individu, masyarakat ataupun Negara) menggunakan aturan Islam (hukum syara). Dimana aturan Islam mengatur setiap lini kehidupan dan berlaku global untuk muslim maupun non muslim,  baik ranah aqidah ruhiyah ataupun aqidah siyasiayah.

Para ulama pun menukil betapa pentingnya mengangkat penguasa yang menerapkan Islam dalam ranah Negara. Imam ar Ramli (1596 M) mazhab Syafi’I berkata: “wajib atas manusia mengangkat seorang imam (khalifah) yang menegakkan kepentingan-kepentingan mereka, seperti menerapkan hukum-hukum mereka (hukum Islam), menegakan hudud mereka… Hal itu berdasarkan Ijma’ sahabat setelah wafatnya rasulullah saw mengenai pengangkatan imam hingga kewajiban yang terpenting dan mereka  mendahulukan hal itu atas penguburan jenazah Nabi Saw. Dan manusia pada setiap masa selalu berpendapat demikian, (Islam Rahmatan Lil’alamin, hal 95).

Imam al-Qurthubi (w.1273 M) mazhab maliki: “tak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban hal itu (pengangkatan khalifah) di antara umat dan para umam (mazhab), kecuali apa yang diriwayatkan dari al-Asham, yang dia itu memang asham (tuli) dari syarah. Demikian pula setiap orang yang berkata dengan perkataannya serta mengikuti dia dalam pendapat dan mazhabnya”, (Islam Rahmatan Lil’alamin, hal 95).

"Karena Allah telah mewajibkan amar ma’ruf nahi mungkar, dan kewajiban ini tak akan berjalan sempurna kecuali dengan adanya kekuatan dan pemimpin” (majmu al-faawa, Islam Rahmatan Lil’alamin, hal 96).

Pernyataan diatas ini adalah pernyataan dari beberapa ulama yang membahas terkait masalah kapabilitas pemimpin muslim yang wajib baginya menerapkan Islam secara kaffah. Bahkan tidak ada perbedaan antar mazhab terkait pengangkatan khalifah (pemimpin) yang menerapkan hukum syara sebagai landasan pijak untuk mengatur kehidupan umat manusia. 13 abad Daulah Islam berdiri dan cukup menjadi bukti otentik untuk penerapan Islam yang dilakukan oleh pemimpin muslim selama memimpin dalam lingkup naungan 2/3 dunia yang didalamnya terdapat berbagai ras, suku, budaya bahkan agama.

Jika bersandar pada dalil maka pemimpin yang menerapkan hukum syara dalam berkuasa untuk mengatur dan menyelesaikan masalah umat manusia adalah bukti kapabilitas level pemimpin yang harusnya dimiliki setiap pemimpin muslim. Sebab bukan hanya mampu membaca saja, tetapi kapabilitas ini dibuktikan sampai pada tahap mengatur urusan umat manusia secara keseluruhan dalam bernegara. Ini membuktikan pula bahwa, tak hanya sekedar bisa membaca saja, tetapi memahami dan menyakini kreadibilitas fungsi hukum syara dalam mengatur urusan manusia disegala aspek kehidupan.

Oleh sebab itu, tes membaca saja tidak cukup untuk membuktikan kapabilitas level seorang muslim, apalagi dalam hal untuk membuktikan kapabilitas seorang muslim dalam level pemimpin. Pemimpin muslim haruslah yang berani dalam menerapkan Islam secara kaffah saat ia menjabat sebagai penguasa dan menerapkan hukum syara untuk mengatur serta menyelesaikan masalah umat dan Negara yang akan dipimpin olehnya.[MO/sr]


Posting Komentar