Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi 
(Jurnalis Muslimah Kendari)

Mediaoposisi.com- Pemenuhan sarana transportasi darat, laut dan udara yang layak dan murah merupakan kewajiban pemerintah, apa pun alasannya pemerintah tidak boleh membebankan biaya transportasi yang mahal kepada rakyatnya apalagi kalau pemerintahan tersebut dipimpin oleh seorang muslim, mengingat fungsi pemerintah sebagai imam (khalifah) yang bertugas melayani rakyatnya.  Sebagaimana yang tertera dalam HR Al Bukhari,”Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” serta HR Ibn Majah dan Abu Nu’aim,”Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”.

Sehubungan dengan kenaikan tarif transportasi udara (pesawat) dan penerapan bagasi berbayar, menurut saya sebagai masyarakat awam merupakan imbas dari pengelolaan transportasi yang diserahkan ke swasta dan tidak adanya lagi intervensi subsidi oleh pemerintah.  Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pihak swasta di zaman kapitalis seperti saat ini tentunya lebih mengedepankan keuntungan.

Situs www.wartakotalive.com (13/1/2018) menulis menteri perhubungan, Budi Karya Sumadi meminta seluruh jajaran direksi maskapai nasional untuk menurunkan harga tiket pesawat.  “Saya hari ini pukul 11.00 WIB memanggil semua Dirut, saya akan pertanyakan mengapa Anda menaikan (harga tiket). Saya sudah koordinasi dengan kementerian BUMN, dengan pemilik Lion untuk menertibkan tarif-tarf itu,” papar Budi Karya Sumadi.

Diberitakan situs www.serambinews.com, fenomena baru di Aceh, mulai menghebohkan sejak ramainya perbandingan harga tiket domestik Aceh-Jakarta mencapai Rp 3 juta sedangan harga tiket Aceh-Jakarta via Kuala Lumpur tidak sampai Rp 1 juta.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan telah melakukan penelitian terhadap sejumlah maskapai terkait dugaan kartel dalam penentuan tarif penerbangan.  “Untuk yang tarif tiket pesawat itu sudah sepekan lalu tim sudah bekerja, tapi untuk yang kargo per har ini,” kata Komisioner KPPU, Guntur Saragih. 

Sebelum KPPU melakukan penelitian, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri sudah menduga ada praktik yang tidak sehat dalam bisnis penerbangan.  Dia mengendus ada persekongkolan antara maskapi penerbangan dalam penentuan tarif. 

Setelah Citilink mengambil alih operasional Grup Sriwijaya Air dan NAM Air, industri penerbangan nasional dikuasai oleh dua pemain besar yaitu Grup Garuda Indonesia (Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air dan NAM Air) serta Grup Lion Air (Lion Air, Batik Air dan Wings Air). 

Dengan kondisi ini Faisal menilai pasar penerbangan di Indonesia sudah memasuki fase oligopoli (pasar hanya dikuasai sedikit pemain dan minimnya maskapi penerbangan yang melayani rute-rute di luar Jawa).  Praktik oligopoli melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (www.katadata.co.id/22/1/2019)

Islam Memandang Soal Transportasi
Dalam Islam, pesawat masuk dalam kepemilikan umum karena merupakan fasilitas umum, sehingga pengelolaannya wajib dilakukan oleh negara, bukan swasta.  Karena negara yang mengelola, tentunya negara dapat mengambil keuntungan tetapi keuntungan itu pada akhirya akan dibagikan kepada rakyat pula misalnya dengan penambahan jumlah pesawat maupun perbaikan dan pembangunan bandara baru, berbeda dengan swasta yang keuntungannya dibagikan kepada internal mereka (komisaris dan direksi).  Jika negara abai dalam mengelola transportasi maka pemerintah dapat diajukan ke pengadilan.       

Mengingat biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit dan saat ini utang luar negeri pemerintah juga belum tuntas, maka berdasarkan sistem ekonomi Islam, kebijakan penyusunan anggaran negara dikelola oleh sebuah lembaga negara yang bernama Baitul Mal.  Adapun sumber kas Baitul Mal berasal dari 3 sumber :

(1) Dari sektor kepemilikan individu seperti shodoqah, hibah, zakat dan lain sebagainya.  Khusus untuk zakat tidak boleh bercampur dengan harta yang lain

(2) Dari sektor kepemilikan umum seperti pertambangan, minyak bumi, gas, batubara, kehutanan dan lain sebagainya serta

(3) Dari sektor kepemilikan negara seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, usyur dan lain sebagainya.  Dalam Baitul Mal, seorang kepala negara (khalifah) memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan anggaran belanjanya tanpa harus meminta persetujuan Majelis Ummat (DPR).

Tidak ada yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh negara ini jika sistem pemerintahannya berdasarkan syariat Islam, karena itu sudah saatnya pemerintah dan masyarakat Indonesia berpikir ulang tentang sistem pemerintahan kapitalis yang dianut saat ini, apakah masih perlu dipertahankan dengan konsekuensi kebutuhan masyarakat tidak terkecuali biaya transportasi tidak dapat dikendalikan negara, ataukan menggunakan sistem Islam dengan asas non komersial dan semata-mata hanya mengharapkan Ridha Allah swt. [MO/sr]

Posting Komentar