Oleh : Rengganis Santika

Mediaoposisi.com-Toleransi itu makna intinya adalah saling menghargai. Toleransi tidak berarti harus melebur. Toleransi itu memberi ruang untuk tetap berada di garis prinsip dan keyakinan.

Oleh karena itu, sikap menghargai apa yang menjadi keyakinan orang lain, tidak mengganggu dan tidak memaksanya, itulah toleransi. Sayangnya, toleransi saat ini sudah mengalami pergeseran makna. Toleransi dimaknai sesuai "tafsir" penguasa atau rezim yang sedang berkuasa.

Sekarang sedang tren istilah intoleran/tidak toleran. Azan dengan menggunakan pengeras suara disebut intoleran.

Ingin syariat Islam diterapkan disebut intoleran. Mendakwahkan Khilafah disebut intoleran. Menolak LGBT juga disebut intoleran karena LGBT itu hak asasi manusia (HAM). Faktanya, intoleran adalah bagi mereka yang tidak sejalan dengan penguasa/rezim.

Lihat saja hasil survei yang dilakukan Setara Institute, Jakarta termasuk dalam 10 kota yang intoleran, atau satu-satunya ibukota yang intoleran.

Indikatornya adalah seringnya terjadi demo atau aksi. Padahal demo adalah salah satu ruang aspirasi publik yang diakui oleh konstitusi. Aksi Bela Islam dan Aksi Bela Tauhid juga dianggap sebagai bentuk intoleransi.

Selama ini cap intoleran memang banyak dituduhkan kepada umat Islam. Ketika umat Islam tumbuh kesadarannya terhadap Islam dan syariatnya, yang kemudian mereka aktualisasikan di ruang publik, maka mereka pun tak luput mendapat stigma intoleran atau radikal.

Padahal, umat sekarang makin sadar bahwa keadaan bangsa Indonesia jauh dari keberkahan, dan selalu terjebak dalam problematika bangsa yang tak berkesudahan di berbagai bidang.

Semua itu terjadi karena tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama ini aturan Allah dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya digunakan dalam masalah ibadah ritual dan akhlak semata.

Demikianlah konsekuensi bila negara dengan penduduknya mayoritas Muslim ini menerapkan sistem sekularisme.

Agama hanya sekedar simbol atau identitas di KTP. Tak heran masyarakat dan para pemimpinnya memahami toleransi yang "ala sekularisme" dan seringkali harus mengorbankan sekaligus mengaburkan keterikatan dengan syariat Islam.

Akhirnya menjadi toleransi kebablasan. Menolak mengikuti perayaan hari besar bersama atau mengucapkan selamat hari raya agama lain disebut intoleran.

Bahkan kini, siapa saja yang kritis terhadap penguasa maka bersiaplah mendapat cap radikal dan intoleran, dan terkena pasal ujaran kebencian, UU ITE, dan persekusi lainnya. Rakyat bisa melihat siapa sebenarnya yang intoleran. Siapa yang tidak bisa menghargai pendapat dan keyakinan pihak lain? Rakyat atau penguasa?

Adalah hal yang logis apabila umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini menghendaki hidupnya diatur syariat Islam yang diyakininya.

Sayangnya, tak ada ruang dialog/diskusi dan menelaah bagaimana syariat Islam menerapkan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam sering tersudut dengan stigma intoleran bahkan ditambah dengan stigma anti kebhinekaan, dan lain-lain. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi sasaran tembak pertama cap sebagai ormas intoleran dan anti kebhinekaan.

Aktivitas HTI yang mendakwahkan Khilafah sebagai ajaran islam, ajaran yang diyakini berdasarkan dalil-dalil yang kuat juga "dibunuh" oleh pisau Perppu yang sengaja dibuat dengan harga mahal khusus untuk menghabisi ormas HTI.

Jadi, pertanyaannya adalah siapa sesungguhnya yang tidak menghargai keyakinan pihak lain yang tidak mau menerima perbedaan, yang anti kritik?

Lantas, mengapa ketika Ketua Umum PSI mengatakan bahwa Perda Syariah itu diskriminatif dan tidak berkeadilan, justru dibiarkan? Bukankan itu bentuk sikap intoleran juga? Akhirnya kaum Muslimin bisa mengambil kesimpulan bahwa toleransi ala sekularisme adalah toleransi yang punya standar ganda sesuai hawa nafsu penguasa.

Dan menafikan nilai-nilai syariat. Toleransi yang sesuai dengan tafsir rezim saat ini.

Sesungguhnya Islam adalah agama yang membawa kedamaian, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi Muslim saja, tapi juga termasuk non Muslim. Islam disampaikan pada semua makhluk namun tidak memaksa.

Sampai akhirnya semua menerima cahaya Islam dengan sukarela. Hanya Islam yang memiliki sistem sosial khas yang menjamin toleransi. Bukan toleransi ala Barat yang berbasis sekularisme.

Mari kita membuka lembaran sejarah. Bagaimana perlakuan yang diterima warga Kristen dari pemerintahan Ottoman (Turki Utsmani) selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani  telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa.

Kaum Kalvinis Hungaria dan Transilvania, serta negara Unitaris (kesatuan) yang kemudian menggantikan kedua negara tersebut  juga lebih suka tunduk pada pemerintahan Turki daripada berada di bawah pemerintahan Hapsburg yang fanatik.

Kaum Protestan Silesia pun sangat menghormati pemerintah Turki, dan bersedia membayar kemerdekaan mereka dengan tunduk pada hukum Islam.

Kaum Cossack yang merupakan penganut kepercayaan kuno dan selalu ditindas oleh Gereja Rusia juga bisa menghirup suasana toleransi dengan kaum Kristen di bawah pemerintahan Sultan.”(T.W. Arnold, The Preaching of Islam)[MO/ge]

Posting Komentar