Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi- a’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan dikuasainya saham mayoritas PT Freeport-McMoran sebesar 51,2 persen oleh PT Inalum yang merupakan perusahaan BUMN, menjadi bukti bahwa kebijakan Jokowi pro terhadap kepenting-an rakyat.

Freeport diklaim menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan presiden Jokowi yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat Indonesia.

Ini pernyataan Ngelindur, dusta dan menyesatkan. Rakyat disuguhi parodi politik 'Keperkasaan Semu' tetapi rezim menyembunyikan sejumlah agenda jahat dibalik isu pembelian saham freeport.

Lebih jauh, rezim dan koalisi partai pendukung Jokowi tak mau persoalan freeport ini dibuka ke publik melalui pembentukan Pansus. Padahal, jika semua demi rakyat dan menguntungkan rakyat, kenapa takut terbuka ?

Pernyataan TKN Jokowi ini sangat menyesatkan, ditinjau dari beberapa aspek :

Pertama, duit untuk borong mahal saham freeport itu bukan duit boleh kerja Pemerintahan Jokowi. Tapi, duit itu boleh ngutang ke beberapa Bank Asing. Klo beli saham dari duit utang apa hebatnya ?

Mungkin lebih tepatnya isu difestasi saham freeport ini untuk meneguhkan bahwa 'Jokowi memang jago ngutang'. Doi bukan saja jago ngutang untuk nutup APBN, Projek infrastruktur, dll. Tetapi yang teranyar ternyata Jokowi juga jago ngutang untuk beli saham freeport.

Kedua, isu beli saham freeport juga tidak tepat. Karena yang dibeli itu PI nya Rio Tinto, bukan saham PTPI atau saham freeport prinsipal. Konsekuensinya, kepemilikan itu dibatasi pada 'partisipasi terbatas' atas kepemilikan Rio Tinto terhadap freeport. Dimana hebatnya ?

Ketiga, harga 57 triliun itu kelewat mahal untuk membeli PI Rio Tinto terhadap area tambang yang oleh BPK telah diaudit menimbulkan kerusakan lingkungan. Ada 4500 ha lahan hutan lindung dijadikan tembang freeport tanpa izin.

Ini artinya, selain beli saham PI berarti Inalum juga beli resiko Freport. Padahal, jika negara mau komitmen menindaklanjuti hasil audit BPK, ada duit 185 T yang bisa ditarik secara paksa dari Freport, atau dikompensasikan dengan sejumlah saham dengan mekanisme difestasi secara GRATIS !

Keempat, duit 57 triliun boleh ngutang dari 11 Bank Swasta itu ada kewajiban bunga riba dan jaminan jika gagal bayar. Jika disandingkan dengan potensi benefit dari kepemilikan saham PI Rio Tinto pada freeport, nilai kewajiban dan resiko atas pinjaman jauh lebih besar dari Resiko dan nilai hak benefit atas 'kepemilikan' freeport.

Kelima, ada dugaan penyelundupan hukum dengan menerapkan rezim IUPK kedalam satu kesatuan sarat pembelian saham. Padahal, berpatokan pada rezim KK seharusnya 2021 Freeport kembali ke pangkuan NKRI.

Kenapa mengeluarkan IUPK hingga tahun 2041 ? Bukankah itu urusan beli saham saja ? Kenapa menambah konsesi 'menambang' kepada Freeport lebih lama lagi ? *Anda ini mau beli saham, atau jual kaplingan jajahan kepada freeport hingga 2041 ?*

Kelima, saya tidak percaya ada makan siang gratis dalam kasus difestasi saham freeport. KPK wajib dilibatkan, untuk mengusut dugaan adanya sejumlah 'oli pelicin' atas mulusnya pembelian saham. Sederhana saja, ini tahun politik semua butuh gizi politik.

Jadi sekali lagi, semua pernyataan rezim Jokowi terkait difestasi freeport ini dusta, menipu dan menyesatkan. Karenanya, DPR wajib membentuk Pansus untuk fikirkan hak angket terkait kebijakan difestasi saham freeport. [MO/ge]

Posting Komentar