Oleh: Fatimah
Siswi SMP Negeri 1 Rancaekek

Mediaoposisi.com-Kini, negara harus dipastikan bahwa isu menonjol seperti bencana alam, pemanfaatan sumber daya alam, dan stabilisasi politik penting untuk menentukan opsi-opsi kebijakan akan datang yang bernilai tinggi bagi kesejahteraan, dan keamanan nasional.

Tantangan terbesar yang dihadapi selama 2018 adalah banyaknya bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami yang merenggut nyawa ribuan orang.

Tahun ini seperti jadi tahun penuh duka bagi bangsa Indonesia mengingat banyaknya bencana massif mencakup kecelakaan transportasi udara dan laut yang menjadi catatan kelam sekaligus peristiwa yang sangat mematikan.

Pada 5 Agustus, gempa berkekuatan 6,9 menghantam Pulau Lombok. Gempa ini didahului dengan gempa berkekuatan 6,4, pada akhir Juli wilayah ini juga terus dilanda sejumlah gempa susulan. Gempa bumi di Lombok telah menelan 468 korban jiwa.

Selanjutnya, gempa bumi berkekuatan 7,7 dan tsunami setinggi 1,5-3 meter di Donggala, Palu yang membawa kehancuran pada akhir September. Bencana ini meratakan seluruh kota dan membuat lebih dari 330 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Menjelang tutup tahun, kembali lagi terjadi rob-tsunami pada 22 Desember. Jumlah korban tsunami yang menerjang daerah Banten dan Lampung sebanyak 222 meninggal dunia, 843 luka, dan 28 orang hilang (BNPB, 23/12). Akibat tsunami tersebut, sebanyak 558 unit rumah rusak, 9 hotel rusak berat, 60 warung kuliner, dan 350 perahu rusak.

Dari sejumlah bencana yang mematikan itu upaya manusia hanya bisa menghindar dengan menjaga kelestarian alam dan mengembangkan teknologi untuk mengantisipasi apabila bencana akan terjadi lagi.

Salah satu opsi kebijakan pengendalian bencana dan upaya penting yang dapat diambil adalah mengefektifkan sistem peringatan dini, mengembangkan infrastruktur anti gempa, dan membudayakan langkah-langkah antisipatif, mitigasi, menyiapsiagakan sumber daya, menanggapi kedaruratan kesehatan, memulihkan dan membangun kembali (rekonstruksi).

Namun dalam mewujudkan semua program ini, masalah anggaran menjadi bagian yang tak terpisahkan dan selama ini masih menjadi kendala. Anggaran penanganan bencana mengalami penurunan yang sebelumnya 2017 pernah mencapai Rp2 triliun, tetapi tahun ini hanya sebesar Rp700 miliar.

Di tengah diskusi panjang tentang isu divestasi Freeport, secara realitas kita harus memberikan apresiasi kepada upaya pemerintah Jokowi yang mampu menjalin kesepakatan awal atau Heads of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Freeport-McMoRan Inc. dan Rio Tinto

Tujuan negosiasi ini sebenarnya mengembalikan kembali, apa yang dikatakan Soekarno bahwa kedaulatan ekonomi harus dimiliki oleh negara ini.

Kalau ada pihak-pihak yang kritis terkait hal ini merasakan bahwa Indonesia sebaliknya justru membayar dengan cara berutang, tetapi secara akal sehat, kini Freeport menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena pemilik saham mayoritas adalah Indonesia.

Dari 100% saham PTFI, Pemda Papua akan memiliki 10%, Inalum 41.2%, dan Freeport McMoRan, perusahaan tambang Amerika Serikat, sebesar 48.8%. Namun gabungan antara Inalum dan Pemda Papua akan menjadikan entitas Indonesia menjadi pengendali PTFI.

Selain saham, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral, pemerintah daerah juga akan mendapatkan 6% dari laba bersih PTFI.

Nantinya, 6% tersebut akan dibagi menjadi 2.5% untuk Kabupaten Mimika, 2.5% untuk Kabupaten di luar Mimika, dan 1% untuk Provinsi Papua.
Freeport harus membayar Rp460 miliar karena menggunakan hutan lindung tanpa izin dari pemerintah.

Denda itu wajib dilunasi dalam dua tahun ke depan. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), limbah yang dihasilkan Freeport selama ini ternyata merusak ekosistem atau lingkungan. Nilai kerusakan itu ditaksir Rp185 triliun.

dari fakta - fakta diastas, dalam demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pertarungan perebutan kekuasaan, masing-masing capres harus menggali isu-isu stratejik yang dapat menjadi unggulan dalam meyakinkan rakyat.

Bencana alam dengan segala dampak sosialnya, serta upaya penanganannya menjadi agenda penting untuk diperdebatkan, karena peristiwa itu sifatnya alamiah.

Dan berbagai isu penting yang dapat diangkat sebagai bahan debat publik bagi kedua Capres yang akan bertarung.

Namun di tengah usaha pemerintah yang masih berkuasa saat ini, tentu akan menyiapkan bahan-bahan debat yang menarik, mulai dari isu pembangunan maritim, infrastruktur konektivitas, pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan, serta isu impor beras dan ketahanan pangan.

Selain itu, kehadiran isu tenaga kerja asing, penanganan bencana, divestasi Freeport hingga masalah pertahanan dan keamanan dan menguatnya Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka juga patut dipertanyakan dan atau perdebatkan eksistensinya, mengapa mereka masih tetap aktif hingga saat ini.

Refleksi tahu 2018 adalah tahun kesedihan bagi umat Islam. Kedzaliman demi kedzaliman, kedurhakaan demi kedurhakaan terjadi dengan telanjang hingga mengundang berbagai peringatan dari Allah swt.

Dari berbagai isu di tahun 2019 inilah selayaknya umat fokus dan lbh giat berjuang mewujudkan perubahan hakiki. Yakni dengan mengajak umat mencampakkan sistem sekuler demokrasi dan menerapkan hukum Allah dalam naungan khilafah yg dijamin akan mengundang kebaikan dan keberkahan.


Posting Komentar