Oleh: Shafiyyah

Mediaoposisi.com-Cuitan “kultwit” kritik yang disampaikan Komisaris PT Bukit Asam (PTBA) Said Didu terkait kebijakan yang diambil rezim mengenai Freeport. Hingga Kritik keras penjilat dan pejabat yang disampaikannya berakhir dengan pemecatan.

Sebelum menyinggung soal penjilat dan pejabat, ia juga menuliskan dugaannya bahwa pemberhentiannya dilakukan karena ia dianggap tidak sejalan lagi dengan pemegang saham Dwi Warna dalam hal ini Menteri BUMN Rini Soemarno.

Cuitan itu disampaikannya tidak selang lama setelah RUPSLB Bukit Asam memutuskan memberhentikannya dari jabatan komisaris BUMN tersebut.

"Hari ini saya merasa terhormat karena 1) dilakukan RUPS Luar Biasa PTBA dengan agenda tunggal memberhentikan saya 2) alasan pemberhentian saya karena dianggap tidak sejalan dengan pemilik saham Dwi Warna (Menteri BUMN)," tulisnya di  akun @saididu, Jumat (28/12/2018).

Pemberhentian yang dialami Said Didu yang keras mengkritik kebijakan rezim soal Freeport menjadi salah satu bukti rusaknya sistem demokrasi dan sistem ekonomi neoliberal.

Saat ini agar tidak dipecat bahkan ditangkap aparat penegak hukum dengan tuduhan menyebarkan kebencian adalah dengan menjadi penjilat. Orang- orang yang mengkritik Rezim penguasa akan selalu digelari anti NKRI.

Inilah kondisi bangsa Indonesia dengan sistem demokrasi yang sejatinya tak demokratis. Cara pembungkaman yang dilakukan terhadap  kelompok kritis yang berjuang untuk kesejahteraan umat adalah dengan gelar radikal dan anti NKRI

Seperti yang kita ketahui PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (AS). Raksasa kapitalis ini mengeruk emas dari terbesar perut tambang terbesar dunia Grasberg di Papua.

Melalui sistem Kapitalisme ini para kapitalis global bebas membeli dan menguasai apa pun dan siapa pun demi mempertahankan kekuasaannya, melanggengkan kepentingannya, bahkan menggeser segala yang menghalanginya.

Inilah yang menjadikan penjajahan fisik itu halus tak terasa, hal Ini pula yang membuat Mc Moran sejak lebih dari 48 tahun bisa bercokol di negeri ini, menguras kekayaan alamnya, dan tak tersentuh hukum

Maka, masalah Freeport tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan mengganti sistem kapitalisme ini.

Penjajahan kapitalis global di negeri ini tidak mungkin bisa diakhiri, kecuali dengan bangkitnya rakyat, khususnya umat Islam di negeri ini untuk melawan penjajahan tersebut dengan memperjuangkan tegaknya hukum Allah SWT.

Mengakhiri kontrak karya dengan Freeport bukan masalah mengakhiri kontrak biasa, tetapi mengakiri kontrak karya dengan perusahaan negara penjajah. Karena itu, dibutuhkan dukungan rakyat dan umat

Pembelian 51% saham Freeport tidak lebih dari upaya pengokohan kekuasaan Freeport di Indonesia dan jadi ajang pencitraan jelang Pilpres 2019 oleh rezim petahana.

Dan tentu saja dalam sistem demokrasi dan ekonomi neoliberal saat ini semua keuntungan yang katanya akan Indonesia dapatkan dengan penguasaan saham mayoritas tersebut hanya jadi isapan jempol semata. Begitupun dengan kesejahteraan rakyat mustahil daapat diwujudkan

Yang dibutuhkan oleh umat hari ini adalah sistem khilafah yang akan menerapkan sistem ekonomi islam, termasuk dalam pengurusan harta-harta  kekayaan milik umat sesuai dengan syariat.

Nabi SAW menyebutkan, bahwa “Kaum Muslim bersyarikat dalam tiga hal: air, padang dan api. ” [HR Ahmad].

Karena itu, status tambang Freeport ini jelas merupakan milik umum, dan harus dikembalikan ke tangan umat tanpa harus membelinya dengan harga yang berkali-kali lipat.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam sistem Islam merupakan salah satu wujud pengaturan dan pelayanan urusan rakyat. Inilah tugas umum negara.

Untuk merealisasikannya, negara menerapkan syariah Islam baik dalam urusan ekonomi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Negara menerapkan hukum-hukum Allah sebagai koridor kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah aktivitas ekonomi yang zalim, eksploitatif, tidak transparan, dan menyengsarakan umat manusia.

Negara menerapkan politik ekonomi agar warga dapat hidup secara layak sebagai manusia menurut standar Islam. Negara juga menjalin hubungan secara global dan memberikan pertolongan agar umat manusia di seluruh dunia melihat dan merasakan keadilan sistem Islam.

Islam memiliki metode untuk membalikkan posisi krisis seperti yang dialami dunia saat ini menjadi sejahtera.

Metode tersebut tentu dengan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam pola hubungan ekonomi global melalui Khilafah Islamiyah. Hanya sistem Islam yang terbukti menyejahterakan dan menjauhkan umat dari segala bentuk penjajahan.

Posting Komentar