Oleh: Diana Wijayanti  
(Pemerhati sosial Palembang) 

Mediaoposisi.com- Jumat, 28 Desember 2018, Said Didu resmi dipecat dari Komisaris PT Bukit Asam (PTBA). Sesuai keputusan RUPSLB PTBA Said diberhentikan sebagai Komisaris PTBA dengan alasan sudah tidak sejalan dengan pemegang saham Dwi Warna (Menteri BUMN).

Diduga pemberhentian ini terkait pandangannya yang tak sejalan dengan Rezim, Said Didu menilai langkah Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum untuk mengambil alih 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak luar biasa. Sabtu (22/12/2018).

Selain kasus diatas, kasus pemecatan menteri juga terjadi sebelumnya. Yaitu kasus pemecatan Rijal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman tahun 2016. Ini juga karena berbagai kritik Rizal Ramli yang ditujukan ke Presiden dan wakil Presiden.

Rizal Ramli setelah diangkat Menteri, langsung pemengkritik Menteri BUMN Rini Soemarwo mengenai rencana PT Garuda Indonesia Tbk membeli 30 unit pesawat Airbus A350 baru. Rizal menyatakan rencana Garuda membeli pesawat-pesawat itu harus dibatalkan, karena hanya akan merugikan negara.

Bahkan Dia berani menantang Wakil Presiden yang nota bene atasannya untuk berdebat di depan umum mengenai program listrik 35.000 MW yang disebutnya sebagai proyek tak masuk akal yang harus dihentikan.

Padahal megaproyek itu adalah salah satu program andalan Jokowi, yang 3 bulan sebelumnya, 4 Mei 2015, sudah diresmikan oleh Jokowi sendiri di pantai Goa Cemara, Bantul, Yogyakarta.

Kegaduhan terakhir yang dibuat oleh Rizal Ramli sebelum dia dicopot Jokowi  adalah ketika dia secara sepihak memutuskan bahwa reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta yang dikerjakan oleh PT Muara Wisesa Samudera (anak usaha Agung Podomoro Group)  dihentikan secara permanen dengan mengatasnamakan 3 Menteri lainnya, yang tergabung dalam Komite Bersama Reklamasi, yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappenas, dan Menteri Koordinator Kemaritiman, padahal aslinya rekomendasi Komite Bersama adalah penghentian sementara untuk dikaji ulang untuk seluruh proyek reklamasi.

Keputusan sepihak Rizal Ramli itu pun menimbulkan perdebatan terjadi kembali dengan pejabat tinggi  negara lain, yaitu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Baru sebelas bulan Rizal Ramli menjadi Menteri, tetapi sudah menimbulkan kegaduhan dan perselisihan dirinya dengan berbagai pejabat tinggi negara. Wajarlah jika Jokowi yang sedari awal sudah menyatakan dirinya sangat tidak suka dengan kegaduhan, akhirnya memutuskan mencopot Rizal Ramli, tahun 2016. https://www.kompasiana.com/

Tidak hanya menteri yang Dicopot, Rezim ini juga alergi dengan kritik Ormas Islam yang senantiasa mengkritik seluruh kebijakan negara yang bertentangan dengan Islam. HTI adalah korbannya. Rezim secara sepihak mencabut BHP yang pernah diberikan.

HTI dianggap makar karena senantiasa menyerukan Khilafah Islam sebagai solusi terhadap persoalan negeri ini dan mengkritik kebijakan negara yang tidak sejalan dengan hukum-hukum Islam.

Di antara kritik HTI terhadap pemerintah adalah tentang Lamban nya penanganan korban bencana alam,  kritik terhadap BPJS,  kenaikan BBM, lamban nya penanganan OPM,  ketidak adilah Hukum terhadap Ahok yang menistakan agama Islam, dll.  http://kom.ps/AFy1GT
Ini semua bukti bahwa sistem Kapitalisme Demokrasi benar-benar merupakan Sistem Rusak-Merusak dan anti kritik.

Islam memandang Kritik
Kritik dalam Islam dikenal sebagai amar makruf nahi munkar. Hukumnya wajib atas kaum muslimin. Dan membuat pelakunya mendapatkan keberuntungan baik di dunia dan di akhirat.
Allah SWT berfirman dalam TQS Ali Imran 104 :

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

Bahkan tidak hanya wajib,  Allah SWT juga memberikan predikat sebagai umat terbaik bagi Kaum muslimin ketika menunaikan kewajiban amar makruf nahi munkar.
Allah SWT berfirman dalam  TQS S Ali Imran  110 :

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Bagaimana pelaksanaan amar makruf nahi munkar pada masa Rasulullah saw?
Para sahabat paham betul terhadap perintah amar makruf nahi munkar ini,  maka ketika Rasulullah saw membuat strategi perang, Rasulullah senantiasa ditanya oleh sahabat "Apakah keputusan Rasulullah saw itu wahyu atau pendapat Rasulullah? "
Ketika Rasulullah SAW bersabda, “Ini adalah hasil strategi perang dan keputusan musyawarah”.

Maka sahabat segera memberi masukan, misalnya pada saat perang Badar Kubra,  Al-Hubab  mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar pasukan Muslimin sebaiknya bermarkas lebih ke selatan tempat yang paling dekat dengan sumber air, kemudian membuat kolam persediaan air untuk mereka dan menghancurkan sumber air yang lain sehingga dapat menghalang orang kafir Quraisy dari mendapatkan air. Rasulullah SAW menyetujui usulan tersebut dan melaksanakannya .

Selain itu Rasulullah juga pernah memberi contoh bagaimana pengelolaan kepemilikan umum.
Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu.

Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

Mau al-iddu adalah air yang jumlahnya berlimpah sehingga mengalir terus-menerus. Hadis tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Semula Rasulullah saw. memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang yang lain) kepada seseorang.

Namun, ketika kemudian Rasul saw. mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar—digambarkan bagaikan air yang terus mengalir—maka beliau mencabut kembali pemberian itu. Dengan kandungannya yang sangat besar itu, tambang tersebut dikategorikan sebagai milik bersama (milik umum). Berdasarkan hadis ini, semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu, termasuk swasta dan asing.

Begitulah Sistem Islam memandang sikap Kritis warga,  sebagai suatu kebaikan bersama bukan untuk menjatuhkan pemimpin.  Dengan tumbuh suburnya amar makruf nahi munkar Syariah Islam akan berjalan direlnya tanpa terbelokkan.

Tentu berbeda sekali dengan Sistem Kapitalisme-Demokrasi yang dicitrakan sangat menerima pendapat dan kritik,  pada faktanya jauh bertolak belakang. Sistem ini sungguh Anti Kritik.
Sistem Kapitalisme-Demokrasi terbukti membuat kerusakan dan membungkam semua kritik yang disampaikan kepada Rezim dan Sistem.

Semoga kita segera sadar bahwa kerusakan yang ada bukan hanya pada Rezim yang gagal tetapi juga Sistem yang Rusak. Saatnya kita bangkit melakukan perubahan yang hakiki yaitu mengganti rezim dan sistem menuju Sistem Islam dalam naungan Khilafah Islam.[MO/sr]

Posting Komentar