Oleh: Siti Nurjannah, S.Hum 
(aktivis BMI Community Aceh)

Mediaoposisi.com- Tak terasa, tahun telah berganti. Semua peristiwa yang telah terjadi di tahun yang lalu seharusnya menjadi bahan evaluasi dan introspeksi agar di tahun yang baru ini kejadian serupa semoga tak terulang lagi. Semua peristiwa yang terjadi itu tidak luput dari kesalahan atau ulah tangan manusia di muka bumi ini (QS. Ar-Rum: 41). Namun yang terjadi malah sebaliknya. Di awal tahun 2019, tepat pada Sabtu (05/01) rakyat Indonesia dikejutkan kembali dengan berita tentang tertangkapnya seorang artis berinisial VA dan seorang model berinisial AS yang diduga sedang 'melayani' tamu mereka di Surabaya, Jawa Timur. Dan ini semakin memperpanjang daftar selebriti di Indonesia yang disinyalir terjun ke dunia prostitusi online (www.bbc.com).

Praktik prostitusi di Indonesia kerap kali masih dianggap sebagai praktik kejahatan jalanan biasa (street crime) sehingga perilaku haram ini jika dilakukan selama tidak menggangu orang lain atau atas dasar suka sama suka maka sanksi tidak bisa ditetapkan. Terlebih jika ada keuntungan dan manfaat yang bisa didapatkan maka tempat-tempat bisnis pelacuran semacam ini pun dilegalkan agar prostitusi yang bukan pada tempatnya dapat dicegah.

Miris saat melihat prostitusi online terus melejit di negeri ini seolah tak pernah berhenti. Dan bukan rahasia umum lagi bahwa prostitusi online di Indonesia terus menjamur, mencari mangsa tak mengenal siapa saja, dan yang paling banyak terjerumus ke dalam perzinahan semacam ini adalah para artis ibukota, yang namanya sedang masyhur di negeri ini. Ini menunjukkan bahwa prostitusi online bukanlah hal yang tabu lagi mengingat banyak selebriti yang terlibat di dalamnya. Dan bisa jadi banyak juga orang yang bukan dari kalangan publik figur juga terjerumus ke dalam lembah menjijikkan ini.

Pasalnya, peristiwa yang namanya saja tidak mau kita dengar itu seolah menjadi virus yang sedang nge-trend yang sebenarnya sangat berbahaya dan bisa merusak generasi bangsa ini. Terlebih karena banyaknya media, baik media cetak maupun media online tidak henti-hentinya memberitakan isu ini. Padahal media mempunyai peran penting dalam membentuk opini masyarakat. Namun hal itu tidak mungkin ada di dalam sistem demokrasi yang sangat menjamin paham kebebasan sehingga siapapun dapat dengan bebasnya berpendapat dan berperilaku.

Kebebasan inilah sumber terjadinya tindakan  kriminal tersebut. Terlebih karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelaku yang akan membuat jera, bukan hanya untuk si pelaku tapi juga untuk semua orang. Serta tidak adanya peran agama dalam kehidupan. Agama hanya mengatur ibadah spiritual saja, sedangkan dalam hal kehidupan bermasyarakat agama tidak mengatur.

Sehingga manusia bisa melakukan hal apa saja yang diinginkannya walaupun hal itu bertentangan dengan ajaran agama. Jelas ini merupakan sesuatu hal yang salah karena Islam adalah agama ruhiyah dan agama siyasiyah, yang bukan hanya mengatur urusan ibadah tapi juga mengatur urusan muamalah.

Dalam Islam, prostitusi merupakan salah satu bentuk perzinahan. Islam memandang bahwa setiap hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan maka haram dan disebut zina. Dan bagi pelakunya maka Islam memberi sanksi tegas yakni hukuman cambuk 100 kali untuk yang belum menikah dan rajam untuk yang sudah menikah.

Dan sanksi ini akan membuat jera semua orang, jangankan untuk berzina mendekat saja tidak berani. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik dari pada mengobati. Dan praktik prostitusi online semacam ini pun tidak akan pernah terjadi.

Namun hal itu tidak pernah bisa kita dapatkan dalam sistem demokrasi ini. Demokrasi sang pengagung kebebasan tentu tidak akan serius menangani dan menyelesaikan serta memberi solusi tuntas terkait masalah kemaksiatan termasuk prostitusi online ini. Malah yang terjadi sebaliknya, demokrasi terus menjamin kemaksiatan atas nama kebebasan agar tetap subur di tengah-tengah masyarakat.

Bahkan negeri ini tidak mengkategorikan perbuatan zina sebagai perbuatan kriminal. Negara hanya menganggap itu sebagai urusan privat dan negara tidak boleh campur tangan di dalamnya. Karena itu, tidak ada satu pun orang, termasuk aparat hukum, boleh melarangnya, apalagi menghukum pelakunya.

Dengan demikian, apakah kita masih berharap bahwa demokrasi akan menghilangkan kemaksiatan sampai ke akar-akarnya ? Tentu tidak. Karena hanya Islamlah satu-satunya yang bisa memberi solusi tuntas dengan memberi sanksi tegas kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Dan Islam jugalah yang dapat memecahkan semua problematika yang terjadi di kehidupan ini, baik itu masalah yang terkait individu maupun masalah yang terkait masyarakat. Yakni dengan menerapkan Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah 'ala minhajjin nubuwwah. Saat itu pula Islam benar-benar akan menjadi rahmat bagi seluruh alam.[MO/sr]

Posting Komentar