Oleh: Asma Abdallah 
(Penggiat Literasi Muslimah)

Mediaoposisi.com- Mantan Komisaris PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Muhammad Said Didu buka suara terkait pemberhentian dirinya dari jabatan komisaris pada perusahaan BUMN itu. "Hari ini saya merasa terhormat karena 1) dilakukan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PTBA dengan agenda tunggal memberhentikan saya 2) alasan pemberhentian saya karena dianggap tidak sejalan dengan pemilik saham Dwi Warna (Menteri BUMN)," tulisnya.

Pada malam sebelum penyelenggaraan RUPSLB PTBA, Said memberikan kuliah lewat Twitter (kultwit) terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Ada 100 kultwit Said Didu yang mengkritisi keputusan pemerintah membeli saham PTFI. Dalam kultwitnya Said Didu menuliskan bahwa pembelian saham ini adalah hal yang biasa. Dia menyebutkan pengendali Freeport pun masih dipegang oleh Freeport McMoran.

Hal ini tampak dari susunan komisaris utama dan direktur utama yang diangkat dari pihak Freeport McMoran, padahal pemegang saham minoritas. Selain itu ia juga menyebutkan Freeport McMoran bisa menghindar dari sanksi lingkungan terkait dengan pengelolaan limbah.

Seperti yang disampaikan Mantan Presiden SBY, apa yang disampaikan Said Didu adalah hal yang informatif, utuh dan mendidik, fair & balanced. Kritiknya juga menyiratkan bahwa divestasi Freeport ini secara ekonomi justru merugikan rakyat dan menguntungkan asing.

Terkait dengan pemecatannya Said Didu juga menyampaikan bahwa alasannya sangat jelas, bukan karena kinerja tapi karena tidak sejalan dengan Menteri. Artinya "jika mau jadi pejabat BUMN sekarang harus siap jadi penjilat? Saya tidak punya bakat jadi penjilat," tulis Said Didu (CNNIndonesia.com, 28/12/18). Ia pun menyampaikan bahwa BUMN adalah Badan usaha milik negara bukan milik penguasa. Sebuah pernyataan yang membuka mata, bahwa rezim saat ini adalah rezim anti kritik.

Dalam menghadapi kritik, sistem politik demokrasi sekuler yang diemban rezim saat ini memiliki antibodi sendiri. Penguasa yang notabene dipilih langsung oleh rakyat, ternyata akan berdiri melindungi para kapitalis (pemilik modal). Mengkritisi rezim berarti siap dengan resiko tinggi yaitu pemberhentian sebagai pejabat atau yg lainnya. Siapa yang lantang dalam kritik, dia yang akan ditendang. Beginilah potret rezim anti kritik. Adapun penjilat tentu akan diapresiasi dengan segala kemudahan akses dalam jabatan dan bisnis.

Dalam hal ekonomi, kita tidak bisa berharap lagi dengan sistem ekonomi kapitalis liberal yang penuh jebakan saat ini. Divestasi Freeport adalah contoh nyata bahwa kekayaan alam tersandra ditangan asing. Terbukti, sebagai negeri pemilik kekayaan alam, Indonesia harus membayar mahal untuk mengambil hanya 51,2% saham Freeport dan itupun melalui proses negosiasi yang panjang. Inilah bukti penerapan sistem ekonomi kapitalis, keserakahan perusahan-perusahaan asing yang menguasai sektor sumber daya alam menjadikan negara tidak memiliki kekuatan untuk mengambil kekayaan bumi pertiwi yang seharusnya menjadi hak seluruh rakyat.

Sudah saatnya bangsa ini dan umat islam kembali kepada sistem islam, baik politik maupun ekonomi dan aspek lainnya. Sistem  ekonomi islam dibawah naungan khilafah islamiyah sudah terbukti mampu menyejahterakan rakyatnya dan terbebas dari segala bentuk penjajahan.

Sistem ekonomi islam, mengatur jenis-jenis kepemilikan yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dalam islam barang tambang merupakan jenis kepemilikan umum. Kepemilikan umum merupakan harta kekayaan yang berhak dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi, oleh karena itu yang berhak mengelolanya adalah negara.

Hal ini didasarkan penggalian dari hadits:

المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلإ والنار

Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam 3 hal: air, padang gembalaan, dan api (energi)” (HR. Ahmad)

Maka haram hukumnya bila sumber daya alam seperti: air, apa-apa yang terdapat di tanah, juga bahan-bahan energi (seperti geothermal dan minyak) dikelola oleh swasta apalagi pihak dari negara asing. Oleh karena itu, barang tambang seperti eksplorasi emas di Freeport pengelolaannya harus dilakukan oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Demikian halnya dengan politik pengurusan umat. Khalifah Umar bin Khatab ra. pernah menerima  kritik dari seorang wanita terkait penetapan  besaran mahar. Beliau menilik kembali keputusannya dan kemudian meralatnya. Begitulah konsep pemerintahan dalam islam. Masyarakat memiliki hak untuk mengingatkan penguasa/pemimpin agar kembali kepada hukum Allah.

Begitulah indahnya sistem islam jika diterapkan, baik penguasa, masyarakat dan individu didalamnya akan senantiasa bertindak dan kembali kepada syariat islam. Pengaturan ekonomi islam niscaya menghasilkan kesejahteraan dan keberkahan bagi seluruh penduduk negeri.

Benarlah Firman Allah Swt.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami melimpahkan pada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Al-A’Raf:96).[MO/sr]

Posting Komentar