Oleh: Tri Setiawati, S.Si
(Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi)

Mediaoposisi.com- Sepanjang tahun 2018, isu stratejik nasional diwarnai berbagai peristiwa baik yang berdimensi sosial, ekonomi maupun politik, yang mana perlu menjadi perhatian dalam mengefektifkan kesinambungan pembangunan (Makassar.terkini.id/24/12/2018).

Kini, negara harus dipastikan bahwa isu menonjol seperti bencana alam, pemanfaatan sumber daya alam, dan stabilisasi politik penting untuk menjadi bahan “assessment”, sekaligus untuk menentukan opsi-opsi kebijakan akan datang yang bernilai tinggi bagi perbaikan kesejahteraan, keadilan dan keamanan nasional.

Dalam dimensi sosial, tantangan terbesar yang dihadapi selama 2018 adalah banyaknya bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami yang merenggut nyawa ribuan orang. Tahun ini seperti  jadi tahun penuh duka bagi bangsa Indonesia mengingat banyaknya bencana massif mencakup kecelakaan transportasi udara dan laut yang menjadi catatan kelam sekaligus peristiwa yang sangat mematikan.

Pada 5 Agustus, gempa berkekuatan 6,9 menghantam Pulau Lombok. Gempa ini didahului dengan gempa berkekuatan 6,4 pada akhir Juli wilayah ini juga terus dilanda sejumlah gempa susulan. Gempa bumi di Lombok telah menelan 468 korban jiwa.

Selanjutnya, gempa bumi berkekuatan 7,7 dan tsunami setinggi 1,5-3 meter di Donggala, Palu yang membawa kehancuran pada akhir September. Bencana ini meratakan seluruh kota dan membuat lebih dari 330 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Menjelang tutup tahun, kembali lagi terjadi rob-tsunami pada 22 Desember. Jumlah korban tsunami yang menerjang daerah Banten dan Lampung sebanyak 222 meninggal dunia, 843 luka, dan 28 orang hilang (BNPB, 23/12). Akibat tsunami tersebut, sebanyak 558 unit rumah rusak, 9 hotel rusak berat, 60 warung kuliner, dan 350 perahu rusak.

Dari bencana yang mematikan itu, tentu memang tak bisa terelakkan. Upaya manusia hanya bisa menghindar dengan menjaga kelestarian alam dan mengembangkan teknologi untuk mengantisipasi apabila bencana akan terjadi lagi. Namun, bencana alam ini menjadi ancaman “nyata” yang bisa diantisipasi dengan baik sehingga tak menelan banyak korban jiwa.

Salah satu opsi kebijakan pengendalian bencana dan upaya penting yang dapat diambil adalah mengefektifkan sistem peringatan dini, mengembangkan infrastruktur anti gempa, dan membudayakan langkah-langkah antisipatif, mitigasi, menyiapsiagakan sumber daya, menanggapi kedaruratan, kesehatan, memulihkan dan membangun kembali (rekonstruksi).

Namun dalam mewujudkan semua program ini masalah anggaran menjadi bagian yang tak terpisahkan dan selama ini masih menjadi kendala.

Beberapa tahun terakhir, anggaran penanganan bencana mengalami penurunan yang sebelumnya 2017 pernah mencapai Rp 2 triliun, tetapi tahun ini hanya sebesar Rp 700 miliar.

Dengan anggaran yang semakin kecil berakibat pada kemampuan mitigasi bencana yang kian menurun. Sementara, bencana itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dan penanganannya harus dijadikan prioritas. Meski bencana alam itu tak bisa diprediksi, namun harus ada persiapan mitigasi, dan dalam persiapan maupun penanganan, dibutuhkan anggaran yang mencukupi.

Selain itu tenaga kerja asing, penanganan bencana, divestasi Freeport hingga masalah pertahanan dan keamanan terkait kelompok kriminal bersenjata (KKB), dan menguatnya Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) juga patut diperdebatkan eksistensinya, mengapa  mereka masih tetap aktif hingga saat ini.

Refleksi tahun 2018 adalah tahun kesedihan bagi umat Islam. Kezdaliman demi kedzaliman, kedurhakaan demi kedurhakaan terjadi dengan nyata hingga mengundang berbagai peringatan dari Allah swt.

Di tahun 2019 selayaknya umat fokus dan lebih giat berjuang mewujudkan perubahan hakiki. Yakni dengan mengajak umat mencampakkan sistem sekuler demokrasi dan menerapkan hukum Allah dalam naungan khilafah yang dijamin akan mengundang kebaikan dan keberkahan.[MO/sr]

Posting Komentar