Oleh: Mochamad Efendi

Mediaoposisi.com-Dulu waktu penulis, masih sekolah dasar, nilai jelek di raport ditulis dengan tinta merah. Jika kita mendapatkan nilai dibawah enam, nilai di raport ditulis merah menandakan perlu diperhatikan dan diperbaiki dengan belajar lebih keras sehingga di semester berikutnya nilai merah itu tidak ditemukan lagi. 

Nilai raport benar-benar kita tunggu agar tahu hasil prestasi belajar selama satu semester. Raport merah seorang pelajar, akan memberikan dampak buruk pada dirinya sendiri. Dia mungkin akan dimarahi oleh orang tuanya dan disuruh belajar lebih giat. Main dan nonton TV dikurangi atau bisa jadi uang jajan juga berkurang. Raport merah dari peserta didik akan berdampak pada dirinya sendiri, namun raport merah pemimpin sebuah negara akan berdampak lebih luas pada rakyatnya.

 Raport merah pak Jokowi mencakup beberapa hal dan apabila diabaikan akan berdampak tidak hanya pada pak Jokowi dan temannya tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Raport merah pak Jokowi perlu diperhatikan dan kemudian diperbaiki jika masih ingin memimpin negeri ini. Ada beberapa catatan buruk yang menjadi penyebab merahnya raport Pak Jokowi.

Pertama, pak Jokowi anti kritik dan otoriter. Banyak ulama'  dipersekusi dan dikriminalkan karena mangkritik pak Jokowi. Habib Riziq, Habib Bahar bin Smith, ustadz Abdul Somad, gus Nur adalah sederet ulama kritis yang dapat perlakuan kurang manis di regime Jokowi.

Mulai dari ancaman, persekusi sampai usaha mengkriminalkan mereka dilakukan agar umat takut berkata jelek tentang dia dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaannya. Itulah pemimpin otoriter, menggunakan hukum untuk menakuti rakyatnya.

Padahal mereka adalah ulama' kritis, berani dan lurus. Namun, para pendukung penjilat yang selalu memujinya membuat dia jadi bersikap otoriter. Dia menggunakan hukum sebagai alat menggebuk musuhnya dan melindungi kawannya, pendukungnya.

Kedua, pak Jokowi cenderung anti Islam tapi dekat dengan kepentingan asing-aseng. Kita ingat saat terjadi penistaan surat al-maidah oleh Ahok, pemerintah jokowi terkesan acuh dan tidak perduli dan bahkan terkesan melindungi pelakunya, sehingga memicu umat Islam untuk bersatu dalam aksi 212.

Dan saat terjadi aksi pembakaran bendera tauhid oleh oknum banser, pemerintah Jokowi terkesan melindungi pelaku pembakaran sehingga mendorong umat untuk bersatu lagi dalam reuni 212 untuk melindungi  bendera tauhid dari para penista agama.

Saat umat Islam marah dan merasa sakit karena penyiksaan yang tidak manusiawi terhadap Muslim Uighur oleh pemerintahan China, Jokowi malah terlihat mesra dengan china. Ini membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi tidak perhatian dengan Islam.

Ketiga, pemerintah Jokowi tidak adil dalam suprimasi hukum. Hukum tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Saat kasus hukum mengenai musuh, maka kasusnya ditangani dengan serius dan hukuman lebih berat jika dibandingkan kasus hukum yang mengenai kawan pendukungnya. Banyak ulama' yang dianggap menghina presiden kasus hukumnya diproses dengan cepat dan hukumannya berat.

Sebaliknya, kasus hukum yang menjerat kawannya yang sudah menistakan agama kasusnya dibiarkan mengambang tanpa penyelesaian yang jelas. Kalaupun diproses secara hukum, hukumannya tidak memenuhi unsur keadilan, terlalu ringan.

Keempat, kebohongan dalam pencitraan pak Jokowi telah memicu penyebaran hoaks yang massive di tengah masyarakat dan tidak terkendali. Banyak kesan yang dibangun dalam pencitraan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya.

Sebagai contoh, wajah lugu dan sikap merakyat yang dibangun di pencitraan, ternyata bertentangan dengan fakta. Terlihat pada saat awal dia memimpin, banyak kebijakan yang menyengsarakan rakyat diambil meskipun rakyat hidup susah dan semakin susah dengan kenaikan harga BBM. Namun, menjelang pilpres tiba-tiba BBM turun.

Ternyata itu hanya pencitraan untuk mengambil hati rakyat. Harga BBM turun hanya 200 rupiah. Itupun hanya untuk produk non subsidi disaat harga minyak dunia turun. Kebohongan dalam pencitraan telah ditiru banyak orang sehingga bermunculan hoaks di mensos yang meresahkan masyarakat 

Dari empat hal pada raport merahnya, dia tidak layak untuk naik kelas untuk maju dan memimpin lagi negeri ini. Walaupun kita tahu bahwa rivalnya belum tentu mampu memimpin negeri ini dengan baik.

Selama seorang pemimpin berfikir sekuler dengan meninggalkan syariat Islam sebagi solusi terbaik untuk masalah kehidupan, dia tidak mungkin bisa memimpin dengan baik . Jika pemimpin negeri ini tidak ingin mendapatkan raport merah dia harus memimpin dengan al-Qur'an dan as-Shunah.[MO/sr]







Posting Komentar