Oleh: Nida Husnia Ramadhani

Mediaoposisi.com- Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu dan batu jadi tanaman”. Jangan tanya berapa ribu ton panen di ladang petani. Jangan tanya seberapa subur tanah yang bisa ditanami bibit tumbuhan. Jangan tanya seberapa tekun para petani menggarap ladangnya.

Negeri  agraris ini terus menerus membunuh buminya sendiri. Jeritan parau para petani dianggap angin lalu, sedang pemerintah malah membuka keran  impor sederas-derasnya. Dengan alasan tingginya kebutuhan konsumsi para pengusaha ternak, pemerintah mengambil langkah impor jagung sebesar 100 ribu ton dan akan ditambah 30 ribu ton untuk Maret 2019 mendatang. (tirto.id)

Jagung saja tak cukup, ekonom dan politikus Indonesia Faisal Basri mengkritik kebiasaan impor pemerintah RI dalam cuitan twitternya. Faisal Basri mengatakan Indonesia berada di rangking 1 dengan impor 4,45 juta metrik gula selama 2017/2018 bahkan melebihi impor gula China dan AS. (cnbcindonesia.com)

Disisi lain pada November 2018 lalu, panen jagung mengalami surplus sebesar 12, 9 juta ton dan diprediksi surplus 6 juta ton pada 2019. Hal serupa juga menimpa surplus gula pada Juli 2018 sebesar 2,4 juta ton. (katadata.co.id)

Ketimpangan produksi dan impor ini terus menerus terjadi. Seolah kita adalah negri yang amat kaya dan tanahnya tak subur untuk ditanami, padahal dengan tanggungan hutang luar negri sampai pada akhir September 2018 terhitung 5.371 trilyun pemerintah justru menghambur-hamburkan uang dalam impor bahan pangan ini.

Apalagi predikat negri agraris dan heaven earth telah disandang Indonesia, namun  negri Garuda yang mempunyai luas lahan 8,19 juta hektare pada 2016 terus mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan menjadi 7,75 juta hektare di 2017 dan semakin turun menjadi 7,1 juta hektare pada 2018. Lagi-lagi  para penguasa mana peduli nasib rakyat, karena nyatanya impor ini tak kemudian mengangkat kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang terjadi justru memperlebar ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin.

Legalisasi impor memang sudah termaktub dalam undang-undang sejak tahun 1995 tentang kepabeanan, kini UU impor semakin diperkuat dengan adanya revisi salah satunya UU impor jagung yang direvisi pada tahun 2018. Jagung bisa diimpor untuk kebutuhan pangan, pakan, dan baku industri.

Bila kita mau berpikir, sederhana saja. Impor selalu dilakukan terhadap bahan pangan dasar seperti padi, jagung, gula, dll lalu akibat yang terjadi selanjutnya adalah surplus bahan pangan tersebut, parahnya pemerintah tetap ngotot dan bahkan menaikkan besaran impor, sedang para petani jelas mengalami kerugian besar-besaran. Jadi, kepada siapa sesungguhnya pemerintah berpihak?

Terlalu banyak alasan dan kebohongan yang diciptakan atas nama demokrasi. Dari, oleh dan untuk rakyat telah mati tidak berfungsi. Asas kebebasan yang menjadi tumpuan demokrasi meniscayakan segala bentuk amandemen perundang-undangan dengan menjadikan rakyat sebagai tameng dan hujjah kuatnya.

Menduduki kursi parlemen demi mensejahterahkan rakyat hanya omomg kosong. Terlalu banyak jajaran wakil rakyat dan penguasa yang diam seribu bahasa saat rakyat datang untuk menuntut haknya, tapi menghamba suara rakyat saat masa-masa pemilu tiba.

Tak ada lagi cerita kail dan jala cukup menghidupimu, karena bertahan dalam demokrasi seperti mengharap oase digurun pasir. Indonesia juga tak lagi hijau, karena hijaunya telah banyak dieksploitasi oleh tangan-tangan rakus elit. Benarkah kita selalu terjebak oleh buaian janji-janji setiap kampanye? Dan terus terjebak oleh visi-misi capres cawapres setiap periode berganti?[MO/sr]

Posting Komentar