Oleh : Rizkya Amaroddini
(Mahasiswi STEI Hamfara)

Mediaoposisi.com-  Tak di pungkiri berita prostitusi menjadi hal yang mencuat baru-baru ini. Pasca
kemunculan publik figur berinisial VA dan AS terkait prostitusi online, kini polisi pun berhasil mengungkap prostitusi online lainnya.

Polda Jatim menemukan dugaan terkait keterlibatan artis dan model lain, rinciannya 45 artis dan 100 model. Jumlah tersebut di temukan setelah tim penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim terus menjalankan penyelidikan terdadap 2 tersangka mucikari.

"Tadi malam tim penyidik sudah melakukan pengembangan, bukan hanya dua, ada 45 semuanya artis" kata Luki Hermawan ditemui di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin (7/1). Kasus jaringan prostitusi daring bukan hal yang pertama terjadi di kalangan artis. Pundi-pundi harta mereka kumpulkan tidak sekedar dari profesi artis saja, tetapi prostitusi dan narkoba menjadi hal yang biasa.

Gaya hidup yang glamor dan hedon harus nampak dalam kehidupan mereka, sekalipun cara yang di tempuh itu haram. Profesi artis menuntut mereka harus tampil menarik nan glamor agar sering mendapatkan job kontrak sinetron, iklan, maupun model.

"Materinya juga harus (kelas) atas" ujar antropolog Universitas Padjadjaran, Budi Rajab, kepada CNNIndonesia.com Selasa (8/1). Faktor sosial pun menjadi penentu yakni pergaulan antar relasi para artis sehingga menimbulkan sebuah ajakan atau ikut-ikutan dalam menambah penghasilan.

"Artis yang lain begitu juga, saya ikutan begitu juga enggak apa" ujar Budi mencontohkan. Pola pikir semacam inilah yang pada akhirnya membentuk jaringan prostitusi di kalangan artis. Sebab, bagaimana pun, dalam kacamata sosial, dunia prostitusi akan selalu berkaitan dengan jaringan sosial. "Relasinya akan selalu berjejaring" kata Budi.

Apa yang menjadi sebab sehingga kejadian seperti itu terus berulang ? Padahal sanksi pun telah di berikan, tetapi kenapa tidak ada yang jera ? Bisnis prostitusi dan narkoba seolah menjadi opsi utama dalam memperbanyak pundi-pundi rupiah. Mengapa pemerintah hanya merazia dari jaringan prostitusi daring ? Sekalipun merazia tempat hiburan hanya di bulan Ramadhan.

Padahal kita ketahui penutupan Dolly pun tidak serta merta bubar, melainkan para PSK menyebar di berbagai daerah, salah satunya adalah Kota Mojokerto. Tempat eksodus bagi para PSK adalah di lingkungan Balong Cangkring (BC) Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

Pemerintah pun bungkam dan tidak mengatasi problem dari akarnya, justru hanya berkecimbung di cabang saja. Bagaimana nasib peradaban ke depan, jika para generasi di cekoki berbagai kehidupan yang hedon. Mereka hanya mengejar popularitas dan harta, berbagai cara pun mereka lakukan sekalipun jati dirinya sirna.

Seharusnya para pemuda menjadi tonggak majunya peradaban, ironisnya di era millennial pemuda justru menghancurkan peradaban. Indonesia menjadi salah satu negara yang melegalkan seks bebas,
pasalnya penyediaan lokalisasi kerap menjadi solusi agar para PSK tidak terikat dengan mucikari dan di pandang menjadi langkah terbaik di bandingkan praktek prostitusi yang menjamur tidak di ketahui oleh pemerintah.

Pandangan untuk mengadakan lokalisasi hanya menunjukkan cara berfikir yang pragmatis , komromis dan sekuler. Berbanding terbalik dengan aturan Islam dalam mengatasi problem tersebut, pasalnya apa yang mereka kerjakan guna mengentaskan problem ekonomi. Dalam pandangan Islam
mengatasi problem prostitusi dengan 5 hal :

1. Penegakkan hukum dan saksi tegas kepada semua pelaku prostitusi, mucikari, germo
serta pemakai jasa PSK.

2. Penyediaan lapangan pekerjaan sebagai solusi dari problem ekonomi. Negara harus
memberikan jaminan hidup bagi setiap masyarakat terutama bagi kaum laki-laki
sebagai penafkah utama bagi keluarga.

3. Pendidikan yang bermutu dan bebas biaya, khususnya dalam meningkatkan
ketaqwaan selain dari pada kepandaian dan keahlian seseorang yang dapat bekerja
dan berkarya dengan baik dan halal.

4. Peningkatan dari Sosial yakni dalam pembinaan guna membentuk keluarga harmonis,
hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah.

5. Penyelesaian prostitusi membutuhkan penerapan yang sesuai syari’at. Harus ada
penegasan di dalam UU dalam mengatur keharaman bisnis apapun terkait pelacuran.
Tidak akan di biarkan bisnis berjalan dengan dasar permintaan atau penawaran tanpa
pijakan sesuai hukum Syara’. [MO/ra]

Posting Komentar