Oleh : Vega Rahmatika Fahra 
(KORDA Muslimah KARIM Padang)

Mediaoposisi.com-Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengungkap jumlah kalangan artis yang terlibat jaringan prostitusi online terselubung ternyata bukan hanya artis VA (27 tahun) dan model dewasa AS (25 tahun).

Jumlahnya puluhan orang bintang film dan 100 model dengan tarif bervariasi, antara Rp 25 juta hingga Rp 300 juta sekali melayani pengguna. (BangkaPos.com )

Di Surabaya Anak SMP Yang seharusnya duduk manis belajar di sekolah terciduk di sebuah hotel sedang melayani lelaki hidung belang, bahkan sampai 2 lelaki (threesome). Mereka yang seharusnya masih merancang asa menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat, malah menjadi pelaku prostitusi. (m.merdeka.com 27/3/18).

Miris! para pelaku prostitusi nyatanya bukan lah orang-orang yang selama ini distigmakan rendahan, melainkan  orang-orang entertaiment yang menjadi idola masyarakat, banyak juga yang menjadi pelakunya adalah para intelek seperti pelajar mahasiswi dan pekerja kantoran.

Yang lebih parah, mereka bukanlah korban yang tak sengaja terseret dalam kubangan lumpur hitam prostitusi, melainkan dengan kerelaan hati menyerahkan tubuhnya hanya demi setumpuk uang yang bernilai untuk memenuhi kehidupan atau hanya sekedar menampakkan kemewahan di publik.
Kemajuan teknologi di era milenial semakin berkembang pesat. Mudahnya jaringan internet memberikan peluang besar terhadap pengguna termasuk kalangan anak-anak dan remaja untuk mengakses ponografi dan mudahnya membuat situs online prostitusi.

Kenapa prostitusi di Indonesia terus terjadi?
Di Indonesia, pelacuran tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan,  kecuali mucikari. Karena itu, setiap muncul kasus pelacuran di media yang dilakukan orang-orang beken, para PSK(Pekerja Seks Komersial)nya dan pengguna atau pemakai PSK atau konsumen pelacuran tidak dapat dikenanakan hukuman.
Alasannya :

(1) pelacuran tanpa paksaan tidak merupakan perbuatan pidana di Indonesia.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai produk pemerintahan Hindia Belanda yang menjajah Indonesia, tidak menentukan perbuatan pelacuran yang dilakukan dengan kerelaan sebagai perbuatan pidana (asas legalitas).

Demikian pula dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak melarang pelacuran yang dilakukan dengan kerelaan sebagai perbuatan pidana. Bahkan dalam Pasal 11 huruf g RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pun merumuskan pelacuran tanpa pemaksaan bukan perbuatan pidana.

(2) Para pengguna atau pemakai PSK atau konsumen pelacuran tidak ditentukan sebagai pembuat pidana pelacuran.
Karena itu, para pengguna atau pemakai pelacur dapat leluasa melakukan dan menggunakan pelacuran sebagai rekreasi seksual, karena ia sebagai konsumen pelacuran.

Demikian pula dalam UU PKDRT, UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 5 huruf c juncto Padal 8 hurud b, tidak menentukan pengguna atau pemakai kekerasan seksual untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai pembuat pidana kekeraan seksual.

(3) KUHP Pasal 296 hanya menentukan hukuman bagi mucikari yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain (pelacuran), dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Pantaslah jika prostitusi semakin berkembang di negri ini karena hukum yang di terapkan pada pelaku prostitusi tidak membuat jera para pelaku, bahkan semakin banyak jumlahnya.

Bagaimana Islam memandang prostitusi??
Dalam hukum Islam, tepatnya dalam surah an-Nur ayat 33 ditentukan larangan perdagangan orang untuk dilacurkan atau perdagangan pelacuran, dan dalam surah an-Nur ayat 2 ditentukan hukuman cambuk 100 kali  bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan yang terbukti melakukan zina.
Dalam hadis Rasulullah ﷺ ditentukan hukuman rajam bagi pezina laki-laki dan pezina  perempuan yang pernah menikah atau pezina yang sedang terikat dalam perkawinan ( muhshan dan muhshanah).

Karena itu, menurut hukum Islam, pelacuran adalah perzinaan. Karena itu, bagi pelaku pelacuran, baik pelacurnya maupun pemakai pelacur, jika tebukti, dikenakan hukuman atau hadd zina.
Akan tetapi bagi perempuan korban pelacuran, yaitu perempuan yang dipaksa melakukan pelacuran, maka ia tidak dikenakan hukuman atau hadd zina. Namun ia dikategorikan sebagai korban pemaksaan pelacuran.

Dengan demikian, terhadap korban pelacuran yang dipaksakan terhadap dirinya, berdasarkan ta’zir, ia dapat memperoleh ganti kerugian (restitusi). Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak anak gadis lugu yang membutuhkan pekerjaan, mereka ditipu akan diberikan pekerjaan halal di kota, ternyata ia jadi korban pelacuran yang dipaksakan oleh mucukari.
Islam memiliki seperangkat aturan dan norma yang menjadi solusi tuntas untuk memberantas pornografi dan pornoaksi. Dan hal ini dilakukan oleh negara yang memiliki peran vital.

Islam memiliki konsep tentang batasan aurat laki-laki dan perempuan. Islam mewajibkan kepada perempuan untuk menutup aurat seperti dalam surat Al-Ahzab : 59
Islam melarang beberapa tindak yang berkaitan dengan tata pergaulan pria dan wanita.
Diantaranya Islam melarang tabarruj (berhias berlebihan di ruang publik), berciuman, berpelukan, bercampur baur antara pria dan wanita, berkhalwat dengan wanita bukan mahram, dan segala perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perzinaan. Sebagaimana firman Allah SWT :

dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra' : 32)

Islampun melarang penyebaran pornografi dan pornoaksi ditengah masyarakat dengan cara mengawasi secara ketat media-media yang ada untuk tidak memproduksi segala bentuk yang berbau pornografi. Secara ekonomi adanya larangan bagi warga negara untuk mencari rezki yang diharamkan oleh syariat Islam seperti menjadi aktor video porno, menjadi penjual, dan sebagainya.

Peran yang lebih penting adalah bagaimana negara membina dan mendidik ketaqwaan masyarakat sehingga memiliki visi dan misi tujuan kehidupan ini adalah mencari Ridho Allah SWT. Ketika sesuatu dilarang dalam agama maka dengan kesadaran masyarakat akan meninggalkannya. Sehingga masalah pornografi merupakan salah satu kemudharatan dan dosa yang harus dijauhi. Hanya hukum Islam yang mampu untuk memberantas tuntas prostitusi sampai ke akar-akarnya.[MO/sr]

Posting Komentar