Oleh: Umi Nafilah, S.Pd

Mediaoposisi.com-Beberapa waktu lalu dihebohkan dengan ditemukannya kasus prostitusi online, Dari kasus tersebut setelah dirunut, Direktur Kriminal Khusus Polda Jatim Kombes Pol. Ahmad Yusep Gunawan mengungkapkan, kedua tersangka biasa mempromosikan artis dan selebgram melalui akun instagram-nya, terkait jasa layanan prostitusi, Yusep pun menduga, banyak artis dan selebgram yang terlibat dalam prostitusi online tersebut.(6/1/2019, News)

Dalam hal ini, yang disalahkan adalah sang muncikarinya saja, bukan kedua pelaku kemaksiatannya. Kenapa demikian? Karena di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo Pasal 506 KUHP.

Pasal 296 berbunyi:
Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Sementara Pasal 506 berbunyi:
Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dan pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pada umumnya adanya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut, namun apakah hukum saat ini dikatakan adil?

Nyatanya hukum di Indonesia tidak membuat sang pelaku jera, “pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” adalah pidana yang sangat tidak adil dan sangat tidak membuat jera bagi pelakunya. Nyatanya hukum yang dimiliki tidak tegas, bahkan tidak membuat pelakunya jera, sehingga wajar jika merebaknya prostitusi online bahkan prostitusi offline menjamur di negeri ini.

Lantas kenapa pelaku kemaksiatan dalam kasus ini maupun menjamurnya berbagai kemaksiatan merajalela bebas tanpa ada hukum yang menjerat? Itu semua dikarenakan Indonesia dengan demokrasinya pengagung kebebasan, tidak serius dalam menyelesaikan kemaksiatan termasuk perkara prostitusi online.

Dalam hal ini pemerintah seolah membiarkan subur selama masih ada yang menikmati sekalipun memunculkan rusaknya moral secara massif, malah pemerintah seolah memberi jalan untuk memunculkan rusaknya moral lainnya, misal dengan adanya pelegalan khamr/minuman keras yang merupakan bagian dari kemaksiatan, atau sempat muncul wacana sertifikasi bagi para PSK dengan pembangunan lokasi prostitusi resmi oleh mantan gubernur DKI Jakarta dan lain-lain.

Apakah kita masih berharap dengan demokrasi pengagung kebebasan? Masihkah ingin sistem yang malah merusak moral generasi bangsa dipertahankan? Utopis jika kita ingin menghilangkan kemaksiatan namun berharap kepada demokrasi yang mengusung kebebasan, sampai kapanpun demokrasi tidak akan pernah membawa angin segar bahkan tidak akan pernah memberi solusi paripurna dalam segala aspek di negeri ini.

Lantas bagaimana caranya untuk menanggulangi menjamurnya kemaksiatan di negeri ini? Sebenarnya tidak perlu jauh-jauh, kita sebagai kaum muslimin memiliki solusi paripurna yang umat tidak banyak tahu. Islam yang tidak sekedar agama, namun sebagai ideologi yang memiliki pengaturan luar biasa dan tegas yang mampu mensejahterakan penggunanya. Solusi tuntas dalam menghilangkan kemaksiatan di dalam Islam yaitu dengan penerapan sanksi yang tegas (hukum hudud).

Di dalam Islam seseorang yang berzina belum menikah, maka sanksinya ialah dia didera (dicambuk) sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun,  dalil tersebut seperti dalam QS. An-Nur ayat 2, Allah berfirman:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Sedangkan bagi seseorang yang sudah menikah melakukan zina, maka sanksinya ialah dihukum dera dan rajam. Hal ini juga disebutkan dalam banyak hadist antara lain, Rosulullah bersabda:

Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada merekam yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam.”

Kejam! Mungkin bagi yang baru mengetahui tentang sanksi di dalam Islam akan menganggap kejam, bahkan berat bagi sang pelaku. Namun kita disini jangan memposisikan sebagai pelaku kemaksiatan tersebut, namun posisikanlah sebagai korban, bukankah itu adil bagi sang pelaku? Sebagai korban pasti akan merasa adil, terlindungi dan terayomi bukan?

Jika kita maknai, sanksi didalam Islam memiliki keistimewaan daripada sanksi selain hukum Islam, sanksi tersebut tegas bagi sang pelakunya dikarenakan tidak hanya sebagai jawabir (pencegah/jera), namun juga sebagai jawazir (penebus dosa).  Bukankah penerapan hukum Islam tersebut sebenarnya untuk kebaikan kita?

Lantas bagaimana caranya agar kita sebagai seorang muslim dapat menerapkan hukum Islam tersebut yang tidak hanya sebagai jawabir bagi pelaku dan yang melihatnya, namun sebagai jawazir bagi pelakunya? Tidak ada cara lain untuk menerapkan hukum Islam yang tegas tersebut kecuali dengan penerapan Islam secara Kaffah dalam bingkai Khilafah Minhajjin Nubuwwah. [MO/sr]


Posting Komentar