Oleh: Tety Kurniawati 
(Komunitas Penulis Bela Islam) 

Mediaoposisi.com- Seperti yang diduga banyak kalangan, pemecatan M. Said Didu dari posisi Komisaris PT Bukit Asam Tbk.(PTBA) karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Permintaan agar Said Didu dicopot disampaikan langsung oleh PT Inalum (Persero) yang merupakan pihak “pemborong” ke-51,2 persen saham PTFI senilai 3,85 miliar dolar AS itu. Usul PT Inalum disampaikan dalam sepucuk surat benomor 930/L-Dirut/XII/2018 yang ditujukan kepada Pimpinan RUPS Luar Biasa PT Bukit Asam Tbk. PT Inalum merupakan Pemegang Saham Mayoritas Seri B Dwi Warna dan memiliki hak untuk mengusurkan agenda RUPSLB. ( Rmol.com 28/12/18)

Kasus kritikan Said Didu terhadap kebijakan rezim terkait divestasi Freeport yang berujung pemecatan. Merupakan bukti rusaknya sistem demokrasi dan sistem ekonomi neoliberal. Kebebasan yang digaungkan demokrasi nyatanya hanyalah ilusi. Sebab kritikan rakyat terhadap penguasa tak lagi dihargai sebagai alarm pengingat diri. Tapi sebagai ketidaktaatan pada pimpinan yang mesti dijatuhi sangsi

Sementara itu sistem ekonomi neolib telah mensyaratkan rendahnya peran negara dalam mengelola perekonomian. Akibatnya kebijakan ekonomi akan sangat dipengaruhi para pemilik modal. Kala sebesar-besarnya keuntungan jadi tujuan hakiki. Wajar jika kritik terhadap kebijakan tidak pernah ditanggapi dengan evaluasi. Meski berpotensi merugikan rakyat sendiri. Juga hilangnya kekayaan negeri. Tolak kritikan dengan pemecatan pun jadi andalan. Upaya memastikan bahwa kedepan  tak lagi muncul suara sumbang.

Islam sangat menghargai upaya koreksi. Nasehat ataupun kritikan yang membangun sangatlah dianjurkan. Tak terkecuali kritikan rakyat terhadap penguasa. Hingga bisa dipastikan ada evaluasi atas perkara yang menuai koreksi. Perbaikan yang dianggap perlupun segera dijalani. Untuk memastikan tak ada kebijakan yang bertentangan dengan titah Ilahi.

Terkait hal tersebut, Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Daary radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Agama itu nasihat”. Kami pun bertanya, “Hak siapa (nasihat itu)?”. Beliau menjawab, “Nasihat itu adalah hak Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemerintah kaum muslimin dan rakyatnya (kaum muslimin)”. (HR. Muslim)

Rasulullah SAW secara khusus bahkan menunjukkan keutamaan atas aktivitas koreksi terhadap penguasa yang dzalim. Guna memberikan koreksi atas kesalahannya dan menyampaikan kebenaran kepadanya,  "Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang dzalim"  ( HR. Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, Al-Nasa'i, Al-Hakim)

Sementara Islam juga memandang haram menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada pihak asing maupun swasta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, " ,  " Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli : air, rumput, api"  ( HR Ibnu Majah)

Maka tak ada pilihan. Hanya Islamlah yang mampu memuliakan manusia dan membebaskannya dari penjajahan ekonomi. Dengan mengadopsi secara kaffah aturan Illahi dalam pengelolaan negeri. Mengambil kembali hak rakyat lewat pengambilalihan tambang dan SDA yang terkategori milik umum. Untuk kemudian dikelola negara guna sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Saat itulah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat mewujud nyata dibumi pertiwi. Wallahu a'lam bish showab.[MO/sr]


Posting Komentar