Oleh: Tri Wahyuningsih, S.Pi 
(Pegiat Literasi & Media)

Mediaoposisi.com- Masyarakat kembali dibuat ‘’kagum’’ dengan prestasi angka yang diraih oleh Negeri ini dalam bidang ekonomi, dilansir dari halaman liputan6.com dengan tagline “Sri Mulyani Apresiasi Penerimaan Negara Capai 100 persen” sebuah angka yang menakjubkan. Lebih lanjut, menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengapresiasi pencapaian Kementerian Keuangan dengan penerimaan Negara mencapai 100 persen atau sebesar Rp. 1.894,7 triliun. “Pada tahun ini pertama kalinya Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN perubahan dan tahun 2018 ditutup dengan penerimaan Negara sebesar 100 persen, belanja Negara mencapai 97 persen dan defisit atau primary balance di bawah 2 persen sejak 2012,’’ Ujar Sri Mulyani (31/12/2018).

Prestasi 100 persen penerimaan Negara yang dikatakan menteri keuangan lagi dan lagi hanya angka semata tanpa realita, bahkan dinilai oleh pengamat ekonomi angka tersebut semu. Dikutip dari detik.com “Keberhasilan menteri keuangan dalam merealisasikan penerimaan Negara di 2018 dianggap semu karena bukan murni dari kinerja pemerintah. Kata Analys ekonom Gede Sandra, tercapainya target 100 persen penerimaan Negara dan berkurangnya defisit ternyata bukan berasal dari perbaikan kinerja. Indicator kunci dari kinerja Menteri keuangan sebenarnya adalah rasio penerimaan pajak.” (Jakarta, 3/1/19).

Dan masih dikutip dari halaman yang sama, menurut Gede berdasarkan data Bank Dunia bahwa besaran tax ratio tahun 2018 sebesar 9,2 persen ini bukan saja yang terburuk selama 4 tahun pemerintahan Jokowi, melainkan juga terendah dalam 45 tahun terakhir perjalanan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, dia menilai keberhasilan pemerintah dalam mengamankan penerimaan Negara tahun 2018 adalah prestasi yang semu bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pemerintah kembali menjadikan prestasi angka sebagai alat kebohongan dan pembodohan terhadap rakyat. Realitanya ialah kesejahteraan rakyat terus menurun, garis kemiskinan kian meningkat tajam. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 ada 25,95 juta orang, angka ini terus bertambah atau mungkin bisa berkurang sebab meninggal dunia.

Prestasi Angka Upaya Menutupi Kerusakan Sistem Ekonomi Kapitalis
Setelah pengingkaran dari janji-janji yang tak ada realisasinya, kini pemerintah kembali menyakiti hati rakyat dengan pembodohan dari angka-angka yang tak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan hidup mereka, bahkan angka tersebut hanya semu belaka. Namun, inilah derita rakyat yang hidup dalam negeri yang menerapkan sistem kehidupan ber-ideologikan Kapitalisme dan menjalankan konsep ekonomi kapitalisme, dimana hanya mengukur kesejahteraan dari angka bukan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Ekonomi kapitalisme yang berpatokan pada mekanisme pasar bebas dengan tangan tak kentaranya (invisible hand), memberikan kebebasan pada setiap orang dalam menguasai sumber daya. Dalam mengatur perekonomian, terbukti menimbulkan kesenjangan karena modal yang akhirnya menjadi penentu keberhasilan. Masyarakat seolah terbelah menjadi dua, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin papa. Itulah potret perekonomian yang tampak saat ini dengan kemiskinan, pengangguran dan penderita kurang gizi dimana-mana, dari pelosok desa hingga kota besar.

Paradigma ekonomi kapitalis menitikberatkan pada sektor produksi. Jika produk nasional secara agregat meningkat, maka meningkat pula kesejahteraan. Karena jumlah barang dan jasa telah tersedia di pasar bagi kebutuhan masyarakat berdasarkan kuantitas semata.

Dengan begitu, setiap orang dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimiliki, baik pemuasan itu dirasakan oleh semua individu ataupun sebagiannya saja. Tugas pemerintah dianggap telah selesai jika stok kebutuhan telah tersedia di pasar, rakyat mampu atau tidak untuk membeli kebutuhan bukan menjadi masalah.

Selain itu, sistem ekonomi kapitalisme juga didasarkan pada asas kebebasan. Kebebasan kepemilikan terhadap harta, kebebasan pengelolaan harta, dan kebebasan konsumsi. Asas kebebasan ini tidaklah layak, karena melanggar nilai moral dan spritual. Bisnis minuman memabukkan ataupun prostitusi misalnya dianggap legal selama menguntungkan, karena jelas bertentangan dengan nilai agama dan merusak intitusi keluarga.

Termasuk penguasaan terhadap SDA strategis oleh sebagian kecil kelompok kaya telah mengorbankan sebagian besar masyarakat. Lahirnya manusia-manusia rakus yang menjadikan materi sebagai standar nilai dalam kehidupan. Selamanya, Kapitalis hanya untuk para pengusaha kaya yang memiliki harta berlimpah dan terus bertambah seiring menguatnya hegemoni kapitalisme di negeri-negeri kaum muslim yang kaya serta subur ini.

Sistem Ekonomi Islam Solusi Kesejahteraan Hidup 
Sistem ekonomi Islam dalam sistem khilafah dikonstruk atas tiga asas. Ketiga buah asas tersebut adalah, konsep kepemilikan milkiyah, pengelolaan dan pemanfaatan hak milik tasharruf al milkiyah dan distribusi kekayaan bagi warga negara tauzi’al amwal baina an nas

Kepemilikan dalam Islam diatur oleh Allah dan terdiri dari tiga, yakni kepemilikan individu seperti semua barang yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak dan jumlahnya dibatasi. Misalnya rumah, tanah, kendaraan dan uang. Dalam sistem ekonomi kapitalisme segalanya bisa dimiliki individu dan jumlahnya tidak dibatasi. 

Berikutnya adalah kepemilikan umum adalah izin dari Allah yang diberikan kepada orang banyak untuk memanfaatkan suatu barang. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa kaum muslimin berserikat terhadap tiga hal yaitu air, padang rumput dan api. 

Ketiga adalah kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak dari seluruh kaum muslimin, dimana pengaturan distribusi dari harta kekayaan tersebut diserahkan kepada khalifah. Harta negara ini misalnya zakat, pajak [jizyah] dari non muslim, pajak dari kharaj, ghanimah, harta orang murtad dan harta yang tak ada ahli warisnya. Konsepsi kepemilikan dalam khilafah inilah yang akan menjadi faktor kesejahteraan warga segara khilafah.

Ketiga konsep kepemilikan dalam khilafah ini sangat berbeda dengan sistem kapitalisme, dimana semua bisa dimiliki oleh individu dan tidak dibatasi jumlahnya. Melalui mekanisme privatisasi, maka barang milik umum dan negara pun bisa dimiliki oleh individu. Inilah yang menjadikan kemiskinan rakyat dalam sistem kapitalisme, sebab hanya segelintir manusia yang kaya.

Adapun distribusi kekayaan dalam negara khilafah dilakukan dengan mekanisme zakat dan membagikan kepada delapan golongan orang yang berhak menerimanya. Mekanisme lain dengan pemberian hak kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan milik umum. Selanjutnya dengan pemberian kepada seseorang dari harta negara dan pembagian waris. Dalam khilafah, diharamkan penimbunan barang, penimbunan uang dan emas. Islam juga melarang sifat kikir dan bakhil.

Penerapan system ekonomi Islam dalam naungan Kilafah, faktanya memang telah terbukti mampu memberikan kesejahteraan tak terkira untuk umat bahkan sejarah pun telah mencatat fakta normatif kesejahteraan dan keberkahan hidup  terwujud secara real di tengah kaum Muslim saat khilafah berdiri. Abu Ubaid menuturkan, pada masa Umar ibn al-Khaththab (13-23 H/634-644 M), di provinsi Yaman, tiap tahun Mu’adz ibn Jabal mengirimkan separuh bahkan seluruh hasil zakat kepada khalifah.

Sebab, ia tidak menjumpai seorang (miskin) pun yang berhak menerima bagian zakat.
Sebagai gambaran kemakmuran pada masa Abbasiyah, Philip K. Hitti menyatakan bahwa al-Mansur membangun Baghdad mulai tahun 762 M—menurut as-Suyuthi tahun 141 H—selama 4 tahun dengan menggunakan tenaga lebih dari 100.000 orang baik insinyur, arsitek, pekerja ahli hingga pekerja biasa dan menghabiskan total biaya 4.883.000 dirham. Menurut M. Kurdi Ali, al-Mansur juga membangun sejumlah jembatan, kanal dan berbagai bendungan, tersebar merata di wilayah Khilafah.
Adapun Ibn Khurdazbeh mencatat, pemasukan negara pada pertengahan abad ke-3 H sebesar 299,3 juta dirham.

Dari sisi pembangunan terdapat begitu banyak catatan proyek pembangunan yang dijalankan. Hal itu tentu berdampak positif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Khilafah Umayah di antaranya fokus pada pembuatan saluran air dan jaringan irigasi, penggalian sungai dan kanal, pembangunan bendungan dan penciptaan lahan produktif dari lahan mati yang ada.

Ribuan pabrik dibangun pada masa itu dan tersebar di berbagai wilayah negara. Damaskus terkenal dengan pabrik bajanya. Tripoli, Kairo, Maroko dan Spanyol terkenal dengan galangan kapalnya. Moshul terkenal sebagai pusat industri tembaga.

Dalam dunia pendidikan, Khalifah Umar ibn al-Khaththab menggaji tiga orang guru yang mengajar anak-anak di Madinah 15 dinar (63,75 gram emas murni). M. Sharif menerangkan, pendidikan di Dunia Islam berkembang secepat kilat. Tidak ada satu kampung tanpa ada masjid, sekolah dasar dan menengah yang pertumbuhannya seiring pertumbuhan masjid. 

Prof. Ballasteros dan Prof. Ribera menerangkan bahwa sekolah-sekolah disediakan dekat sekali dengan semua anak-anak. Untuk mahasiswa disediakan berbagai sekolah tinggi, akademi dan universitas beserta para guru besarnya.

Ketika Islam diterapkan secara sempurna di bawah Naungan Khilafah, maka Islam Rahmatan Lil’alamin pasti akan terwujud pula. Allah menegaskan bahwa sistem Islam akan mendatangkan rahmat bagi seluruh alam (QS al-Anbiya’ [21]: 107). Allah pun menjamin keberkahan hidup masyarakat akan terealisasi jika masyarakat beriman dan bertakwa (QS al-A‘raf [7]: 96), yaitu dengan menerapkan syariah Islam secara total dan formal.[MO/sr]



Posting Komentar