Oleh: Mochamad Efendi

Mediaoposisi.com-Wacana untuk menguji kemampuan  membaca al-Qur'an calon presiden RI sedang ramai dibicarakan warganet.

Kubu prabowo menantang kubu jokowi karena merasa jagonya sudah pernah tinggal lama di Jordania walaupun belum pernah menyaksikan kemampuannya dalam membaca al-Qur'an. Kubu Jokowi juga tidak merasa gentar untuk melakukan tes itu.

Bahkan berani memastikan akan datang pada tes baca al-Qur'an yang rencananya akan diadakan di Aceh. Sangat bagus jika calon presiden mempunyai kemampuan membaca al-Qur'an, namun lebih bagus lagi jika mereka mempunyai komitmen, kamauan dan kemampuan menerapkan al-Qur'an dalam kehidupan nyata, bernegara.

Banyak orang yang bisa membaca al-Qur'an bahkan mereka  yang masih anak- anak mampu mem-baca al-Qur'an dengan baik dan benar dan bahkan ada yang mampu menghafal al-Qur'an 30 juz. Sudah seharusnya presiden mempunyai kemampuan itu.

Namun, tidak cukup disitu, sebagai pemimpin sebuah negara, presiden harus memiliki kemauan dan kemampuan menerapkan al- Qur'an secara kaffah. Mampu membaca Al-Qur'an jangan hanya digunakan untuk menunjukkan kedekatan dan perhatian terhadap Islam.

Jika memang dekat dengan Islam, dengarkan aspirasi umat Islam. Saat umat marah atas aksi pembakaran bendera tauhid, pemerintah harusnya proaktif untuk memproses hukum oknum banser yang telah melakukan penghinaan terhadap simbol pemersatu umat Islam.

Pemerintah tidak seharusnya melindung mereka yang bersalah sehingga mendorong umat untuk melakukan aksi reuni 212 dengan tujuan melindungi bendera tauhid yang telah dihina dan dilecehkan.

Namun pemerintah cenderung diam saja. Saat umat Islam marah dan merasa sakit atas kejejaman regime China terhadap Muslim Uighur, pemerintah malah terlihat mesra dengan China. Jika pemerintah ingin dekat dan perhatian dengan umat Islam, aspirasi umat Islam harus didengar.

Jika memang perhatian pada Islam, perhatikan perkataan para ulama' yang menyampaikan kebenaran Islam. Jangan tersinggung dan sakit hati, jika ulama' mengkritik dan menasehati pemerintah agar bisa terus lurus dijalan yang benar.

Ulama' yang kritis pada hakekatnya ingin menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Ulama' harus diajak bicara bukan malah dijahui apalagi dipersekusi. Mengkriminalisasi ulama' hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah berupa bencana bertubi-tubi karena ulama' adalah pewaris para nabi.

Jika, memang mencintai Islam, terapkan Islam secara kaffah. Ajaran Islam yang mulia harus dijunjung tinggi dan digunakan sebagai pedoman hidup.

Mengkriminalisasi dan memonsterisasi ajaran Islam hanya akan menjauhkan umat Islam dari agama mereka dan ini juga akan mendatangkan kemurkaan Allah. Jika mengaku cinta dan dekat dengan Islam hentikan usaha mendeskriditkan Islam karena Islam adalah ajaran yang mulia dan solusi terbaik untuk kehidupan manusia.

Jika ingin menerapkan Islam secara kaffah, ganti sistem demokrasi dengan khilafah. Jika kita masih menggunakan sistem demokrasi, itu berarti hukum yang diterapkan adalah hukum buatan manusia. Mereka, anggota legislatif yang ada di parlemen, menentukan hukum apa yang akan diterapkan.

Jika mayoritas anggota legislatif banyak yang koruptor, bisa dipastikan hukum yang mengintungkan para koruptor yang akan dilegalkan. 

Riba adalah dosa besar namun halal di sistem demokrasi. Miras, zina hukumnya haram, namun demokrsi masih memperbolehkan asal legal. Bahkan, LGBT yang jelas bertentangan dengan hakekat manusia masih masih ada kemungkinan dihalalkan asalkan mayoritas anggota parlemen sepakat melegalkannya.

Kemampuan baca al-Qur'an perlu dimiliki oleh pemimpin negeri ini, namun jangan hanya untuk pencitraan dan ingin mendapatkan sanjungan. Yang lebih penting adalah kamauan dan kemampuan untuk menerapkan isi kandungan al-Qur'an.

Dan hanya sistem khilafah yang akan bisa menerapkan isi kandungan al-Qur'an secara kaffah. Beranikah campakkan sistem demokrasi kapitalisme dan ganti dengan khilafah agar bisa menerapkan al-Qur'an secara kaffah?[MO/ge]

Posting Komentar