Gambar: Ilustrasi
Oleh: 
Muhammad Reza Santirta

Mediaoposisi.com-Ada yang menarik dalam pengusutan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kasus ini terdiri dari dua peristiwa yang sampai saat ini masih mengganjal di benak masyarakat. Menurut Boni Hargens, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) pada Selasa (15/01/2019).


Menurutnya, kedua kasus tersebut diantaranya Kasus Penculikan Aktivis pada kerusuhan Mei 1998 dan kasus penyiraman air keras terhadap Ketua KPK, Novel Baswedan, pada 2016 silam. Menurut ketua LPI tersebut, kedua kasus tersebut harus disampaikan dalam forum debat capres pada 17 Januari 2019.

Meskipun pernyataan beliau sudah berlalu, setidaknya, kasus-kasus yang diusulkan harus dituntuskan oleh presiden. Sebab, kasus tersebut menyangkut nasib bangsa Indonesia di masa depan. Masyarakat masih menanti bagaimana kasus pelanggaran HAM tersebut bisa dituntuaskan sedemikian rupa. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dapat menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Sebab, kasus tersebut melibatkan orang-orang yang memiliki peranan penting dalam pembangunan Negara.

Presiden bukanlah orang yang hanya memimpin Negara saja tanpa tahu bagaimana menyelesaikan masalah di dalam negerinya. Menurut Boni, presiden harus memiliki ketegasan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Berkaca pada sejarah, tentu kita bisa merenungi peristiwa yang terjadi pada Mei 1998, 21 tahun lalu. Mahasiswa menunjukkan semangat perlawanan terhadap penguasa Orde Baru. Punaknya, pada rentang tahun 1997-1998, beberapa pemuda yang melawan pemerintah ditangkap dan diculik hingga tidak diketahui rimbanya. Selain itu, tidak diketahui pula siapa pelaku dibalik peristiwa itu.

Maka dari itu, presiden saat ini harusnya mampu bersikap tegas dalam mengusut kasus pelanggaran HAM. Pembinaan terhadap Komnas HAM dan aparat kepolisian harus diupayakan secara maksimal dan transparan oleh presiden.  

Kemudian, kasus Novel Baswedan, yang terjadi pada dua tahun pasca dilantiknya Joko Widodo sebagai presiden RI, masih dalam penyelidikan. Kasus itu menyebabkan sang ketua KPK tersebut harus mendapat perawatan intensif di Singapura. Luka bakar tersebut menyebabkan sebagian wajahnya melepuh akibat semburan air keras saat hendak ke masjid.

Kasus itu menjadi perhatian besar publik. Masyarakat tentu heran dengan diserngnya Novel Baswedan yang merupakan ketua KPK. Pemberantasan korupsi yang diupayakan dengan baik oleh lembaga tersebut menjadi lemah karena tidak adanya peran ketua. 

Penganiaan tersebut jelas merupakan pelanggaran criminal berat.  Maka, harus menjadi tugas utama dari pemerintah untuk bisa mengusut kasus itu. Kerjasama terhadap pihak kepolisian dan juga Komnas HAM juga harus diperkuat.

Jangan sampai, Indonesia yang sudah merdeka sejak 70an tahun lalu, diserang oleh rakyat sendiri. Indonesia sudah lelah dijajah oleh bangsa luar dan kini diserang oleh aksi kekerasan oleh bangsa sendiri. Pelanggaran HAM seharusnya dapat dituntaskan oleh presiden secara tegas tanpa ada keraguan sedikitpun. [MO/RE]

Posting Komentar