Oleh: Eriga Agustiningsasi, 
(Share Kajian Muslimah)

Mediaoposisi.com- Polemik jaminan kesehatan di Indonesia masih belum juga usai. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan jajarannya untuk menangani polemik ini.  BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) terancam gulung tikar, secara otomatis mengharuskan adanya penyelesaian polemik ini dengan cepat dan tepat. Nyatanya bukan hanya satu permasalahan yang menimpa jaminan kesehatan ini.

BPJS Kesehatan memang memiliki potensi menderita defisit setiap tahun. Ada beberapa penyebab defisit tersebut. Pertama, besaran iuran tidak bisa menutupi rata-rata biaya peserta, disebabkan karena biaya penanganan pasien yang relatif tinggi dan banyaknya peserta BPJS yang memiliki tunggakan (tidak bayar iuran per bulan).

Pada 2017, premi per orang per bulan mencapai Rp 34.119, sementara rata-rata biaya per orang Rp 39.744 per bulan. Artinya, ada selisih sebesar Rp 5.625 per bulan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan. (cnbcindonesia.com). Selama tiga tahun terakhir keuangan BPJS selalu negatif. Pada tahun 2014 defisit anggaran perusahaan publik itu mencapai Rp3,3 triliun. Angka itu membengkak menjadi Rp5,7 triliun tahun 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016. Adapun, hingga semester pertama 2017, defisit BPJS Kesehatan telah mencapai Rp5,8 triliun dan diperkirakan akan bertambah menjadi sekitar Rp9 triliun di akhir tahun. Sampai September 2017, biaya perawatan penyakit katastropik yang telah dikeluarkan BPJS mencapai Rp12,29 triliun. Nominal itu setara 19,68% dari total pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS selama periode yang sama. Untuk membiayai penyakit katastropik, pemerintah sejak 2003 hingga 2013 memberikan subsidi kepada BPJS. Tahun 2014, ketika PT Askes (Persero) diubah menjadi BPJS, subsidi itu tak lagi dicairkan (www.bbc.com).

Kedua, kemungkinan terjadi kecurangan dalam pelayanan kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan didesak memeriksa ulang pos-pos pengeluaran yang menyebabkan neraca keuangan mereka selalu defisit dalam tiga tahun terakhir.

Sudaryatmo dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan, BPJS sebaiknya mengecek kembali kesesuaian penanganan medis dan ongkos yang mereka bayar kepada rumah sakit swasta, penyedia layanan medis 'berpotensi melakukan kecurangan' (fraud) yang dapat menguras keuangan  BPJS sekitar 80%. Sebagian peserta mandiri, kata Sudaryatmo, mendaftar BPJS ketika sudah mengidap penyakit atau saat membutuhkan penanganan medis, setelah sembuh, mereka tidak membayar.

Ketiga, dana BPJS dikorupsi oleh kepala daerah yang tidak bertanggungjawab. Indonesian Corruption Watch (ICW) memperkirakan dana BPJS sekitar Rp1 triliun diduga menguap akibat dipotong atau dipungut secara ilegal oleh kepala daerah.

Penyebab secara umum defisit anggaran BPJS ialah 'besar pasak daripada tiang' (BPJS Kesehatan menggunakan sistem keuangan berimbang) seperti pernyataan Direktur utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyatakan bahwa besaran pemasukan harusnya setara dengan besaran pengeluaran (cnbcindonesia.com). Lalu, dana darimana yang akan diambil untuk mencedah defisit ini?

Pertama, dana dari pemerintah. Pemerintah tahun 2016 menyuntikkan penyertaan modal negara (PNM) sebesar Rp6,8 triliun kepada BPJS. Modal itu dicairkan untuk menambah aset bersih. Namun Oktober lalu pemerintah menyatakan tidak akan memberikan modal baru untuk BPJS pada tahun 2017.  Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR pekan lalu, jajaran direksi BPJS berbicara tentang skema cost sharing sebagai salah solusi pencegah defisit anggaran yang diterapkan sejumlah negara. Hingga September 2017, peserta BPJS Kesehatan mencapai 181 juta orang. BPJS mengakui, dari angka itu, 10 juta peserta yang mayoritas masuk kategori mandiri kerap menunggak pembayaran iuran.

Kedua, melakukan efisiensi (target sebesar Rp 3 triliun) berupa pengaturan pada layanan kesehatan pada penyakit katarak, persalinan bayi sehat dan fisioterapi, serta rujukan online.

Ketiga, alokasi pajak rokok untuk BPJS seperti yang dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Merujuk UU 28 Tahun 2009, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah pusat dan disetor ke pemerintah daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Beleid itu mengatur, 50% dari pajak rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan, sebagai ganti penyakit yang ditimbulkan rokok. Sebagian dari pajak rokok itulah yang diwacanakan akan diberikan ke BPJS untuk menutup defisit (www.bbc.com).

Keempat, dana dari hutang luar negeri.
Bagai mengurai benang kusust, masalah jaminan sosial kesehatan ini tak kunjung usai. Solusi yang ditawarkan bukan menyelesaikan masalah,maka akan timbul permasalahan baru. Seperti pembatasan layanan kesehatan hingga menyusahkan rakyat serta dilema pajak yang ditarik dari rokok, sementara rokok sangat ditentang dalam kesehatan. Ternyata solusi solusi yang ditawarkan masih belum menuai hasil. Mengapa demikian?

Terlepas dari 3 sebab yang sudah dibahas, polemik yang terjadi pada BPJS hari ini sangat berkaitan dengan konsep BPJS itu sendiri. Konsep BPJS merupakan asuransi sosial (social insurance) yang didanai melalui kontribusi peserta (selain subsidi Pemerintah) berdasarkan prinsip-prinsip asuransi. Ia bukanlah jaminan negara atas kebutuhan dasar rakyatnya yang murni didanai oleh APBN.

Peserta/rakyat melindungi diri mereka dari berbagai risiko seperti cacat, sakit, kematian dan pensiun dengan membayar premi secara reguler kepada badan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini merupakan wujud dari suprasistem yang ada yakni sistem ekonomi kapitalis yang masih dipakai di negeri ini.

Padahal tanggung jawab dalam jaminan kesehatan adalah tanggungjawab penguasa. Mendapatkan pelayanan keshatan yang layak adalah hak warga negara, tidakada kewajiban membayar demi memperolehnya. Dana kesehatan darimana? Jelas dari kekayaan alam indonesia yang melimpah dan sayangnya har ini imasih dikuasai asing.

Penerapan sistem kapitalisme ini membuat beban yang harus dipikul oleh rakyat tidak hanya pajak, namun juga iuran asuransi sosial. Lantas, masihkah ada harapan polemik ini akan berakhir?[MO/sr]

Posting Komentar