Gambar: Ilustrasi
Oleh : 
Wida Aulia

Mediaoposisi.com-Pemilu yang akan digelar bulan April 2019 mendatang  menampilkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai kandidat yang akan memperebutkan posisi sebagai presiden Republik Indonesia. Pendukung dua kubu yang bersaing ini memberikan hawa panas di panggung politik negeri ini. Mereka melakukan berbagai kampanye politik untuk mengunggulkan calon yang didukungnya.

Di era media digital, hal ini turut mewarnai jagat dunia maya dan media berita online. Pendukung kedua kubu bahkan saling serang dan saling membentuk opini untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih calon yang didukungnya. Mereka tidak hanya membuat pencitraan bagi calonnya namun juga menyebarkan citra buruk untuk menyerang dan menjatuhkan kubu lawan.

Atmosfer persaingan dua kubu yang semakin bergejolak membuat masyarakat lebih fokus pada hajatan Pilpres  daripada fokus pada pilkada (pemilihan kepala daerah). Seolah Indonesia terbelah menjadi dua bagian, pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo.

Namun ternyata ada bagian lain dari dua bagian tadi yakni masyarakat yang tidak mendukung kedua kubu capres yakni yang biasa disebut golongan putih atau disingkat golput. Angka golput sendiri dari setiap tahun ajang pemilu digelar selalu mengalami peningkatan.

Pada Pileg 2009, jumlah golput meningkat hingga 29,1 persen. Pada Pilpres tahun yang sama, jumlah pemilih yang tak menggunakan suaranya berjumlah 28,3 persen. Keberadaan golput berlanjut di Pileg 2014, dengan 24,89 persen pemilih masuk kategori ini. Pada saat Pilpres 2014, angka golput mencapai titik tertinggi yakni 30 persen lebih dari jumlah pemilih. (tirto.id)

Hal ini terjadi juga karna golput dinilai tidak melanggar UU. Haris Azhar dalam situs hukumonline.com menyebut, golput sah secara hukum karena dijamin pada Pasal 28 UUD dan Pasal 23 UU tentang HAM.

Pasal 28 UUD berisi apa-apa saja yang dianggap hak asasi tiap manusia, sementara Pasal 23 UU HAM berisi: "(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilaiagama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa." (tirto.id)

Meningkatnya angka golput ini, salah satunya, dipengaruhi oleh faktor ideologi Islam. Hal ini tidak lepas dari hasil dakwah umat Islam yang menyerukan bahwa demokrasi adalah sistem batil dan kufur sehingga umat harus kembali menerapkan ideologi Islam.

Dalam ideologi Islam, kekuasaan ada ditangan rakyat namun kedaulatan ada ditangan syara' sehingga ideologi Islam mengambil hukum yang dibuat oleh Allah sebagai sang pencipta (Alkhaliq) dan sang pengatur (Almudabbir). Karena Allah adalah satu-satunya yang berhak membuat hukum untuk mengatur manusia yang diciptakan-Nya. Dimana aturan tersebut terdapat dalam kitab suci Alquran yang diwahyukan kepada nabi terakhir yaitu Muhammad SAW. 

Allah SWT berfirman: "Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?" (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 50)

Masyarakat meyakini bahwa Islam bukan sekedar agama yang mengatur masalah hubungan dengan Allah (ibadah ritual). Dibalik itu, Islam juga sebagai ideologi yang bersumber dari akidah Islam melahirkan seperangkat aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Maka mereka akan berusaha agar ideologi Islam dapat diterapkan oleh negara.

Umat Islam harus paham bahwa terdapat 6 kriteria yang harus dimiliki oleh calon pemimpin yang akan dipilihnya. Beberapa diantaranya: 1. Laki-laki 2. Dewasa/balig 3. Berakal 4. Adil 5. Merdeka 6. Mampu ( mampu melaksanakan amanah kepemimpinan sesuai Alqur'an dan Alhadist).

Masyarakat tinggal menilai dari kedua capres, adakah yang memenuhi syarat tersebut. Jika tidak ada maka wajib bagi umat Islam untuk mewujudkannya. Hal ini disandarkan juga pada hadist Rasulullah yang melarang umat Islam memilih pemimpin yang bodoh bahkan mengancam tidak akan mengakuinya sebagai umat beliau.

“ Semoga Allah melindungimu dari pemerintahan orang-orang bodoh.” Ka’ab bertanya, “Apa pemerintahan orang-orang bodoh itu?” Rasulullah bersabda: “Pemimpin-pemimpin setelahku yang tidak mau mengambil petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka mereka tidak termasuk golonganku dan aku bukan bagian dari mereka serta mereka tidak akan datang ke telagaku.” (HR Ahmad).

Maka, jelaslah bahwa umat Islam harus memilih pemimpin yang mau berhukum pada hukum Allah yakni dengan menerapkan seluruh hukum yang terdapat pada Alquran dan Assunnah. Dan hal itu tidak akan terwujud melalui jalan demokrasi yang berhukum pada hukum buatan manusia. Namun, akan terwujud melalui sistim Islam yakni Khilafah ala minhajin nubuwwah. [MO/RE]


Wallahu a'lam 

Posting Komentar