Oleh: Ahyani R, S.Pd 
(Pemerhati Umat)

Mediaoposisi.com- Beraneka macam hasil bumi. Dari manakah datangnya. Dari sawah dan ladang di sana. Petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa. Hujan rintik tak mengapa. Masyarakat butuh bahan pangan.

Untaian lirik lagu di atas merupakan petikan dari sebuah lagu anak-anak yang sering diputar TVRI sekitar tahun 90-an. Lagu berjudul “Petani” ini mengingatkan kita untuk merasakan jerih payah petani dalam menyediakan pangan bagi masyarakat. Namun sayang, saat ini kerja keras petani seolah sia-sia di tengah derasnya produk pangan impor yang membanjiri tanah air.

Kementerian Perdagangan memastikan Indonesia akan kedatangan 60 ribu ton jagung impor hingga Maret 2019. Jumlah ini diperoleh setelah pemerintah memutuskan menambah impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak sebanyak 30 ribu ton, Februari mendatang (tirto.id, 9/1/2019).

Hal yang mengejutkan juga diungkap oleh Faisal Basri, Ekonom Universitas Indonesia ini menunjukkan data dari Statista yang menyebutkan Indonesia berada di urutan pertama negara pengimpor gula terbesar di dunia pada periode 2017-2018, dengan volume impor 4,45 juta ton. Indonesia mengungguli Tiongkok yang berada di posisis kedua dengan 4,2 juta ton dan Amerika Serikat dengan 3,11 juta ton (katadata.co.id, 15/1/2019).

Tidak hanya itu, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dilansir dari detik.com, (16/1/2019),  mencatat pemerintah Indonesia telah melakukan impor beras sebanyak 2,25 juta ton disepanjang tahun 2018. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka ini menjadi yang paling tinggi. Pada 2015 total impor beras sebanyak 861,60 ribu ton dengan nilai US$ 351,60 juta. Pada 2016 sebanyak 1,28 juta ton dengan nilai US$ 531,84 juta. Pada 2017 sebanyak 305,27 ribu ton dengan nilai US$ 143,64 juta.  Banjirnya impor komoditas pangan jelas membuat petani lokal semakin merana.

Akar Masalah

Kebijakan impor pemerintah tentu mengundang pertanyaan besar. Impor jagung misalnya, Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi menampik bila Indonesia tengah membutuhkan impor jagung. Menurut dia, produksi jagung lokal masih dapat mencukupi kebutuhan di daerah-daerah. Bahkan, kata Anton, jumlahnya sedang surplus (tirto.id, 9/1/2019).

Hal ini bahkan dibenarkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan kementerian pertanian Agung Hendardi sebagaimana dilansir tirto.id (9/1/2019), bahwa stok jagung domestik masih berada di angka yang cukup. Panen jagung dapat mencapai 33 juta ton. Sementara kebutuhan pakan ternak hanya sekitar 12 juta ton per tahunnya. Jadi memang surplus. Terlebih akhir Januari, Maret dan April tahun ini petani akan panen raya.

Kejadian serupa terjadi pada beras di tahun 2018. Menurut data BPS beras mengalami surplus, tapi oleh pemerintah tetap melakukan impor. Tindakan ini semakin mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap petani lokal. Termasuk keseriusan dalam upaya swasembada pangan.
Tsunami impor di negeri agraris jelas menjadi ironi. Kekayaan alam dan tanahnya yang subur sejatinya menjadi penunjang bagi sektor pertanian untuk berkembang.

Sayangnya hal ini tidak dimaksimalkan. Bahkan petani seakan dianaktirikan. Masalah alih fungsi lahan masih menghantui, mahalnya biaya produksi yang mencekik leher dan setelah panen, produk mereka harus bersaing dengan komoditas pangan dari luar. Wajar, jika petani semakin menjerit dengan kondisi ini. Ibarat jatuh ketimpa tangga, demikianlah gambaran nasib petani kita.

Fakta ini juga menunjukkan ketidak jelasan visi rezim neoliberal terhadap kedaulatan pangan. Menggantungkan pangan pada impor jelas memperlihatkan ketidakmandirian. Padahal ukuran kemandirian sebuah negara dapat dilihat dari kedaulatannya dalam memenuhi kebutuhan mendasar rakyat. Pengaruh cara pandang yang kapitalistik menyebabkan kebijakan yang dibuat tidak pro-rakyat. Tapi malah berpihak pada pengusaha.

Islam Mewujudkan Kemandirian Pangan
Islam menetapkan negara wajib memenuhi kebutuhan rakyatnya. Pemenuhan ini menjadi tanggung jawab negara yang tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Sebab negara memiliki dua peran sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat. Dalam hadis Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ”Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggungjawab terhadap rakyat yang diurusnya”. (HR. Muslim dan Ahmad).

Pangan merupakan kebutuhan primer rakyat. Maka negara sebagai pelayan umat, bertanggungjawab dalam memenuhinya dan tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Terlebih mengurusi urusan umat merupakan makna dalam pandangan sistem politik Islam. Sehingga, merupakan hal mutlak bagi negara untuk mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan rakyatnya individu per individu. Sebab menggantungkan pangan pada negara lain, bisa menjadi celah untuk menguasai kaum muslimin dan hal ini diharamkan.

Untuk melindungi kepentingan warganya terkait pangan maka negara memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan oleh rakyat. Ketersediaan stok pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rakyat dilakukan dengan meningkatkan produksi. Maka negara akan memberikan kemudahan memperoleh bibit dan subsidi untuk petani, pengembangan teknologi pertanian, termasuk riset ataupun pelatihan bagi petani yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan produktifitas pangan.

Demikian halnya dalam mendistribusikan produk pangan, negara sebagai pelayan umat wajib memudahkan rakyat untuk memperolehnya. Negara harus memastikan keterjangkauan pangan oleh rakyat dengan menyediakan infrastruktur yang memadai. Pembangunan jalan, sarana transportas, komunikasi, dsb, ditempuh untuk memudahkan akses rakyat terhadap pangan. Sehingga distribusi pangan tidak menumpuk disatu tempat namun bisa merata ke seluruh wilayah.

Negara juga akan mengawasi ketika arus permintaan dan penawaran tidak berjalan normal. Ini untuk menjaga agar distribusi dan harga tetap stabil. Menghilangkan penyebab distorsi pasar, seperti kartel, penimbunan, dsb termasuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran akan dilakukan apabila harga tidak normal.

Ketika negara memiliki visi yang jelas, hadir di tengah umat sebagai pelayan dan pelindung, bertanggungjawab terhadap rakyatnya, maka pemenuhan kebutuhan pokok rakyat akan terjamin. Kedaulatan pangan pun bisa diwujudkan, petani tak lagi menjerit dan merana sebab negara berpihak pada rakyat bukan berpihak pada pengusaha. Semua ini bisa terwujud dengan menerapkan syariat Islam secara keseluruhan.[MO/sr] 


   

Posting Komentar