Oleh: Sunarti

Mediaoposisi.com-Lagi, nasib petani lokal kian menyesakkan hati. Dengan berbagai kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah negeri, membuat para petani lokal tidak lagi bisa berkutik.Tidak ada yang meragukan lagi, kalau Indonesia adalah negara kepulauan dan terkwnal sebagai negara agraris. Tak mengherankan apabila tanah subur penghasilan dari pertanian pun surplus.

Harusnya ini menjadi perhatian pemerintah saat ini. Namun sayang, kebijakan yang diambil kini justru merugikan petani lokal. Impor beras, jagung, gula dan bahan makanan pokok yang lain semakin meningkat. Penghasilan yang surplus tidaklah menjadi pertimbangan dalam pemerataaan ketahanan pangan.

Padahal di berbagai hasil bumi pertanian dan perkebunan mengalami surplus.
Pada padi dan jagung misalnya. Seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sumarjo Gatot Irianto meyampaikan, produksi padi tahun 2018 mencapai 83,04 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 48,3 juta ton beras. Angka ini tercatat masih surplus dibandingkan dengan angka konsumsi sebesar 30,4 juta ton beras. Begitu juga dengan jagung, pada periode yang sama produksinya mencapai 30,05 juta ton Pipilang Kering (PK), sedangkan perhitungan kebutuhan sekitar 15,58 juta ton PK.

“Secara nasional selama setahun di 2018 bisa disimpulkan bahwa surplus padi dan jagung sudah bisa kita capai. Namun, tentu jika diturunkan datanya spesifik per daerah dan periode tertentu ada yang kekurangan, tapi bisa ditutupi dari daerah lain yang punya kelebihan produksi. Hal ini akan sangat terekait dengan masalah distribusi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/1/2019).

Keberhasilan tersebut menurut Gatot adalah hasil dari pelaksanaan Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai (Upsus PJK) sejak tahun 2015. Sejak dilaksanakannya, Upsus PJK mampu meningkatkan luas tanam padi secara tajam sebesar 2 juta hektare, dari 14 juta hektare pada 2014 menjadi 16 juta hektare tahun 2018. “Dengan perbaikan prasarana dan sarana, penanganan pasca panen dan pengamanan produksi, produksi 2019 diproyeksikan akan meningkat lebih tinggi lagi di banding 2018,” kata Gatot. (iNews.id)

Demikian juga kebijakan impor pada jagung. Kementerian Perdagangan memastikan Indonesia akan kedatangan 60 ribu ton jagung impor hingga Maret 2019. Jumlah ini diperoleh setelah pemerintah memutuskan menambah impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak sebanyak 30 ribu ton, Februari mendatang.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, kebijakan itu diputuskan setelah rapat koordinasi terbatas yang dilakukan tahun lalu saat pemerintah membuka keran impor jagung sebanyak 100 ribu ton.

Berdasarkan keputusan itu, kata Oke, jagung impor yang masuk sudah 70 ribu ton hingga Desember 2018. Sementara sisanya yang berjumlah 30 ribu ton akan masuk pada tahun ini.
Artinya, dengan penambahan 30 ribu ton lagi, maka hingga Maret nanti akan ada 60 ribu ton impor jagung.

Pertimbangan untuk menambah impor jagung, kata Oke, dilihat dari kebutuhan konsumsi para pengusaha ternak mandiri. “Jadi sedang diusulkan untuk itu [tambah impor 30 ribu ton]. Menurut rakortas harus tambah,” kata Oke, di Kementerian Perdagangan, Senin lalu. (tirto.id)

Alasan kebijakan ini ditampik oleh Ketua Asosiasi Hoktikultura. Pasalnya surplus jagung dipastikan tetap terjadi hingga tahun 2021. Rilis Kementrian Pertanian pada 2018 menunjukkan adanya tren kenaikan, baik produksi maupun konsumsi jagung hingga 2021 memdatang.
Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi menampik bila Indonesia tengah membutuhkan impor jagung. Menurut dia, produksi jagung lokal masih dapat mencukupi kebutuhan di daerah-daerah. Bahkan jumlahnya surplus.

"Kalau jagung bisa disuplai dari dalam negeri, kenapa harus Impor?" kata Anton mempertanyakan keputusan pemerintah.

Anton mengkhawatirkan bila pemerintah tetap melanjutkan rencana itu, maka langkah tersebut akan memukul petani lokal. Apalagi rencana impor jagung yang dilakukan Kemendag nanti berdekatan dengan masa panen raya yang siklusnya antara Oktober hingga Maret.

Kehadiran jagung impor, kata Anton, akan semakin menyulitkan petani menjual hasil panennya. Ia menilai kondisi ini menunjukkan pemerintah tidak serius soal urusan pangan. Padahal pada 2014 silam, kata dia, Presiden Jokowi pernah berjanji setop impor.

Selain itu, kata Anton, kebijakan impor jagung ini sebagai bukti bukti bahwa pemerintah tidak melindungi petani lokal dari terjangan impor pangan.
Kami bingung alasan impor jagung sekarang yang dekat dengan masa panen. Ini, kan, blunder. Kalau seperti ini presiden ingkar janji dong. [Kebijakannya] malah menyakiti petani,” kata Anton. (tirto.id)

Benarlah sekiranya, kebijakan impor akan merugikan petani lokal. Sampai kapan petani lokal dikorbankan oleh kebijakan impor?

Kondisi yang membuktikan bahwa Pemerintah  Neoliberal memang tidak punya visi kedaulatan pangan. Karena masih terus menggantungkan pangan pada impor. Padahal di wilayahnya ada daerah yang menghasilkan dengan surplus. Harusnya penyebaran barang dengan transportasi lancar yang juga ditempuh. Hingga produk lokal bisa tersebar ke seluruh negeri.

Negaralah berkewajiban menyelenggarakan urusan suplay bahan makanan produk lokal. Agar pemenuhan kebutuhan pokok terpenuhi. Selain itu perbaikan kwalitas hasil pertanian dan perkebunan lokal harus mendapat perhatian. Sarana dan prasana peningkatan kwalitas dan kwantitas produk pertanian/perkebunan harus disediakan pemerintah.

Peningkatan pengetahuan dan tehnis tenaga juga harus mendapat fasilitas dari negara. Agar para petani memperoleh pendidikan, wawasan, sarana prasarana guna penungkatan hasil pertaniannya/perkebunannya. Tujuannya adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri dan menghentikan ketergantungan impor.

Selain semua di atas, harusnya negara punya kebijakan tegas. Negara harus memiliki visi misi yang jelas dalam sistem perekonomian. Karena untuk menghentikan ketergantungan pada pangan  impor  dibutuhkan negara yang punya visi jelas, pemerintah yang berperan sebagai pelayan bukan pebisnis serta sistem ekonomi yang adil bukan ekonomi yang pro kapitalis

Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan warga negara dan mencegah ketergantungan kpd asing. Sistem yang memiliki ketiga hal ini hanyalah sistem Islam yang menjalankan syariah Islam dan dibawah naungan khilafah.[MO/sr]


Posting Komentar