[Catatan Hukum ILF Kendari]

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT

Mediaoposisi.com-Alhamdulillah, setelah sukses digelar di beberapa kota di Indonesia, Forum Diskusi Islamic Lawyers Forum (ILF) yang diselenggarakan oleh LBH PELITA UMAT juga hadir di Kota Kendari (20/1).

Sebelumnya, forum ILF telah digelar di Kota Pekan Baru, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Purwokerto, Jogjakarta, Surabaya, Ngawi, Palu dan Balik Papan. Khusus di Jakarta, ILF telah enam kali digelar dengan nara sumber dan tema yang beragam.

Kali ini, Forum Didkusi ILF yang diselenggarakan oleh LBH PELITA UMAT Korwil Sultra mengambil tema 'Persekusi Kian Marak, Apakah Negara Gagal Menjaga Konstitusi ?'. Hadir sebagai Nara sumber, antara lain : Prof. Dr. La Rianda Baka, MSi (Akademisi Unhauoleo), Dr. Muhammad Sjaiful, SH, MH (akademisi), Wahyudi Al Maroky (Direktur Pamong Institute) dan Ust Mahyudin (Ulama).

Prof. La Rianda mengawali diskusi dengan memaparkan fakta adanya persekusi yang dialami oleh akademisi kampus. Menurutnya, seorang akademisi tulen yang mengabdi pada ilmu pengetahuan sekaligus sebagai hamba Allah SWT yang taat, tidak boleh takut dengan ancaman rezim.

"Kita ini dalam sholat selalu berikrar, bahwa hidup mati kita, hanya untuk Allah SWT, Raab semesta alam. Jadi tidak boleh ada rasa takut kepada Makhluk, termasuk kepada rezim" ungkapnya.

Dalam forum diungkap pula beberapa tokoh akademisi yang menjadi korban persekusi dari rezim karena berbeda pandangan politik. Diantaranya nama Prof Suteki, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro Semarang menjadi perbincangan hangat.

Prof Suteki dipersoalkan oleh kampus, beberapa jabatan akademik ditarik Rektor, setelah beliau menjadi ahli dan memberikan keterangan di sidang Mahkamah Konstitusi dan PTUN Jakarta, terkait pencabutan status BHP ormas Islam HTI.

"Saya sependapat dengan Prof. Suteki, akademisi kampus itu harus radikal. Maksudnya, ramah terdidik dan berakal. Diruang kampus, semua persoalan harus dibahas secara mendalam dan mengakar (radikal) " tambah Prof La Rianda.

Dr. Muhammad Sjaiful, SH, MH menyoroti adanya upaya rezim melakukan represifme dengan menggunakan sarana hukum. Perbedaan pandangan politik, sering menjadi alasan terjadinya friksi politik yang berujung pada proses pidana.

"Jadi tidak keliru jika publik menyimpulkan, negara saat ini telah menjadi negara kekuasaan (machtstaat), tidak lagi menjadi negara hukum (rechtstaat)" tegasnya.

Ust Muhyidin dari kalangan ulama, menegaskan pentingnya peran sentral ulama sebagai pewaris Nabi. Ulama mewarisi dari Nabi bukan dinar dirham, tetapi mewarisi ilmu. Ilmu yang dimaksud bukanlah ilmu pengetahuan umum dan teknologi, tetapi ilmu-ilmu syariat yang dengan itu ulama membimbing umat menuju jalan yang lurus.

"Jadi aneh, bahkan tidak memiliki adab jika ulama-ulama seperti Ust Abdul Shomad yang jelas memiliki kaffaah menguasai ilmu-ilmu Syar'i dipersekusi. Seharusnya, ulama itu dihormati, dimuliakan" ungkap Ust Muhyidin.

Wahyudi Al Maroky, Direktur Pamong Institute sekaligus ketua Dewan Pembina LBH PELITA UMAT melihat negara telah gagal menjalankan konstitusi. Tujuan konstitusi adalah menyejahterakan rakyat, memberi keadilan hukum dan menertibkan masyarakat.

"Maraknya persekusi yang terjadi, baik kepada ulama, habaib, tokoh akademisi, aktivis Islam, bahkan hingga terhadap simbol dan ajaran Islam adalah bukti bahwa negara telah gagal menjaga konstitusi" tegas Wahyudi.

Penulis sendiri juga sependapat dengan kesimpulan yang menyebutkan negara telah gagal menjaga konstitusi. Memang, ada salah seorang peserta yang menyanggah bahwa yang gagal adalah rezim, penguasa, bukan negara. Rezim Jokowi dianggap gagal menjalankan konstitusi.

Namun penulis menegaskan kegagalan yang saat ini ditampakkan rezim tidak saja mewakili rezim, tetapi mewakili entitas negara, disebabkan :

Pertama, fenomena kegagalan ini merambah diseluruh aspek tata kelola bernegara, tidak saja dalam soal maraknya persekusi. Persekusi itu sendiri adalah konfirmasi gagalnya negara menjamin dan melindungi hak konstitusi warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

Dari unsur individu, habaib dan ulama, nama-nams Habib Muhammad Rizq Syihab (HRS) tercatat menjadi korban persekusi. Bahkan, hingga di luar negeri pun, beliau masih diburu rezim. Kasus tudingan bendera teroris di Arab Saudi, menjadi konfirmasi bahwa rezim masih geregetan dan terus memburu HRS.

Ust Abdul Shomad, Ust Alfian Tanjung, Ust Felix Shiau, Ust Khalid, Gus Nur, adalah nama-nama ulama yang menjadi korban persekusi. Bahkan, Ust Alfian Tanjung bukan hanya dipersekusi tetapi juga dikriminaliasi, hingga beliau harus mendekam di penjara. Gus Nur menjadi Tersangka dengan tudingan SARA dan pencemaran nama baik di Polda Sulteng dan Polda Jatim.

Unsur ormas, adalah ormas Islam HTI menjadi korban persekusi yang dicabut BHP nya secara sepihak oleh rezim tanpa memeluk proses pengadilan. Berkali kali HTI dituding sebagai organisasi terlarang dan khilafah yang didakwahkan HTI dituduh sebsgai ajaran terlarang.

Padahal, putusan Pengadilan hanya menolak gugatan HTI dan dengan demikian mengesahkan pencabutan SK BHP HTI. Tidak ada satupun amat putusan yang menyatakan HTI ormas terlarang, atau menyatakan khilafah sebagai paham terlarang.

Tudingan HTI sebagai ormas terlarang itu ditindaklanjuti dengan perburuan ASN dan akademisi kampus yang dianggap terafiliasi dengan HTI. Banyak ASN dan akademisi kampus mendapat perlakuan zalim dari Rezim hanya dengan dalih terlibat dengan ormas terlarang.

Sementara kegagalan di sektor lainnya, juga mengalami hal yang sama. Kasus difestasi freeport, penguasaan konsesi berbagai tambang minyak, gas, mineral dan batubara yang diserahkan kepada swasta asing maupun aseng, menunjukan negara gagal menjalankan konstitusi khususnya pasal 33 ayat (3) tentang wajibnya negara menguasai bumi, air, udara dan kejayaan alam yang terkandung didalamnya, dan menggunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Intervensi asing, tindakan negara yang tak lagi berdaulat seperti tidak bersuara pada kasus kejahatan kemanusiaan yang dialami muslim Uighur China, menambah deret panjang kegagalan negara menjaga konstitusi. Negara tidak lagi mampu menjajakan peran politik non blok, yang merdeka berdaulat, dan mendorong terjadinya ketertiban dunia berdasarkan perdamaian yang abadi.

Kedua, norma konstitusi itu sendiri memang didesain untuk gagal jika dipandang dalam perspektif Islam. Konstitusi tak mampu mengejawantahkan nilai-nilai Islam karena konstitusi mengadopsi value Sekulerisme.

Dalam kasus perzinahan, maraknya perilaku zina, seks bebas, hedonisme, itu bukan semata adanya faktor kegagalan pemimpin (penguasa/rezim), tetapi juga faktor sistem, konstitusi. Konstitusi tidak didesain untuk mengejawantahkan value Islam.

Zina dalam padanan KUHP hanya bisa diproses jika pelakunya telah menikah dan salah satu diantaranya membuat aduan ke penegak hukum. Zina menjadi delik aduan, berbeda dengan Islam yang memandang zina sebagai delik umum.

Zina dalam pandangan Islam adalah aktivitas seksual, yakni berhimpunnya alat kelamin laki-laki dan perempuan (hubungan badan) yang dilakukan diluar akad nikah.

Jadi, semua pelaku seks bebas baik suka sama suka, atau dengan upah (WTS), bahkan hingga LGBT dianggap kebebasan dalam konstitusi sekuler. Dalam Islam, semua tindakan dimaksud adalah perbuatan yang terkategori jarimah (kejahatan, pidana), sehingga wajib dicegah dan diberi sanksi.

Karena itu, sulit untuk menolak kesimpulan bahwa negara telah gagal menjaga konstitusi. Negara, telah menggunakan cara-cara inkonstitusional untuk melanggengkan kekuasaan, dengan melakukan sejumlah persekusi dan kriminalisasi terhadap ulama, habaib, bahkan hingga terhadap simbol dan ajaran Islam.

Karena itu, umat wajib menghukum secara konstitusional dengan tidak memilih rezim yang berkuasa saat ini, untuk melanggengkan sekaligus melegalkan persekusi dan penzaliman.

Dalam momen Pilpres ini, umat wajib menarik dukungan dari rezim yang terbukti gagal memimpin dan mengelola negara. Tak layak, bagi umat masuk ke lubang kesalahan untuk kedua kalinya. [MO/ge]

Posting Komentar