Sumber: Ilustrasi
Oleh.
Muhammad Reza

Mediaoposisi.com-Kita telah mendengar berita yang sangat mencengangkan. Penahanan kembali Abu Bakar Ba’asyir setelah dibebaskan menjadi puncak kekecewaan masyarakat terhadap rezim ini. Ulama kharismatik itu harus menerima pil pahit yang berlipat. Diantaranya ditahan tanpa bukti dan ditahan kembali setelah  sebelumnya dibebaskan. Tentunya, kalua Bahasa anak muda sekarang, Ba’asyir telah di-‘PHP (Pemberi Harapan Palsu).

Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia telah menelan kekecewaan yang sangat
mendalam. Atas penahanan tersebut, terdapat sebuah pesan menarik dari Ba’asyir yang dikutip dari akun Instagram salah satu netizen. “Silahkan tentukan nasib saya di dunia, saya kelak akan bersaksi menentukan nasib Anda di Akhirat!” Pernyataan itu seakan menjadi sebentuk perlawanan atas ketidakadilan yang dialami beliau.

Ulama adalah pihak yang harusnya mendapat tempat mulia. Ilmunya sangat berguna bagi umat
manusia, tidak hanya bagi umat Islam namun juga bagi umat beragama lain. Tiap pagi, siang,
dan malam, waktunya digunakan untuk beribadah dan menuntut ilmu. Waktu luang digunakan untuk ibadah dan berdakwah. Maka dari itu, ulama adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah SWT.

Penangkapan terhadap Abu Bakar Ba’asyir adalah bentuk kriminalisasi terhadap ulama. Beliau beberapa kali dipenjara hanya karena berseberangan dengan pemerintah. Penangkapan paling heboh adalah pasca Serangan Bom Bali I pada tahun 2002. Kemudian dibebaskan tahun 2006 dan ditahan kembali pada tahun 2010 hanya karena dianggap mendanai kelompok teroris Aceh. Tentu beliau tidak ada hubungannya dengan serangan itu.

Tahun 2019 menjadi masa yang paling berbahagia untuk Abu Bakar Ba’asyir daan keluarga karena dapat menghirup udara kebebasan. Namun, keputusan itu hanya menjadi isapan jempol. Beberapa hari pasca pembebasan beliau pada 19 Januari 2019, Menkopolhukam Wiranto mengumumkan bahwa pembebasan Ba’asyir masih dipertimbangkan. Akibatnya, beliau kembali
mendekam di sel tahanan di Bogor. Padahal sebelumnya, Jokowi bersama Yusril Ihza Mahendra mendatangi tahanan Ba’asyir dan membebaskannya.

Harusnya, sang ulama itu bebas dari penjara setelah mendekam selama 9 tahun dari masa tahanan yang seharusnya yaitu 15 tahun. Apalagi, Jokowi pernah menyatakan bahwa pembebasan beliau dilakukan karena pertimbangan kemanusiaan seperti umurnya yang sudah menginjak 81 tahun dan kondisi kesehatannya yang tidak membaik. Ditambah lagi, Jokowi adalah pemimpin negara yang mempunyai posisi hierarkis tertinggi di negara ini.

Keputusan presiden harusya berlaku mutlak. Apabila beliau memutuskan sesuatu perkara maka
jajarannya akan mematuhi keputusan itu. Pembebasan itu juga harusnya menjadi legitimasi
bagi para penegak hokum untuk secara sah menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat bebas sehingga tidak perlu lagi mendekam di tahanan. Namun, bagaimana nasib para hakim dan pihak keamanan terhadap kasus Ba’asyir itu.

Tentu saja, hal itu adalah kezoliman karena menyebabkan sang ulama dituduh sebagai tersangka kasus kejahatan. Apalagi terorisme yang jelas-jelas merupakan proyek politik luar negeri yang bertujuan ingin memecah belah umat Islam. Namun, Ba’asyir tetap tegar sehingga memberi pernyataan sebelumnya yang dikutip dari Instagram salah satu akun.

Satu hal lagi, apakah penahanan kembali Ba’asyir adalah respon pemerintah karena takut
dibilang pencitraan. Sebab, jelang pilpres, pemerintah tiba-tiba menjadi ‘ramah’ kepada umat Islam. Padahal sebelum tahun 2019, banyak peristiwa bermunculan yang merugikan umat Islam seperti pembentukan Undang-Undang Ormas dan kriminalisasi ulama.

Baru-baru ini adalah pembebasan Ba’asyir yang kemudian direspon dengan penahanan kembali karena putusan itu harus dipertimbangkan lagi. Tentu kita patut bertanya, dimana letak keadilan. Harusnya, ulama yang berhak menentukan hokum suatu negara paling tidak pemerintah bisa berkonsultasi dengan ulama untuk memutuskan hokum negara.

Tetapi faktanya, ulama malah dijebloskan ke penjara tanpa bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan. Tentu saja, peristiwa ini melukai hati umat Islam karena pembebasan ulama tersebut hanyalah berita palsu. Yang menjadi korban PHP bukan hanya Ba’asyir semata melainkan umat Islam seluruh Indonesia bahkan bisa jadi seantero dunia.

Hokum yang adil harusnya ditegakkan di bumi Indonesia ini. Apalagi pertimbangan Ba’asyir dibebaskan adalah karena umur. Berdasarkan hukum internasional, penahanan itu sesuai karena dalam hukum dikatakan bahwa tahanan yang berusia lanjut ataupun sakit berhak mendapat pembebasan dari masa tahanan. Secara hukum, harusnya Abu Bakar Ba’asyir sudah bebas hari ini. [MO/re]

Posting Komentar