Oleh: Himatul Solekah (Alumni Revowriter)

Mediaoposisi.com-Pro-kontra usulan tes baca Al-quran capres-cawapres terus terjadi dari berbagai kalangan. Dimana tes tersebut dilakukan sebagai langkah awal menyelesaikan permasalahan politik identitas antar paslon, di samping agar rakyat mengetahui kualitas pimpinannya terkait penguasaan bacaan Al-quran. Walaupun hal tersebut tidak diatur dalam UU dan peraturan KPU.

Menurut Ridlwan peneliti radikalisme dan gerakan Islam di Jakarta, “Ini justru peluang emas bagi masing-masing kubu untuk mendapatkan simpati dari kelompok pemilih Islam” (Tribunnews.com,30/12/2018).

Sebaliknya, menurut Sodik Mudjahid Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga “Tapi yang sangat dan lebih penting adalah pemahaman terhadap isinya dan bagaimana mengamalkannya secara demokratis dan konstitusional di NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 45”. (Okezone, 30/12/2018).

Terlihat sepintas dari kemunculan ide tes baca Al-quran bagi capres-cawapres dan respon terhadapnya merupakan salah satu bukti bahwa dalam sistem demokrasi Al-quran hanya dijadikan sebagai alat permainan politik untuk memenangi persaingan di satu sisi, dan di sisi yang lain keberadaannya dianggap tidak penting.

Kenapa? Karena syarat menjadi seorang pemimpin bukan hanya sekedar mampu membaca Al-quran, tetapi bagaimana ia mampu mengamalkan seluruh isi yang ada di dalamnya.

Bukan hanya sekedar mendapat simpati dari pemilih Islam, tetapi bagaimana menjadikannya sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan seluruh warga Negara. Itulah pemimpin yang Qur’ani.

Jika kita pikirkan, bagaimana jadinya jika seseorang bagus ilmu tajwidnya, tetapi melegalkan khamr dijual dimana-mana. Bagus bacaannya, tetapi harta kekayaan Negara dijual kepada asing dan aseng.

Rakyat masih banyak yang kelaparan hingga berani melakukan tindakan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini disebabkan karena jeratan sistem yang serba mahal dan jauhnya mereka dari pemahaman Islam.
 
Inilah akibat penerapan sistem demokrasi-kapitalis. Dasarnya yang sekuler menjadikan agama terlepas dari kehidupan manusia, digunakan sebatas ibadah ritual semata.

Padahal kita ketahui bersama bahwa Al-quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk hidup yang wajib atas seluruh kaum muslim untuk mengamalkan seluruh isinya. Lengkap untuk mengatur pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik.

Oleh sebab itu, hukum Allah tidak bisa jika diambil  seperti makanan prasmanan, disesuaikan dengan zaman atau yang dianggap enak (baca: memiliki manfaat) menurut manusia. Bukankah Pencipta lebih mengetahui apa yang dibutuhkan ciptaan-Nya?

Apalagi dengan jelas Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk memutuskan perkara sesuai dengan apa yang telah diturunkan-Nya dan dilarang mengikuti hawa nafsu manusia yang serba memiliki kepentingan (QS. Al-Maidah : 48-49).

Bukti jika manusia lemah dan terbatas, takkan pernah sanggup menandingi hukum-hukum Allah SWT yang mampu menyejahterakan seluruh manusia.

Untuk itu, saatnya umat campakkan sistem demokrasi-kapitalis yang mengesampingkan hukum Allah SWT. Karena hidup tidak bisa lepas dari yang namanya agama. Agama Islam yang bersumber dari kitab suci Al-quran. Mengatur individu, masyarakat, dan Negara.

Begitu pun pemimpin yang menjalankan aturan Islam secara keseluruhan, hanya bisa terlaksana dalam bingkai institusi khilafah. Pemimpin Qur’ani, pemimpin ideal dambaan umat.

Posting Komentar