Mediaoposisi.com|Redaksi -Saat Konferensi Pers yang ditayangkan di Metro TV melalui channel YouTube Metrotvnews, Senin (21/1/2019). Wiranto telah menyampaikan keterkaitannya Abu Bakar Ba'asyir.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyampaikan pendapatnya terkait rencana pembebasan terpidana Bom Bali 2002, Abu Bakar Ba'asyir.

Tiba-tiba Wiranto langsung mempertimbangkan tentang Abu Bakar Ba'asyir yang terkait dengan aspek ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hukum.

Saat konferensi Pers, Wiranto menyebutkan Jokowi memahami bahwa pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ada keterkaitannya dengan permintaan dari pihak keluarga supaya dibebaskan.

"Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut, tetapi masih perlu dipertimbnagkan dari aspek lainnya, seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya," ujar Wiranto.

Disaat pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, terbukti dipolitisasi oleh kalangan pendukung jokowi itu sedniri untuk menaikkan elektabilitasnya. Kemudian Wiranto angkat bicara.

Dengan dalih presiden jangan terburu-buru, grusa-grusu, tidak berfikir panjang dan ada aspek lainnya.

"Jadi presiden tidak boleh grusa-grusu, tidak serta merta membuat keputusan tapi perlu mempertimbangkan dari aspek lainnya," jelas Wiranto.

Dengan alasan pengundangan Abu Bakar Ba'asyir telah mengundang banyak pihak.

Padahal pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dengan kebijakan yang di ambil oleh Jokowi sudah bebas ditiadakan tanpa syarat.

Dilansir oleh TribunewsBogor.com, Senin (21/1/2019), kuasa hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Abu Bakar Baasyir dinyatakan bebas tanpa syarat.

"Statusnya bebas tanpa syarat," ujar Yusril di kantor The Law Office of Mahendradatta, Jl. Fatmawati Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Yusril Ihza Mahendra, Tim Pembela Muslim (TPM) sebelumnya sudah mengajukan pembebasan bersyarat untuk Abu Bakar Baasyir.

Saat ini Jokowi memang punya hak tinggal bilang secara lisan hingga akhirnya bisa untuk mengenyampingkan kebijakan Kemenkumham yang dituangkan dalam Permenkumham.

"Presiden bisa bertindak menyimpang atau mengesampingkan dari aturan menteri itu dengan berpegang pada alasan-alasan, presiden pemegang otoritas tertinggi dalam administrasi negara," jelas Yusril.

Terbukti Rezim saat ini memang anti Islam dan menggunakan kekuasaanya hanya untuk menaikkan elektabilitas kemudian mempermainkan Abu Bakar Ba'asyir hanya untuk menarik Emosi Umat Islam yang cenderung bersatu.

Inilah bukti prmimpin yang suka ingkar janji, blusukan sana-sini dan pencitraan lagi. Sudah saatnya anda katakan tidak untuk dua periode !!!..., karena jika dua periode lagi kebijakan akan dibuat main-main lagi seperti ini.[MO/sr]




Posting Komentar