Oleh: Linda Ariesta

Mediaoposisi.com- Dalam Pembangunan Ekonomi, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur mempunyai peranan penting dalam roda penggerak pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas dan meningkatkan daya saing antardaerah di seluruh Indonesia.

Infrastruktur dapat berupa teknis atau fisik, sehingga mampu mendukung jaringan struktur seperti fasilitas berupa jalan, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, perluasan cakupan jaringan dan telekomunikasi, pelistrikan dan sebagainya. Seperti halnya yang disampaikan Menteri Perhubungan Republik Indonesia yaitu Budi Karya Sumadi, bahwa telah diresmikannya Jalan Tol Trans Jawa oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menghubungkan antara Jakarta dan Surabaya pada tanggal 20 Desember 2018 lalu merupakan salah satu pembangunan infrastruktur berupa jalan tol yang bernotabene prestasi luar biasa. (Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/06).

Dengan adanya jalan tol ini, maka diharapkan akan mempermudah dan memangkas estimasi waktu tempuh Jakarta-Surabaya serta mempercepat distribusi logistik. Namun pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pendapat Faisal Basri seorang Ekonom Senior yang menyatakan bahwa dengan adanya tol Trans Jawa dapat mempercepat distribusi logistik, hal ini dinilai sebuah sesat pikir, sebab untuk pendistribusian logistik yang efektif, efisien dan paling murah yaitu menggunakan transportasi laut, bukan darat. (Sumber: http://medan.tribunnews.com/2018/12/31).

Selain itu, bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke Jakarta-Surabaya Pulang-Pergi (PP) dengan melintas di tol Trans Jawa, maka masyarakat harus menyiapkan e-toll sebesar Rp. 1,3 juta plus Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar Rp. 1,2 juta. Hal tersebut dengan rincian untuk sekali berangkat dibutuhkan kartu e-toll sebesar Rp. 635.600,- dan BBM jenis pertamax sebesar 76 liter yang setara dengan Rp. 790.400 sedangkan BBM jenis pertalite sekitar Rp. 592.800,-. Sebab jarak Jakarta-Surabaya via tol Trans Jawa sekitar 759,61 km dapat ditempuh dalam waktu 11,5 jam dengan dua kali istirahat masing-masing 1 jam. (Sumber:suaramojokerto.com/13/01/2019).

Dalam pandangan Islam, pembangunan proyek infrastruktur merupakan bangunan fisik yang berfungsi untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi suatu masyarakat. Menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum, infrastruktur dibedakan menjadi 3 menurut sisi kepemilikannya yakni Pertama, Infrastruktur  milik umum seperti  jalan umum dan sejenisnya semisal laut, sungai, danau dan sebagainya.

Pabrik/industri   yang benda-bendanya milik umum seperti pabrik/industri eksplorasi pertambangan, pemurnian dan peleburannya. Kedua, Infrastruktur milik negara dimana seluruh sarana umum dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat meliputi sarana yang ada di pedesaan, propinsi maupun yang dibuat oleh negara, semisal sarana pelayanan pos, alat pembayaran berupa alat tukar, sarana transportasi umum dan sebagainya. Ketiga, Infrastruktur yang bisa dimiliki individu seperti industri berat dan senjata, landasan pesawat terbang, sarana ransportasi seperti bus dan pesawat terbang  serta yang  lainnya.

Selain itu, keberadaan infrastruktur sangat menunjang kemajuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan proyek infrastruktur selayaknya bertumpu pada sistem ekonomi Islam guna membangun infrastuktur yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik. Dalam Islam terdapat 4 aturan umum dalam pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Keempat aturan tersebut antara lain:

Pembangunan Infrastruktur merupakan tanggung jawab Negara;
Pendanaan pembangunan infrastruktur dimasa khilafah berasal dari dana Baitul Mal, bukan berasal dari dana pungutan masyarakat;

Kepemilikannya jelas terkait pengelolaan kepemilikan, seperti halnya pendistribusian barang dan jasa di tengah masyarakat;

Rancangan tata kelola ruang dan wilayah dalam negara khilafah dirancang secara efektif dan efisien sehingga mengurangi kebutuhan transportasi.

 Seyogyanya, pembangunan infrastruktur harus berlandaskan pada Sistem Ekonomi Islam pada dewasa ini agar negara mampu membiayai penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tanpa harus hutang ke luar negeri serta tidak ada unsur riba dan pelanggaran syara’ lainnya.


Dimasa Negara Khilafah, pembangunan infrastruktur menerapkan Sistem Ekonomi Islam bukan sistem ekonomi lainnya, sehingga Negara Khilafah mempunyai sumber kekayaan yang cukup guna membiayai peyelenggaraan negara. Begitu juga termasuk terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, baik kebutuhan pribadi maupun kelompok seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sehingga kesejahteraan rakyat dimasa itu benar-benar terwujud secara merata, adil dan berkemanusiaan.

Dengan demikian hanya Sistem Ekonomi Islam-lah yang mampu menjamin pembangunan infrastruktur negara bagi rakyatnya tanpa melakukan pelanggaran hukum syara’ dan rakyat dapat menggunakan hasil pembangunan infrastruktur secara gratis tanpa mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Sistem Ekonomi dapat terlaksana secara kaffah apabila diterapkan dalam sebuah Khilafah Islamiyah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta Khulafaur Rasyidin hingga Khilafah Ustmaniyyah.[MO/sr]






Posting Komentar