Oleh: Nafisah Az-zahrah 
(aktivis mahasiswi)

Mediaoposisi.com-Sebagai negara yang berkembang, Indonesia semestinya senantiasa melakukan perbaikan di segala bidang untuk menunjang kemajuannya.

Kali ini yang paling menarik perhatian adalah proyek pemerintah terkait dengan pembangunan fisik, yaitu infrastruktur umum. Mulai dari pembangunan jalur kereta api, jalur udara, jalur laut bahkan jalan tol, yang sedang dikerjakan pemerintah.

Pembangunan tol yang dianggap akan paling berpengaruh telah digarap pemerintah, sepanjang 2.623 km melintasi pulau jawa dan Sumatra kini telah usai.

Dari pembangunan tol tersebut, masyarakat secara umum berharap agar pembangunan yang digadangkan oleh pemerintah itu memberikan kemudahan dalam urusan publik, meski kenyataan dilapangan tidak melulu seperti itu.

Menurut menteri Budi Karya, seperti yang dilansir oleh TribunNews.com (6/1) menyatakan “Bahwa, kita berhasil membuat Tol Jakarta-Surabaya, satu prestasi yang luar biasa.” Pendapatnya juga, dengan adanya tol ini akan lebih mempermudah distribusi logistik beserta peningkatan potensi lokal diseki-taran jalur lintasan tol seperti pariwisata, kuliner dan kriya masyrakat.

Sepintas memang banyak keuntungan yang diperoleh dari pembangunan proyek jalan tol ini, namun apakah benar tujuan pemangunan tol ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat?

Realitanya telah berbicara lain, bahwa jalan bebas hambatan ini nyatanya tidak juga bebas biaya, terlebih prioritas penggunanya hanya untuk pengendara mobil, sedangkan rakyat miskin yang tidak memiliki kendaraan roda empat tidak akan menggunakan tol ini, apalagi tarif tol juga lumayan mahal, dikatakan tarif Jakarta – Surabaya mencapai Rp 600.000.

Di sisi lain,pemerintah mendapatkan dana infrastruktur ini dengan berhutang ke luar negeri, yang pasti tidak sedikit besarannya untuk pembangunan semacam mega proyek tol ini, belum lagi ditambah dengan bunga tiap periodenya.

Jadi tidak mengherankan ketika pemerintah berupaya memberikan pelayanan kepada rakyat namun disamping itu tetap memberlakukan tarif pemakaian.

Sistem Kapitalis senantiasa menuntut prioritas keuntungan dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Negara yang seharusnya berkewajiban memberikan pelayanan kepada rakyatnya, akan bisa berubah menjadi pemalak rakyat, meskipun rakyatnya miskin dan serba terbatas.

Sebab pemikiran tak mau rugi akan menganggap usaha yang dilakukan itu bernilai sia-sia, jika tidak mendatangkan keuntungan. Islam telah mengatur bagaimana cara pengeloaan dalam berbagai urusan publik, seperti fungsi negara yang menjalankan amanat mengurusi rakyat, tentu dengan pertimbangan syariat bukan untung ruginya.

Segala jenis pembangunan akan diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat umum yang pasti gratis, namum bukan dengan standar yang asal-asalan.

Begitu pula dengan sumber dana yang akan digunakan, negara akan seoptimal mungkin mengelola SDA secara independen tanpa intervensi asing sama sekali, sehingga solusi pragmatis seperti hutang luar negeri sangat bisa dihindari, karena kemandirian dalam negeri yang telah dibangun berasaskan syariat Islam.

Dengan begitu, negara tidak akan terjajah melalui utang yang tak kunjung selesai akibat bunga yang kian membengkak dan SDA yang sudah diambil alih oleh asing.

Satu contoh catatan sejarah kegemilangan islam pernah diraih ketika pemerintahan Sultan Abdul Hamid II sebagai Khalifah muslim masa kekhilafahan Daulah Utsmaniyah, yang pernah menghadapi kondisi serupa ketika membangun proyek Hejaz Railway.

Pada saat itu datanglah seorang Yahudi, Theodore Hazl yang menawarkan pinjaman untuk pembangunan proyek tersebut.

Akan tetapi Khalifah menolak dengan tegas tawaran itu, karena sadar hutang luar negeri pasti akan membawa pada kedzaliman dan malapetaka melalui jerat bunga yang besar serta pertanggungjawaban berat di akhirat.

Sudah tampak jelas berbagai kecacatan buah dari Kapitalisme yang mencekam negeri-negeri muslim, hingga menimbulkan berbagai kemudharatan dan kemelaratan yang tak kunjung usai.

Tak akan ada yang mampu menyelesaikan problematika umat dengan total melainkan Syariat Islam, yang mana syariat islam berasal dari Allah yang maha sempurna, maka mustahil peraturan yang berasal dari-Nya tidak sempurna.

Sejarahpun telah membuktikan bahwa keberasilan sistem islam mampu mendatangkan berbagai kemaslahan ketika diterapkan secara kaffah di seluruh sendi kehidupan.

Semestinya peraturan islam diterapkan oleh Negara, sebagai pihak yang paling mampu dan berwenang, sehingga kesejahteraan rakyat dan keberkahan bisa terwujud dengan ridho Allah SWT, yaitu baldatun wa rabbun ghafurun.[MO/ge]

Posting Komentar