Oleh : Meti Nur Hidayah, S.Pt

Mediaoposisi.com-  Kembali, publik dipertontonkan dengan fakta buruknya pengelolaan tata niaga pangan oleh pemerintah. Derasnya praktek impor pangan yang dilakukan oleh Kementrian perdagangan (Kemendag) terus berlanjut. Padahal di lain sisi, Kementrian Pertanian (Kementan) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dua sisi kebijakan dalam dua kementrian yang saling bertolak belakang padahal dalam satu
pemerintahan. Dan rakyatlah yang menjadi sasaran. Kementrian Perdagangan memastikan Indonesia akan impor 60 ribu ton jagung hingga Maret 2019. Jumlah tersebut diperoleh setelah pemerintah memutuskan menambah impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak sebanyak 30 ribu ton untuk bulan Februari mendatang.

Direktur Jenderal Perdagangan Oke Nurwan mengatakan bahwa kebijakan impor jagung tersebut diputuskan setelah rapat koordinasi terbatas yang dilakukan tahun 2018 saat pemerintah membuka kran impor jagung sebanyak 100 ribu ton. Pertimbangan impor dilakukan Kementrian Perdagangan dengan dalih meningkatnya permintaan dari konsumsi para pengusaha ternak mandiri untuk kebutuhan pakan serta semata-mata bertujuan untuk menstabilkan harga agar mencapai 4500/kg. (https://tirto.id).

Nyatanya Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi justru menampik bila Indonesia tengah membutuhkan impor jagung. Hal tersebut karena produksi jagung lokal masih dapat mencukupi kebutuhan di daerah-daerah. Pada tahun 2019, produksi jagung diperkirakan mencapai 29,9 juta ton dan konsumsi 21,6 jut ton.

Jumlah ini diprediksi naik dibanding tahun 2018 dengan jumlah produksi 28,6 juta ton dan konsumsi 20,3 juta ton. Keduanya memiliki neraca jagung surplus sebanyak 6,7 juta ton. Antonpun mempertanyakan keputusan pemerintah melakukan kebijakan impor tersebut karena sebenarnya jagung bisa disuplai dari dalam negeri. (https://tirto.id)

Sementara itu peneliti cum dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso mengatakan
tidak heran bila keputusan impor bertentangan dengan klaim data Kementan yang selalu menyebut jagung surplus. Dwi mencontohkan, pada November 2108, keputusan impor 100 ribu ton jagung
malah menyebabkan kenaikan harga jagung di atas 6000/kg.

Ia memprediksi kesalahan yang sama juga akan terjadi saat pemerintah menambah 30 ribu ton pada tahun ini. Hal tersebut karena pemerinth dalam hal ini Kemendag tidak punya data yang dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan.

Pada komoditas gula, kran impor juga terbuka lebar. Oke Nurwan menyatakan bahwa sejak awal tahun 2018 pemerintah telah menerbitkan izin impor untuk lebih dari 900 ribu ton gula mentah (raw
sugar) untuk diolah menjadi gula konsumsi. Jika dikalkulasikan total impor gula mentah mencapai
1,1 juta ton.

Sementara realisasi impor gula kristal rafinasi (GKR) untuk kebutuhan industri makanan dan minuman mencapai 2,96 juta ton dari alokasi impor sepanjang tahun 2018 sebanyak 3,15 juta ton. Alasan klise yang dikemukakan Kemendag adalah karena permintaan yang tinggi baik untuk konsumsi maupun industri, sementara produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi.

Padahal hingga pertengahan tahun 2018 lalu stok gula konsumsi dari hasil produksi dalam negeri dan sisa impor sebelumnya masih surplus 3,7 juta ton. (https://m.katadata.co.id). Pemerintah juga telah mengeluarkan tiga kali izin impor beras kepada Bulog. Pertama pada bulan Januari sebanyak 500 ribu ton, kemudian fase kedua 500 ribu dan selanjutnya sebanyak 1 juta ton. Sehingga total beras impor yang masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2018 ini mencapai 2 juta ton. (https://m.detik.com)

Sementara pada waktu yang hampir bersamaan, Kementan merilis bahwa PDB pertanian melejit
hingga 47% yang menandakan semakin membaiknya produksi dan pendapatan petani. Namun
terasa aneh jika Kemendag terus menekankan impor di komoditas pangan seperti beras, jagung,
serta beberapa komoditas lainnya. (https://gelora.co)

Wakil Ketua Komis IV DPR Daniel Johan mengungkapkan selalu terjadi seperti itu antara Kemendag
dan Kementan dalam beberapa tahun terakhir. Terlihat dua kementrian tidak sejalan dan sinkron
terutama berkaitan dengan pendataan produksi pangan dan kebutuhan masyarakat. Bila pemerintah tetap melanjutkan kebijakan impor yang demikian masif, maka hal tersebut dinilai sebagai langkah yang justru memukul petani lokal yang notabene warga negaranya sendiri.

Apalagi kran impor pada komoditas pangan dilakukan Kemendag bertepatan dengan dekatnya masa panen raya. Kehadiran kebijakan impor akan semakin menyulitkan petani dan berdampak pada hasil
produksi petani lokal menjadi tidak laku.

Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius soal urusan pangan dan gagal memberikan perlindungan terhadap petani lokal dari terjangan impor. Lagi-lagi rakyat dan petani lokal yang menuai sengsara. Meski alasan berbagai impor komoditas pangan bertujuan untuk menstabilkan harga, memenuhi kebutuhan masyarakat tapi keputusan masifnya kran impor dinilai kontraproduktif.

Pasalnya, pemerintah menargetkan untuk tidak melakukan impor sampai 2019 terutama pada komoditi beras bahkan saat kampanye Pilpres dan awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi, swasembada beras dibidik tercapai pada tiga tahun pertama. Sehingga layaklah dikatakan bahwa janji rezim ini mewujudkan kedaulatan pangan hanyalah lip service belaka.

Apabila Indonesia ingin dikatakan berdaulat pangan maka tata niaga pangan harus diatur untuk kepentingan sendiri dengan tidak tunduk pada negara lain dalam arti tidak melakukan impor pangan.
Namun menjadi sebuah kemustahilan jika negara masih menggunakan sistem pengelolaan yang justru berpihak kepada para pemilik modal, mafia rente.

Yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Sudah saatnya umat ini kembali kepada fitrahnya, dimana rakyat dilindungi kepentinganya oleh
pemimpinnya. Negara harus memiliki visi yang jelas dalam menjalankan perannya sebagai pelayan
rakyat, bukan pebisnis yang berjual beli dengan rakyatnya. [MO/ra]

Posting Komentar