Oleh: Monita Dias Fransiska 
(Aktivis Remaja Muslimah)

Mediaoposisi.com- Tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah impor terus melonjak. Bahkan hasil panen yang surplus pun tidak menghalangi pemerintah untuk terus-menerus impor. Padahal dimasa lalu, Indonesia termasuk dalam negeri pengekspor pangan, salah satunya adalah gula. Dan sekarang menjadi negeri yang berada di urutan pertama yang paling banyak mengimpor gula.

Dikutip dari TEMPO, Petani tebu dari berbagai daerah di Indonesia menaburkan gula import saat aksi demo didepan istana negara, 28 Agustus 2017. Petani tersebut menuntut harga gula yang merosot tajam rata-rata Rp 9.000-9.500/kg, jauh dibandingkan tahun 2016 yang rata-rata Rp 11.000-11.500/kg.

Rezim membuktikan behwa mereka tidak serius dalam menangani masalah pangan. Di sekian meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan, mereka justru mengandalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dari impor dari luar negeri.

Bukan hanya gula, studi NSEAS pada September 2018  menyebutkan Indonesia masih ketergantungan impor sebanyak 29 bahan baku yang dihasilkan pertanian dari beragam Negara. Seperti beras, jagung, kedelai, biji gandum, tepung terigu, daging dan masih ada 23 bahan lain yang akan diimpor oleh Indonesia.

Jangan sampai nasib gula seperti nasib garam, yang pada sekitar tahun 2017-2018 mengalami kerugian yang sangat besar. Garam dalam negeri sangat melimpah kenapa harus impor garam lagi? Inilah yang membuat petani garam merugi.

Realitas ini menujukkan rezim telah ingkar janji, pasalnya pada saat dilantiknya presiden ke 7 RI beliau menuturkan bahwa tidak akan impor, entah Gula, Beras, atau apapun. Dan kini di masa akhir jabatannya sebagai seorang presiden seharusnya dia pertanggung jawabkan apa yang telah dia lakukan.

Hal inilah yang membuat para petani sengsara, pasalnya panen melimpah yang dihasilkan oleh dalam negeri justru tidak di hargai karena rezim terus-menerus mengimpor bahan-bahan  yang sudah jelas melimpah. Ini juga yang menjadi fakror mengapa banyak pabrik yang tutup. Karena pemerintah lebih mementingkan impor daripada hasil sendiri

Jika impor terus dilanjutkan, pemerintah justru akan menggebug petani, Pasalnya disaat mendekati musim panen, pemerintah justru lagi-lagi mengimpor Beras dan jagung. Sedangkan surplus tahun 2018 masih terjadi. Dan kabarnya akan surplus Jagung dipastikan akan terjadi  sampai 2021.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sumarjo Gatot Irianto meyampaikan, produksi padi tahun 2018 mencapai 83,04 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 48,3 juta ton beras. Angka ini tercatat masih surplus dibandingkan dengan angka konsumsi sebesar 30,4 juta ton beras. Begitu juga dengan jagung, pada periode yang sama produksinya mencapai 30,05 juta ton Pipilang Kering (PK), sedangkan perhitungan kebutuhan sekitar 15,58 juta ton PK. (iNews.id)

Gagalnya rezim ini mewujudkan kedaulatan pangan karena masih menggunakan paradigma batil Neoliberal untuk mengelola pangan dan pertanian. Hal tersebut meminimalisasi kerja rezim dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pasalnya pasar bebas telah menguasai rantai makanan dari mulai produksi hingga konsumsi.

Padahal, Penguasaan bahan pangan pada suatu negeri  dapat merupakan kemampuan suatu Negara dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri. Di samping itu negeri ini juga mampu secara mandiri menentukan kebijakan pangannya tanpa dicampuri oleh negeri lain lain. 

Karenanya kekuasaan dan kemandirian pangan ini harus diwujudkan dalam Islam. Karena menggantungkan pemenuhan pangan melalui impor dari negara lain dapat menjadi jalan untuk menguasai kaum muslimin dan hal ini diharamkan.

Untuk merealisasikannya, Khilafah akan menjalankan ekonomi Islam, dimana Khalifahlah yang akan mengatur hajat publik. Karena itu termasuk kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemerintahan Islam.

Seperti yang telah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam dalam hadis :  “Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya”. (HR. Muslim dan Ahmad).

Sebagai wujud tanggungjawabnya, negara Khilafah akan secara utuh mendukung dalam pengelolaan pangan dan menyediakan fasilitas untuk mengelola tanah agar tanah terkelola secara maksimal. Tidak hanya itu, Negara Khilafah juga akan mengadakan riset-riset, pendidikan, pelatihan, pengembangan dst untuk kebutuhan pertanian.

Begitu pula dalam pembagian dan kesepakatan harga. dalam pandangan Islam harga akan terbentuk secara alami karena adanya permintaan dan penawaran, tanpa ada campur tangan Negara dalamnya. Negara hanya perlu mangawasinya saja.

Tanggung jawab pemimpin di Negara khilafah akan menjamin kebutuhan masyarakat secara merata semua tercukupi dan harga yang ditawarkan pun terjangkau, sehingga tidak ada lagi yang kekurangan pangan. Dukungan penuh yang dilakukan akan membangkitkan semangat petani untuk selalu memanfaatkan tanah yang ada. Sehingga jika pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri telah terpenuhi maka kecilnya kemungkinan untuk impor bahan pangan dari negeri lain.

Sumber daya alam yang Allah ciptakan di Indonesia, seharusnya menjadikan negeri ini tentam dan damai tanpa adanya impor bahan dari negeri lain, apalagi sampai ketergantungan impor dari Negeri lain. Ketidak adaan konsep Islam dalam kehidupan membuat masyarakat semakin sengsara. Tapi apabila sistem yang digunakan adalah sistem Islam yang telah dirahmati ALLAH maka niscaya akan berjalan dengan semestinya tanpa adanya hambatan, karena Khalifah menjadi penanggung jawab utama atas rakyatnya.[MOsr]


Posting Komentar