Oleh : Mila Ummu Nadhira
(penulis pegiat dakwah dan pemerhati masalah umat)

Mediaoposisi.com-Musibah tsunami yang menyertai letusan gunung Anak Krakatau ternyata  meninggalkan perdebatan terkait peran BMKG (Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika),  mengapa tidak menginformasikan potensi tsunami yang akhirnya meninggalkan dampak kerusakan dan hilangnya ratusan nyawa? Apakah alat yang  dimiliki negeri rawan bencana ini tak mampu mendeteksi lebih awal sehingga bisa mencegah banyaknya korban jiwa ? Ada apa? Hal inilah yang sempat menjadi sorotan media asing, NBCnews dalam laporannya (23/12) tajuk “ Mengapa Tsunami menerjang Indonesia tanpa peringatan ?”.

Ironisnya ada seorang peneliti BPPT namanya Dr Widjo Kongko , justru ketika jauh-jauh hari tepatnya 3 April 2018 mengungkap potensi tsunami tersebut malah sempat dipanggil polisi. Widjo Kongko adalah ahli tsunami. Beliau memaparkan  “Potensi Tsunami  Jawa Barat” dalam sebuah seminar saat itu yang diselenggarakan  BMKG .

Direktur Direktorat Resrse Kriminal Khusus  (Ditreskrimsus) Polda Banten  Kombes Abdul Karim menyatakan alasan pemanggilan tersebut.  Pertama, pernyataan itu menimbulkan  kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat. Kedua, terkait investasi. Investor jadi takut karena akan ada tsunami (kompas.com, 9/4/2018). Masalah ini menjadi kontroversi, apakah hasil penelitian di ranah inetektual bisa dipidanakan? Namun yang jelas negara lebih takut kehilangan investor, daripada berpikir bagaimana rakyat dijaga keselamatannya.  Maka pada Sabtu malam (22/12/2018) tsunami itu terbukti!

BMKG dan Anggaran Kebencanaan
Menurut Bambang Haryo Soekartono, anggota Komisi V DPR RI, “ Yang bertanggung dalam hal ini pemerintah (Menteri Keuangan) yang memotong angggaran.” Pemotongan ini berdampak pada peralatan yang dipunyai BMKG untuk mendeteksi dini tsunami.  Padahal ancaman bencana di Indonesia cukup besar karena dilalui sabuk vulkanik dan pertemuan empat lempeng tektonik. 

Kebutuhan anggaran BMKG pada 2018 mencapai Rp2,6 triliun, tapi hanya disetujui sebesar  Rp1,7 triliun.  Untuk 2019 BMKG mengajukan anggaran Rp2,9 triliun , dan ternyata pemerintah hanya mengalokasikan Rp1,7 triliun.  Pemotongan anggaran ini sudah berlangsung sejak 2016.   “Pemerintah hanya royal anggaran untuk infrastruktur, tetapi untuk menjaga nyawa publik kok pelit.  Padahal satu nyawa tidak bisa dihargai dengan Rp2000 triliun anggaran infrastruktur, “ katanya. (Eramuslim.com, 24/12/2018).

Sebelumnya pada kasus bencana gempa Lombok dan Palu-Donggala yang juga terjadi tsunami,  Menteri Keuangan  Sri Mulyani mengatakan alokasi dana cadangan bencana dalam APBN selama ini rata-rata mencapai 3,1 triliyun per tahun.  Padahal kerugian ekonomi akibat bencana nilainya mencapai Rp 22,85 triliyun. Masih ada gap sekitar 78 persen dari kebutuhan untuk memulihkan kondisi wilayah seusai  gempa.  Tidak bisa mengandalkan terus APBN. 

Selain karena anggaran terbatas, mekanisme pengajuan tambahan dana membutuhkan waktu. Kurang Fleksibel. “ Beban pendanaan seharusnya bisa dibagi antara pemerintah, swasta dan komunitas, “ katanya di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10), saat acara pertemuan tahunan IMF-World Bank Group.  Senada itu, Wapres Jusuf Kalla pun mengatakan negara kesulitan  apabila semua anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dibiayai APBN.  “Bencana terbesar tsunami Aceh, kita berterima kasih, Tanpa keterlibatan UN dan World Bank maka bencana tak bisa diselesaikan,” imbuhnya.(eramuslim.com, 13/10/2018)

Di sini, hitung-hitungan pemerintah atas aset atau harta yang dimiliki negara untuk mengurusi rakyatnya.  Tapi seberapa besarkah alokasi itu dibanding seluruh total APBN negara ?  Menurut Anggota komis VIII DPR, Jhon Kenedy Azis,   tren alokasi anggaran kesiapsiagaan bencana, baik dana rutin maupun dana siap pakai baru sebesar 0,2 – 0,3 persen dari total APBN. (republika.co.id). Kurang dari 1 persen !

Senada dengan pandangan tersebut, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulan Bencana  (BNPB),  Sutopo Purwo Nugroho mengatakan kebutuhan idealnya Rp 15 triliyun. Hampir setara 3 kali nilai proyek e-KTP yang bermasalah tahun anggaran 2011 lalu.  Tapi  justru pemerintah terus mengurangi alokasinya setiap tahun.  “ Ini menjadi ironi, di satu sisi bencana semakin meningkat, dana ternyata berkurang,”tuturnya.  Semua itu (15 T) akan dipergunakan untuk prabencana alias mitigasi bencana dan tanggap darurat pasca bencana. (jawapos.com, 22/12/2017).

Memang sulit dipahami logika pikir pemerintah. Dengan kondisi Indonesia yang sangat rawan bencana, sudah sewajarnya anggaran untuk pra dan pasca bencana itu besar.  Minimal seideal diharapkan BNPB-lah, 15 triliyun.  Tapi apa mau dikata, itulah kenyataan yang terjadi.  Padahal BNPB mengusulkan kepada pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan masterplan alias rencana induk pengurangan risiko bencana tsunami .  Masterplan ini sempat berjalan 2013-2014, namun kemudian terhenti.  Kenapa ? Karena anggaran kebencanaan tidak termasuk dalam prioritas pemerintah, kata Kepala Pusat Data, informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho (Eramuslim.com, 26/12/2018). 

Padahal hal ini sangat penting.  Karena Indonesia yang rawan tsunami.  Makanya, masterplan ini meliputi  program pengadaan alat mitigasi tsunami.  Alat ini kerap rusak karena aksi vandalisme, selain karena anggaran yang kurang. Juga meliputi program penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Sayang semua dihentikan karena anggaran terbatas.

Saat ini, Indonesia tidak memiliki satu pun alat pendeteksi tsunami, karena rusak sejak 2012.   Padahal kita sempat punya 21 unit buoy (alat deteksi) pada tsunami 2008, rinciannya 8 unit dibangun Indonesia, 10 unit oleh Jerman, 1 unit oleh Malaysia dan  2 unit dari AS.  Alhasil, sekarang negara rawan tsunami ini mengandalkan 5 buoy milik negara lain yang kebetulan dekat di sekitar wilayah Indonesia.   Namun persoalannya lokasi alat-alat ini cukup jauh. Satu unit di barat Aceh milik India, satu di Laut Andaman (milik Thailand), dua di selatan Sumba (milik Australia) dan satu unit  di utara Papua (milik AS).

Peralatan mitigasi tsunami lainnya juga jauh di bawah kebutuhan.  Salah satu contoh, Indonesia  cuma punya 52 dari kebutuhan seribu sirine tsunami.  Atau  terkait sarana dan prsarana evakuasi seperti rambu-rambu, jalur evakuasi dan shelter (tempat perlindungan) masih sangat kurang.  Di Banten saja hanya ada dua shelter, padahal idealnya shelter dibangun setiap radius dua kilometer, ujar Sutopo menambahkan.

Negara Kapitalis, Lebih memprioritaskan Apa?
Beginilah ketika sistem Kapitalis diterapkan di negeri ini, bencana alam yang menimpa rakyat bukan dilihat sebagai tanggung jawab negara yang harus dituntaskan.   Tapi hanya dilihat dari sisi peristiwa yang merugikan dan menguras kas negara.  Mereka seolah tak punya empati dan upaya serius untuk mencegah banyaknya korban dan kerugian yang dialami rakyatnya.

Tak hanya itu, sikap ketergantungan terhadap asing pun sangat mengkhawatirkan. Seperti yang dilansir banyak media ketika Bank Dunia yang berkomitmen memberikan bantuan  (baca : pinjaman) kepada pemerintah RI untuk proses rehabilitasi  dan rekonstruksi bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah  senilai  US$ 1 milyar atau setara 15 triliyun (kurs  Rp 15.000).  Plus dana hibah   senilai US$ 5 juta, sebagai bantuan teknis  di bidang perencanaan. 

 Ini sudah termasuk bantuan tunai kepada 150.000 keluarga miskin yang menjadi korban bencana dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. (detik.com, 14/10/2018). Seolah-olah kita tak punya kemampuan untuk mengoptimalkan kemampuan kita sendiri? Atau memang tak ada keinginan mengoptimalkan? Sekali lagi kita bicara prioritas negara ini dalam mengurus rakyatnya, bisa kan dipahami bagaimana faktanya?

Anggaran Bencana dalam APBN Khilafah 
Bagi yang muslim penting mengetahui  bahwa Islam sebagai sebuah ideologi, memiliki mekanisme menyelesaikan problem seperti ini.  Agar APBN sanggup menopang pembiayaan bencana, berapa pun besarnya.   Apalagi ditopang peri’ayahan (pengurusan) oleh pemimpin yang sadar betul tanggung jawabnya kepada rakyat.  Karena dalam Islam, penguasa atau kepala negara (khalifah)  adalah mas’ul (Penanggung Jawab).  Nabi SAW bersabda:

‘’Setiap  dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya’’. (Bukhari & Muslim).

Syariah Islam sudah mengatur bagaimana negara Khilafah mendapatkan sumber pemasukan untuk penanganan bencana, yakni:
(1) Pos fa’iy (harta rampasan perang). Ketika negara khilafah melakukan futuhat atau   penaklukan guna penyebaran Islam. Devisa negara yang berasal dari pos fa’iy sebagian dialokasikan untuk penanganan bencana alam.

(2) Pos kharaj (pungutan atas tanah kharajiyyah). Setiap negeri yang masuk Islam melalui jalan peperangan/ futuhat seperti Irak atau Mesir, juga negeri-negeri lain, telah ditetapkan oleh hukum syara sebagai tanah kharaj.  Tanah ini akan dipungut biayanya yang disebut uang kharaj, dimana besarannya diserahkan kepada pendapat/ijtihad khalifah (Devisa negara dari tanah kharaj ini terbilang besar, seperti yang diperoleh dari tanah   Irak di masa Kekhilafahan Umar bin Khaththab. Dari pos kharaj ini sebagian akan dialokasikan untuk pos penanganan bencana).

(3) Pos milkiyyah ‘ammah (kepemilikan umum). Di dalam negara Khilafah berbagai  kepemilikan umum seperti barang tambang migas, mineral, batu bara akan dikelola negara dan hasilnya menjadi milik umum. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan ini sebagian akan dialokasikan untuk menangani bencana alam. 

(4) Pos dlaribah (pungutan atas kaum muslimin). Ini beda dengan pajak. Bila dalam sistem kapitalisme pajak dijadikan urat nadi pereekonomian, termasuk dalam penanganan bencana, Islam menolak jauh- jauh konsep ini. Haram bagi negara memungut pajak dari rakyat. Akan tetapi manakala kas negara dalam keadaan minim sedangkan kebutuhan ri’ayah (mengurus) rakyat harus tetap berjalan, maka ada pungutan yang dinamakan dlaribah.   Perbedaannya dengan pajak adalah obyeknya.  Dlaribah hanya diambil dari warga muslim yang mampu/ kaya, tidak dipungut dari yang menengah apalagi yang tidak mampu. Warga nonmuslim bahkan sama sekali tidak diambil dlaribah-nya.

Dalilnya adalah keputusan Rasulullah Saw. yang beberapa kali meminta kaum muslimin untuk mengalokasikan hartanya untuk keperluan umum.   Seperti  saat Beliau  memotivasi kaum muslimin untuk membeli sumur Raumah dari pemiliknya, seorang Yahudi. Hal itu perlu dilakukan karena saat itu Madinah kekurangan air bersih.  Akhirnya Utsman bin Affan ra. mewaqafkan tanahnya untuk membeli sumur itu. Rasulullah Saw. pun memuji ketulusan  Utsman bin Affan ra. Sampai saat ini sumur Utsman tersebut tak pernah berhenti mengalirkan air  meski telah berusia 1.400 tahun. (liputan6.com, 14/3/2018). 

Demikianlah pembiayaan penanganan bencana menurut syariat Islam.  Sehingga kas negara mampu optimal menopang berbagai hajat hidup masyarakat, tidak hanya persoalan tsunami.  Bahkan seluruh kebutuhan rakyat Khilafah, muslim maupun non muslim.
Ikhtiyar manusia untuk menekan dampak, terutama korban jiwa.

Fenomena Alam (Gunung meletus, gempa, Tsunami) adalah Sunnatullah,  ikhtiyar (usaha) kita adalah bagaimana menimalisir dampak dan korban. Tak cukup memang hanya pasrah pada nasib, menunggu datangnya ketetapan-Nya.    Peran negara, teknologi dan masterplan yang baik terkait pengembangan pembangunan yang sigap bencana akan sangat mempengaruhi hasil usaha manusia ini.  Kematian dan musibah tak bisa ditolak, tapi ketidak seriusan penguasa mengurusi ini semua maka akan dihisab di sisi Allah SWT.

Apalagi ternyata “prioritas” negara ini bukan penanganan bencana, tapi kepentingan Asing dan Aseng dengan anggaran yang besar untuk infrastruktur. Tentu sangat ironis.   Maka solusi apapun termasuk dana penanggulangan bencana, dalam sistem sekarang pasti mengandalkan pembiayaan dari sektor pajak atau hutang luar negeri berbasis riba.  Khusus untuk utang luar negeri, ini penyebab  negara kehilangan kepekaannya terhadap rakyat, sehingga negara cenderung tunduk kepada pemberi hutang.  Solusi ala Sekuler Kapitalis seperti ini justru akan mengundang bencana baru.

Bila ingin negara peduli dan mampu mendukung mitigasi pra bencana dan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana, maka tak ada solusi lain kecuali campakkan sistem yang membuat kemampuan negara terbatas seperti sekarang ini.  Buang jauh-jauh sistem Sistem Sekuler Kapitalis peninggalan para penjajah.  Segera #2019GantiRezimGantiSistem dengan Islam Kaffah yang paripurna menuntaskan masalah, termasuk bencana tsunami.[MO/sr]



Posting Komentar