Oleh : Novida Balqis Fitria Alfiani

Mediaoposisi.com-Sungguh miris! Penguasa negeri ini membungkam kritik dan nasehat dari rakyatnya sendiri.

Seperti yang dialami oleh Muhammad Said Didu yang diberhentikan dari jabatan komisaris perusahaan BUMN. Diketahui Muhammad Said Dudi mengkritik masalah freeport melalui sosial media.

Dilansir dari cnnindonesia.com (28/12/2018), Said Didu menuliskan cuitan mengenai pembelian saham, lingkungan, pajak, hingga mengenai pengendali Freeport. Dan mengkritik mengenai Freeport McMoran dapat menghindar dari sanksi lingkungan terkait dengan pengelolaan limbah.

Juga dilansir dari medan.tribunnews.com (28/12/2018), beredar kabar bahwa Said Didu diberhentikan dari jabatannya posisi Komisaris PTBA. Said Didu diberhentikan sekitar 5 menit sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Alasan diberhentikannya Said Didu, menurut Said Didu sendiri seperti dilansir dari cnnindonesia.com (28/12/2018), Said Didu menyatakan alasannya. “Alasannya sangat jelas – bukan karena kinerja – tapi karena tidak sejalan dengan Menteri.

Artinya jika mau jadi pejabat BUMN sekarang harus siap jadi penjilat? Saya tidak punya bakat jadi penjilat,” tulis Said Didu di akun twitternya, Jumat (28/12).

Dari kejadian menyedihkan diatas, jelas rezim ini telah berbuat dzalim kepada rakyatnya sendiri. Jelas kritik tersebut dilontarkan untuk kebaikan masyarakat negeri ini.

Penguasa yang membungkam kritik, sama saja dengan menetapkan kebijakan buruk untuk masyarakatnya sendiri. Karena bukankah rakyat berhak mengoreksi kesalahan kebijakan penguasa? Bukankah kritik adalah nasihat yang membangun? Sungguh tak pantas apabila dicap sebagai ujaran kebencian. Ini keterlaluan!

Di sisi lain penguasa selalu mengelu-elukan slogan kebebasan berpendapat di negeri ini. Namun hal tersebut sepertinya tidak berlaku pada rezim.

Sungguh kejam! Tidak mau mendengarkan kritik dari rakyat. Semakin membuktikan sistem demokrasi adalah sistem omong kosong saja!

Hal ini sungguh jauh berbeda ketika sistem Islam diterapkan. Ketika Khilafah diterapkan, rakyat bebas mengkritik dan menegur penguasa, bahkan boleh ditujukan langsung kepada khalifah yang memimpin. Jika terdapat kesalahan dalam kebijakan atau khalifah yang salah mengambil kebijakan, rakyat dan ulama pun boleh mengkritik dan menegurnya.

Sehingga penguasa dapat memperbaiki diri dan kebijakan yang diambilnya untuk ditinjau ulang apakah sudah sesuai dengan islam atau masih terdapat kesalahan.

Maka terkait kasus Said Didu, tak heran jika apa yang disampaikannya membuat gerah penguasa. Karena dalam ekonomi kapitalisme yang dianut negeri ini, asing diberikan hak untuk menguasai sumber daya alam.

Sungguh berbeda jika disandingkan dengan ekonomi didalam sistem Islam. Sistem Islam tidak memberikan pengelolaan sumber daya alam kepada asing dan swasta. Seperti sabda Rasulullah SAW :
 اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءٌ فِيْ ثَلَاثٍ: اَلْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ
“Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang (tanah), dan api. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Baihaqi)

Jelas melalui sabda Rasulullah diatas, tiga hal yang tidak boleh dimonopoli adalah air, tanah, dan api. Sehingga wajib bagi penguasa untuk mengelola sumber daya alam seperti api, tanah, dan air secara mandiri. Api yang dimaksud disini adalah tambang minyak.

Tanah juga berarti lahan tanah, tambang emas, perak, dan sebagainya yang terdapat di dalam tanah. Yang kesemua sifatnya terus mengalir, berjumlah tidak terbatas, maka jelas tidak boleh diberikan dan dimonopoli oleh individu, swasta, maupun asing. Semua itu wajib dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk keperluan rakyat.

Seperti itulah ketika sistem Islam diterapkan. Bukankah kita ingin negeri ini berubah dan segera bangkit? Maka sudah saatnya berjuang untuk menerapkan sistem Islam di negeri ini. Agar negeri ini bangkit dari sgala keterpurukannya. Segera terapkan sistem Islam, dan campakkan sistem demokrasi dari negeri ini. Sungguh Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah akan memberikan kesejahteraan ketika diterapkan dimuka bumi ini

Posting Komentar