Oleh: Esha Dhani

Mediaoposisi.com- Pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia merupakan prioritas utama dalam program nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah meyakini bahwa pemerataan pembangunan merupakan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau, minim sarana dan prasarana yang memadai seperti akses jalan yang mudah, layanan kesehatan, dan pendidikan berkualitas.

Hanya saja, sebagian besar sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah tidak diperuntukkan secara gratis kepada masyarakat.

Jalan Tol misalnya, sependek pengetahuan penulis, tidak ada yang gratis. Jalan yang biasa disebut jalan bebas hambatan ini, sesuai dengan namanya Tax On Location (TOL) dikenai pajak terhadap pemanfaatannya sesuai besaran tarif yang ditentukan.

Contohnya Tol Trans Jawa yang baru diresmikan 20 Desember 2018.  Jalur darat dari Jakarta ke Surabaya yang bisa ditempuh dalam waktu 10-12 jam tersebut, besaran tarif yang harus dikeluarkan sekitar Rp600.000.

Mengapa pengguna jalan tol harus bayar?
Dana APBN saja tidak mampu membiayai proyek infrastruktur, itupun sudah ditambah dengan utang luar negeri. Untuk itu, pemerintah menggunakan cara lain agar infrastruktur dapat tetap dibangun tanpa membebani APBN, yaitu melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). (KOMPAS.com, 3/1/2018).

Sebagian besar jalan tol dibiayai oleh investor. Hal tersebut sebagai imbas dari sistem ekonomi kapitalisme yang rusak. Konsep bisnis yang diadopsi oleh sistem ekonomi kapitalisme ini telah menjadikan rakyat sebagai target marketnya. Karenanya, proyek-proyek infrastruktur sangat digandrungi oleh para investor karena pasar Indonesia sangat menjanjikan.

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/1/2018) bahwa, semua jalan tol itu dibangun dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Hanya ada beberapa yang dengan dukungan karena ketidaklaikan, seperti Samarinda-Balikpapan, Manado-Bitung, Cisumdawu, Solo-Kerto, Medan-Binjai. Itu ada dukungan pemerintah.

Badan usaha jalan tol (BUJT) selaku pemegang konsesi akan melunasi pinjaman yang diperoleh untuk investasi setelah tol beroperasi dan memiliki pendapatan. (KOMPAS.com, 3/1/2018).
Sudah menjadi tugas pemerintah, membangun infrastruktur untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bukan malah membebani. Membangun infrastruktur dari hutang kemudian dibebankan kepada rakyat dengan membayar pemanfaatan fasilitas layanan yang harusnya dinikmati secara gratis.

Mungkinkah dinikmati secara gratis?
Mudah saja bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur tanpa hutang apalagi hutang riba. Penulis tidak berbicara teknis, tapi aset SDA yang dimiliki negeri ini sangat mampu untuk mensejahterakan rakyat.

Mengambil alih penguasaan dan pengelolaan SDA dari pihak asing, kemudian mengelolanya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanah UUD 1945 pasal 33 dan 34. Tapi hal itu sulit dilakukan karena negara mengadopsi sistem ekonomi Kapitalisme.

Berbanding terbalik dengan sistem ekonomi Islam, yang sudah terbukti pada masa kekhalifahan Islam selama berabad-abad. Fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan umum dinikmati gratis oleh rakyat karena negara dijalankan dengan syariat Islam. Penguasa, aparatur negara, dan rakyat memiliki semangat penghambatan kepada Allah SWT sehingga tercipta ketakwaan yang kuat pada diri penguasa, aparatur negara, dan rakyat.

Faktor ketakwaan tersebut lah yang menjadikan penguasa memiliki tanggungjawab dan empati yang tinggi kepada rakyatnya. Peduli terhadap persoalan rakyat dan antisipatif terhadap setiap hal yang bisa menyengsarakannya.

Bagaimana negara khilafah bisa menggratiskan fasilitas infrastruktur?
Pembiayaan infrastruktur negara khilafah diambil dari Baitul mal tanpa memungut sepeserpun dari rakyat. Kas Baitul mal diperoleh salah satunya dari pengelolaan kekayaan milik umum, SDA hayati maupun SDA mineral. Misalnya tambang emas di Papua dan NTB, tambang batubara di Kalimantan, dan lain-lain, harus dikuasai dan dikelola oleh negara. Dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat diantaranya dalam bentuk infrastruktur yang memadai dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali dan gratis.

Berbeda dengan negara saat ini  yang sumber utama pendapatannya dari pajak, pada negara khilafah, pemberlakuan pajak hanya ketika tidak ada dana pada Baitul mal. Itupun dibebankan kepada kaum muslim, laki-laki dan mampu.

Fasilitas kredit juga bisa diajukan negara khilafah kepada negara maupun perusahaan asing. Namun kredit yang diajukan tersebut adalah tanpa bunga ataupun syarat yang bisa menjerat negara. Negara khilafah akan membayar lunas setelah dana infak dan pajak yang dikhususkan untuk infrastruktur tersebut sudah terkumpul. Kebijakan ini dilakukan dalam keadaan mendesak saja, untuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh rakyat. Jika kebutuhannya tidak mendesak maka kebijakan tersebut tidak diambil oleh penguasa/Khalifah.

Demikianlah negara Khilafah membangun infrastruktur untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan konglomerat. Karena negara khilafah diatur dengan sistem Islam. Tentu saja orientasi kepemimpinannya bukan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya, namun semata-mata ingin meraih ridho Allah Azza wa Jalla.[MOsr]





Posting Komentar