Mediaoposisi.com- Tengku Zulkarnain selaku Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta jajarannya akan mempersiapkan aturan hukum untuk pencuri dan koruptur yakni dihukum dengan potong tangan yakni hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Aturan ini akan diajukan setelah pilpres.

"Saya dengan kawan-kawan sudah menggodok bahwa kami akan mengajukan permohonan para maling dan koruptor yang terbukti, baik dengan bukti dan saksi tidak perlu dipenjara melainkan dipotong saja tangannya. Usulan ini akan disampaikan setelah pemilu 2019,"  katanya saat mengisi Dzikir Nasional Festival Republik 2018: Menebar Kebaikan Menguatkan Kepedulian di Masjid Agung At-Tin, Jakarta Timur, Senin (31/12) malam.


Ia menjelaskan, usulan ini akan diajukan karena per harinya pemerintah Indonesia harus menyediakan Rp 4 miliar untuk memberi makan tahanan koruptor di penjara atau lembaga permasyarakatan termasuk koruptor dan uang makan untuk narapidana tersebut. Artinya pemerintah membutuhkan uang hingga Rp 15 triliun untuk ransum para tahanan termasuk para koruptor.

Apa salahnya jika di hukum potong tangan bagi pencuri dan koruptor dengan cara di saksikan orang banyak supaya timbul rasa jera dan takut untuk tidak mencuri dan korupsi lagi. Setelah itu orangnya boleh bebas tinggal di tempat tinggalnya, tidak usah di masukkan ke tahanan yang justru malah membuat pemborosan dalam pemberian makanan di tahanan.

"Pemerintah memberi uang (sebanyak) itu untuk memberi makan maling," ujarnya. Kendati demikian, ia pesimistis usulan itu akan dikabulkan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR).

Alasannya menurut dia karena sebagian koruptor justru berasal dari anggota dewan. Ia menyontohkan kasus mayoritas 40 dari 44 anggota DPRD Kota Malang terjerat kasus korupsi. Karena itu, ia berpesan supaya masyarakat Indonesia di pemilihan umum 2019 hanya memilih pemimpin sholeh bukan pemimpin yang ingkar janji.[MO/sr]

Posting Komentar