Oleh: Qiya Amaliah Syahidah
(Muslimah Media Konawe)

Mediaoposisi.com- Jelang pemilu 17 April 2019, publik kerap disuguhi berbagai hidangan politik yang menguji nalar sehat. Bagaimana tidak, berbagai dagelan politik dimainkan oleh dua kubu, petahana dan oposisi. Wajar saja, sejak masa  kampanye  kurang lebih 3 bulan ini ruang publik dijejali dengan caci maki antar pendukung, informasi hoaks, hate speech dan propaganda yang berbau sarkastik serta kering dari penyampaian visi dan misi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belakangan ini juga banyak mendapat sorotan kritis dari publik. Jika sebelumnya soal kotak suara dari kardus, kini peniadaan penyampaian visi misi capres-cawapres oleh pasangan capres-cawapres serta penyampaian daftar pertanyaan sebelum debat disorot tajam oleh publik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku institusi penyelenggara pemilu, awalnya berencana menggelar sosialisasi visi-misi capres-cawapres pada 9 Januari 2019 lalu, belakangan KPU justru membatalkan. Keputusan ini diambil karena KPU kesulitan jika harus memfasilitasi keinginan kedua tim kampanye yang berbeda-beda.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyayangkan sikap KPU yang tidak jadi memfasilitasi penyampaian visi misi  capres-cawapres.

Menurut Karyono Wibowo, penyampaian visi misi capres sangat substansial dan penting dalam pertarungan politik modern. Penyampaian visi-misi seharusnya mendapat porsi terbesar dalam tahapan pemilu agar masyarakat mengetahui arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada 5 tahun ke depan (Tribunnews.com, 06/1/2019).

Selain meniadakan penyampaian visi misi, KPU justru membuat peraturan debat dengan menyerahkan pertanyaan ke kandidat seminggu sebelum pelaksanaan. Hal ini membuat acara debat capres kehilangan daya tarik.

Ibarat ujian, KPU ibarat dosen lebih memilih ujian "open book". Hal ini bisa menurunkan animo masyarakat untuk menyaksikan acara debat. Padahal dalam beberapa tahun ini acara debat dipandang penting oleh masyarakat. Setidaknya, ada tren kenaikan minat orang untuk menyaksikan acara debat. Seharusnya yang dilakukan KPU adalah mengembangkan acara debat lebih kreatif dan bermutu, bukan membuat langkah mundur.

Mengurai Kisruh
Lemahnya alasan KPU soal peniadaan penyampaikan visi misi wajar untuk dikritisi. Sebab KPU sejatinya adalah institusi independen yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilu, harusnya memiliki bargaining position untuk bisa menentukan kebijakan yang bisa ditaati kedua paslon.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Syafti Hidayat turut angkat bicara terkait pembatalan ini.

Beliau menegaskan KPU tidak boleh membatalkan agenda pemaparan visi misi pasangan capres dengan alasan apapun. Pemaparan visi-misi harusnya dilanjutkan. Kalau ada capres dan cawapres yang tak datang itu urusan lain. Ia pun menduga sikap Tim Kampanye Nasional (TKN) merupakan representasi dari ketakutan Jokowi-Ma'ruf dalam menyampaikan visi dan misi untuk Pilpres 2019.

Padahal pemaparan visi-misi sangat penting karena akan memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Di samping itu, rakyat akan mengetahui dan memahami visi-misi calon pemimpinnya.  Juga rakyat tidak akan seperti membeli kucing dalam karung.

Tidak bisa di salahkah jika berkembang opini bahwa peniadaan penyampaian opini ini karena KPU lebih berpihak pada keinginan salah satu paslon yang menginginkan penyampaian visi misi diwakilkan kepada timses saja, sementara kubu oposisi menginginkan penyampaian visi misi disampaikan langsung oleh paslon.

Argumentasi yang disampaikan KPU soal kisi-kisi soal termasuk pembatalan fasilitasi penyapaian visi misi capres-cawapres menimbulkan polemik berkepanjagan di tengah publik. Tak urung sejumlah tanda pagar di media sosial sebagai bentuk protes dari publik atas kebijakan KPU.

Seperti tanda pagar #KPUWasitRasaTimses menduduki topik yang paling banyak dibicarakan di media sosial Twitter sejak Minggu (6/1/2019) malam hingga Senin (7/1/2019) pagi. Tanda pagar ini merupakan kritik keras terhadap sikap KPU yang tidak tegas dalam menyusun rencana dalam tahapan pemilu, seperti soal sikap yang mengurungkan memfasilitasi penyampaian visi-misi capres-cawapres.

Sebelum tanda pagar tersebut juga mencuat tanda pagar yang sepanjang Minggu (6/1/2019) siang hingga malam menduduki topik yang banyak dibincangkan warga internet dengan tanda pagar #JokowiTakutPaparkanVisiMisi. Tanda pagar itu sebagai respons atas gagalnya KPU dalam memfasilitasi penyampaian visi-misi capres-cawapres.

Dari protes yang muncul di publik atas sikap KPU ini terdapat dua hal yang muncul. Pertama sikap kritis publik terhadap sikap KPU. Kritisisme publik ini jika tak direspons, bakal menjadi masalah serius di kemudian hari. Anggapan publik yang menilai KPU wasit rasa tim sukses semestinya dijawab dengan kinerja yang transparan dan terbuka di hadapan publik atas setiap proses tahapan pemilu.

Kedua, kesan negatif yang dimunculkan terhadap pasangan Jokowi-Maruf yang dikesankan pihak yang tidak berani menyampaikan visi misi pencapresannya. Tidak hanya itu, bocoran kisi-kisi tema debat juga mengesankan pasangan petahana takut dalam berdebat. Poin ini sebenarnya merugikan pasangan petahana Jokowi-Maruf (Inilah.com, 07/01/2019). Jika kesan itu terus dimunculkan tentu bakal mengancam legitimasi KPU di waktu-waktu mendatang.

Pemimpin Menurut Syariat
Islam sebagai agama sekaligus ideologi yang kompleks dan komprehensif dalam segala hal. Tak terkecuali masalah politik dan kepemimpinan. Tentunya hal besar ini tidak luput dari perhatian Islam. Kendatipun ada  segelintir kaum minoritas yang memisahkan antara agama dan negara. Hal itu lumrah saja, karena sunnatullah bahwa hidup melahirkan adanya perbedaan.

Dalam Islam masalah kepemimpinan dianggap masalah yang sangat penting sehingga para ulama membahas dengan mendetil dalam berbagai kitab Fiqh Siyasah. Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, “Agama dan kekuasaan adalah seperti dua orang saudara kembar,  keduanya tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak ada, maka yang lainnya tidak akan berdiri secara sempurna. Agama adalah asas sementara kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu tanpa adanya asas akan rusak dan jika tidak dijaga ia akan hilang.”

Kepemimpin dalam Islam adalah kepemimpinan yang menjadikan agama akan terpelihara, sebab kepempinanan itu berlandaskan kepada Al-Quran dan Assunnah, bukan bersumber dari akal manusia yang lemah. Sebagaimana dalam Alquran surah Al-Anbiyah ayat 71 yang artinya. "Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan dan melaksanakan shalat,  menunaikan zakat dan hanya kepada Kami mereka menyembah."

Seorang pemimpin (Khalifah) dalam Islam berpegang pada visi seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 201, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikkan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka.”

Sedangkan misi yang dijalankan untuk kehidupan ini adalah yang termaktub dalam Al Quran (Az-Dzariat : 56) “Wamaa kholaqtul jinna wal insa illa liya’buduun” (Dan Kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku)

Menyadari bahwa misi penciptakan manusia di dunia ini untuk beribadah kepada Allah SWT, juga demi pengabdian tersebut. Maka seorang khalifah  akan menjalankan tugasnya dimuka bumi ini dengan penuh amanah sebagai bentuk kepatuhan yang serius terhadap kehendak Allah untuk  mendapatkan rida-Nya. Amanah yang diemban tersebut bukan sebagai sebuah prestise diri, melainkan untuk memberikan rasa aman, tentram, damai dan sejahtera kepada rakyatnya.

Seorang pemimpin (khalifah) tidak akan hidup dalam kemewahan, tidak akan mengejar sebuah jabatan tanpa mempertimbangkan mampu atau tidak memangku jabatan tersebut serta ambisius dalam mengejar suatu jabatan tersebut dengan menghalalkan segala cara. Maka wajar jika sistem Islam banyak melahirkan sosok pemimpin selevel Umar bin Khatab.  Pemimpin yang penuh amanah, tidak peduli dengan penampilan dan pencitraan diri selain mengharap keridaan Allah.

Jika kita menginginkan kebaikkan di dunia dan akhirat, maka tentulah hanya ada pada pemimpin dengan kepemimpinan yang sesuai dengan aturan-Nya. Sebab kepemimpinan yang berlandaskan syariat saja yang akan menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Bukan kepemimpinan yang minus visi-misi.[MO/sr]

Posting Komentar