Oleh: Isromiyah SH
(Pemerhati Generasi)

Mediaoposisi.com- Diakui maupun tidak, LBGT di Indonesia telah berkembang pesat. pertumbuhan yang spektakuler jumlah kaum LGBT di Indonesia tercapai melalui gerakan penyebaran dan pengrekrutan yang dilakukan secara besar-besaran dan organized (tertata rapi). Bukan penyakit bawaan, melainkan gaya hidup (life-style).

Beberapa kota di Indonesia telah menyatakan sikapnya menolak perilaku kaum LGBT, seperti Karawang dan Cianjur. Wali kota Balikpapan beberapa waktu lalu berencana membuat payung hukum berupa Peraturan wali kota (Perwali)  yang mengatur tentang komunitas gay, biseksual dan transgender. Belakangan  ternyata Pemkot baru sebatas menyurati sejumlah instansi dan pihak terkait untuk membahas Perwali LGBT. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menegaskan pihaknya tidak ingin gegabah  dan masih ingin berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh agama dan sejumlah organisasi karena masalah LGBT sensitif dan butuh pembahasa yang panjang(Prokal.co,12/11/18)..

Bagaimana perwali itu  tidak bertentangan hukum dan hak asasi. Karena ada juga persoalan hak asasi, jadi harus hati-hati,” tandas Rizal. Dia menyebutkan akan ada sejumlah poin yang nantinya dituangkan ke dalam perwali tersebut. Di antaranya, larangan aktivitas kaum gay yang dapat meresahkan warga sekitar serta larangan pertemuan kaum LGBT untuk melakukan penyimpangan seks.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi justru mendorong agar komunitas LGBT itu diatur dalam peraturan daerah (perda).  Berbeda dengan perwali yang sebatas mencegah terjadinya perilaku seks menyimpang, perda yang digulirkan wagub memfokuskan pada upaya merehabilitasi dan menyembuhkan kaum LGBT. Pengaturan terhadap komunitas tersebut dipandang mendesak setelah mencuatnya jumlah kaum gay lewat media sosial Facebook.

Gerakan penyebaran gaya hidup LGBT memang didukung dana internasional yang bertujuan untuk melegalkan keberadaan LGBT dan perkawinan sejenis. PBB dalam UN Declaration on Sexual Orientation and Gender Identity Desember 2008  mengakui hak- hak kaum LGBT ini, dengan Amerika Serikat sebagai salah satu anggotanya secara serius mendanai program UNDP bernama “Being LGBT in Asia” dengan pendanaan US$ 8 juta dari USAID yang di mulai Desember 2014- September 2017 dengan fokus operasi di Asia Timur dan Asia Tenggara(Hidayatullah.com,25/12/17).

Di Indonesia ada dua organisasi besar yang aktif melancarkan gerakan advokasi untuk LGBT. Pertama Gaya Warna Lentera Indonesia (GWI-INA). LSM ini tidak secara eksplisit menyebut diri sebagai pendukung gay tetapi mereka bermitra dengan 119 organisasi yang terkait dengan gay, langsung atau tidak langsung di 28 propinsi. Kedua, LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer) Indonesia, adalah organisasi dan gerakan internasional untuk perilaku seks yang aneh-aneh(Arrahmah.com).

Fenomena perilaku LGBT yang makin marak ini membuktikan adanya perubahan paradigma di masyarakat tentang standar” Baik dan Buruk Perbuatan” akibat penerapan sistim sekuler. Upaya kaum LGBT mengejar “legalitas” dan "keberanian” adalah bentuk liberalisasi prilaku atas nama HAM adalah produk sekulerisme yang merusak. Islam secara lantang telah menyerukan keharaman LGBT dengan menggambarkan bagaimana kaum Nabi Luth di azab oleh Allah Subhanahu Wata’ala yang tidak saja menyapu bersih pelakunya namun juga masyarakat di sekitarnya. 

Masalah penyimpangan perilaku ini dalam Islam memberikan solusi preventif. Dalam konteks pendidikan, di dalam keluarga yang disinari dengan cahaya Islam, maka sejak dini anak sudah dididik dengan Islam, dan hukum-hukumnya. Orang tua bertanggungjawab penuh terhadap pendidikan anak-anaknya. Rumah sebagai madrasah pertama bagi mereka benar-benar diwujudkan dengan sempurna, termasuk hak dan kewajiban anak-anaknya. Dengan begitu, celah penyimpangan perilaku pada anak, sejak dini bisa dideteksi dan diatasi.

Lingkungan yang terbentuk dari keluarga, masyarakat dan negara yang menerapkan Islam jelas lingkungan yang sangat sehat. Tidak ada yang rusak, apalagi destruktif. Jika semuanya itu ada, maka penyimpangan sekecil apapun menjadi mudah diselesaikan. Karena, dalam kondisi seperti ini, terjadinya penyimpangan bisa dihitung dengan jari, dan sangat langka. Ketika penyimpangan itu terjadi, negara akan menegakkan hukum secara tegas dan adil karena selain sebagai penebus dosa juga akan menimbulkan jera

Imam Thabari Rahimahullah dalam tafsirnya “Jaami’ al-Bayaan” (1420: 17/478) mengatakan bahwa terjadinya bencana supaya manusia mau untuk mengambil pelajaran, mengingat Allah dan kembali bertaubat kepada-Nya. Lalu, apakah LGBT  terkait dengan bencana di suatu daerah? Yang pasti bencana yang terjadi, salah satunya akibat dosa yang dilakukan hamba.

LGBT adalah salah satu bagian dari perbuatan dosa. Apa bencana di negeri ini ada kaitannya dengan LGBT? Wagub Kaltim Hadi Mulyadi mengaku khawatir adanya perilaku LGBT di Kaltim dapat membawa musibah kepada masyarakat. Dari pandangan  Islam perilaku ini dapat menimbulkan kemudaratan alias meresahkan banyak orang, hingga akhirnya bencana alam pun muncul karena rusaknya moral bangsa.

Kesadaran mengundang bencana itu sudah menjadi kesadaran nasional. Kami tidak bisa memprediksi kejadian bencana itu hanya dari aspek alam saja, tapi dalam aspek kerusakan moral yang kami sadari itu sebagai sumber  bencana,” tutup Hadi.
Mari bersama mengevaluasi diri. [MO/sr]








Posting Komentar