Oleh: Siti Subaidah
(Pemerhati Lingkungan dan Generasi)

Mediaoposisi.com-  Memulai awal tahun 2019, Balikpapan masih disibukkan dengan pekerjaaan rumah yang tak kunjung selesai, stunting salah satunya. Permasalahan ini hampir menyeluruh terjadi
di setiap daerah di Indonesia. Stunting sendiri merupakan suatu kondisi dimana anak memiliki masalah gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama yakni sejak dalam kandungan hingga 1000 hari pertama kelahiran.

Hal ini menyebabkan tubuh tidak mendapat gizi sesuai dengan kebutuhannya sehingga menjadikan
anak dapat mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan baik itu fisik maupun otak. Untuk mengatasi permasalahan ini banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat utamanya Balikpapan, mulai dari pendataan anak-anak yang terindikasi stunting, pengedukasian terhadap ibu hamil dan menyusui tentang asupan gizi, dan program pemberian biskuit gizi.

Namun hal ini pun belum bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pola lain pun ikut dikembangkan yakni mencegah stunting terjadi mulai dari usia remaja dengan edukasi kesehatan. Remaja perempuan dikondisikan agar selalu sehat dengan memberikan vitamin penambah darah karena dinilai remaja sering beraktifitas hingga malam hari alias begadang.

 Menyiapkan remaja perempuan yang sehat hingga memasuki usia pernikahan, kemudian menikah dan hamil hingga 1000 hari pertama kelahiran dengan asupan gizi yang baik dinilai mampu menurunkan angka stunting. Hal ini pun yang menjadi target dari Dinas Kesehatan Kota (DKK) setempat.

Stunting sendiri dianggap menjadi masalah yang penting karena mengikuti standart yang dikeluarkan oleh WHO yang menetapkan stunting adalah anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi dibawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis). Dari standart tersebut Indonesia masuk peringkat kelima menurut Badan Kesehatan Dunia pada tahun 2017.

Selain itu Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 menunjukkan prevalensi Balita stunting di Indonesia masih tinggi yakni 29,6% diatas batas yang ditetapkan WHO (20%). Hal inilah yang menjadi momok bagi Indonesia agar segera terlepas dari permasalahan ini yakni hanya untuk mengejar standart yang dikeluarkan WHO.

Padahal ketika kita melihat fungsi sebuah negara dalam sudut pandang islam ialah sebagai pengatur urusan umat. Negara bertugas sebagai penjamin kesejahteraan masyarakat dalam aspek apapun temasuk kesehatan. Jadi bukan hanya sekedar ingin lepas dari standart yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga dunia tetapi memang karena itu merupakan tugas dan fungsi negara dalam menjaga dan mengurus rakyat.

Ini merupakan bukti bahwa saat ini Indonesia hanya menjadi negara pengekor yang mengikuti standart-standart yang dikeluarkan oleh Barat dan dipaksa untuk mengikuti standart tersebut. Bicara tentang kasus stunting adalah bicara tentang gizi buruk. Secara nalar, Indonesia bukanlah negeri yang tandus, bahkan dikatakan sebagai negara agraris karenamkesuburannya.

Tongkat kayu dan batu jadi tanaman” bahkan tertuang dalam sebuah lagu yg mengisahkan bagaimana suburnya negeri kita ini. Tapi bagaimana bisa negeri dengan kesuburan dan kekayaan luar biasa bisa mengalami permasalahan gizi buruk bahkan kelaparan.

Maka bisa kita lihat dari sisi kebijakan pertaniannya yang liberal dan tak berpihak kepada petani, seperti banyaknya lahan yg beralih fungsi ke non pertanian yg dikuasai corporate sehingga para petani tak memiliki lahan untuk berproduksi, belum lagi kebijakan impor pangan yang juga mematikan harga jual petani.

Hal-hal ini lah yang membuat ketahanan pangan negara terganggu yang tentu berimplikasi terhadap gizi masyarakat. Dengan banyaknya perjanjian-perjanjian kerjasama antar negara yang diikuti membuat negara tidak bisa mandiri dalam menetapkan kebijakan melainkan tunduk pada aturan
kerjasama entah itu merugikan atau menguntungkan.

Inilah yang terjadi ketika negara hanya sebagai pengekor. Hal ini akan terus berlanjut selama kita tidak mandiri dan berdaulat sendiri, serta berlepas diri dari setiran mereka yakni dengan memiliki kepemimpinan yang ideologis.

Kepemimpinan ideologis ini hanya bisa terwujud ketika negara mampu memposisikan dirinya sesuai tugas dan fungsinya serta menjalankan pengaturan kenegaraan dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan rakyat terutama dalam hal pemenuhan gizi. Wallahu a'lam bishawab [MO/ra]

Posting Komentar